Saat Istana Mulai Disibukkan dengan Pilpres 2019...

JAKARTA, KOMPAS.com - Istana Kepresidenan mulai disibukan dengan pemilihan presiden 2019 yang pendaftarannya akan dimulai pada Agustus tahun 2018. Presiden Joko Widodo sebagai petahana dipastikan akan mencalonkan diri kembali dalam pilpres untuk melanjutkan kepemimpinannya di periode kedua.

Istana melalui Kantor Staf Kepresidenan (KSP) pun ikut membahas pembentukan relawan pemenangan bagi Jokowi. Hal ini terungkap setelah Ketua Umum Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Yorrys Raweyai berkunjung ke Istana pada Selasa (27/2/2018).

Politisi Partai Golkar tersebut menggelar pertemuan tertutup dengan Deputi IV KSP Eko Sulistyo.

Dalam pertemuan itu, Yorrys melaporkan soal pembentukan relawan pekerja yang dibentuk serikatnya untuk pemenangan Jokowi di Pilpres 2019.

Baca juga : Cawe-cawe Pembentukan Relawan Jokowi, KSP Dikritik

"Itu hasil keputusan Rapimnas konfederasi. Teman-teman sepakat untuk kami membentuk relawan pekerja untuk kita memenangkan Jokowi di 2019," kata Yorrys.

Kompas.com/Rakhmat Nur Hakim Politisi Golkar Yorrys Raweyai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/11/2017)

Yorrys mengklaim, KSP menyambut baik langkahnya membentuk kelompok relawan Jokowi.

"Kami ini kan membentuk (relawan) tujuannya ke Jokowi. Harus bisa bersinergi dengan tim pemenangan dari Jokowi untuk 2019 ini kan," kata Yorrys.

Yorrys mengatakan, total anggota SPSI saat ini mencapai 5 juta orang. Ia meyakini jumlah tersebut akan berkontribusi cukup besar bagi pemenangan Jokowi di pilpres 2019 nanti.

Baca juga : Kantor Staf Presiden Akui Terima Laporan Pembentukan Relawan Jokowi

Sementara itu, Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko mengakui pihaknya menerima laporan Yorrys mengenai pembentukan relawan pemenangan Jokowi.

"Ya disampaikan kepada KSP. Tapi kalau responnya biasa lah seperti itu kan. Ada organisasi baru menyampaikan ke kami, 'pak kami baru membentuk organisasi ini', ya silakan," kata Moeldoko.

Moeldoko mengatakan, agenda pertemuan itu yakni Yorrys hendak menyampaikan informasi mengenai hasil Rapat Pimpinan Nasional SPSI yang digelar pada 21 Februari 2018 lalu. Lalu turut dilaporkan juga soal pembentukan relawan pekerja untuk pemenangan Jokowi di 2019. Sebab, pembentukan relawan tersebut juga merupakan hasil dari Rapimnas.

Moeldoko menilai pertemuan tersebut wajar karena KSP juga mempunyai fungsi untuk melakukan komunikasi politik.

"Bahwasannya KSP melakukan komunikasi politik iya. Tapi komunikasi politik dengan berbagai pihak, siapapun yang datang ke KSP kita terima," kata Moeldoko.

Namun, Moeldoko menekankan bahwa KSP sama sekali tidak terlibat dalam pembentukan relawan pemenangan Jokowi. Pembentukan relawan tersebut sepenuhnya adalah hak dan inisiatif dari Yorrys. KSP tak akan melakukan tindaklanjut apapun dari laporan yang disampaikan Yorrys tersebut.

"Jangan keluarnya setelah dari KSP, seolah KSP merestui masalah niatnya untuk membangun relawan Jokowi. Silahkan. Tapi jangan kaitkan dengan KSP dong," kata Moeldoko.

Fabian Januarius Kuwado Ketua Umum PSI Grace Natalie (tengah), Ketua II PSI Tsamara Amany (kiri) dan Sekjen PSI Raja Juli Antoni di Kompleks Istana Presiden Jakarta usai bertemu Presiden Joko Widodo, Kamis (1/3/2018).

Beberapa hari setelah pertemuan Yorrys dan KSP, giliran pengurus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang datang ke Istana. Partai politik baru yang berisikan anak-anak muda diterima oleh Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (1/3/2018).

Pertemuan berlangsung tertutup selama 90 menit. PSI pun mengakui, pertemuan tersebut membicarakan pemilihan legislatif hingga pemilihan presiden 2019.

"Kami silaturahmi dan Pak Jokowi memberikan tips-tips bagaimana agar PSI dapat mencapai target menang pemilu 2019," kata Ketua Umum PSI Grace Natalie kepada wartawan, usai pertemuan.

Namun, saat ditanya apa saja tips yang diberikan Jokowi, Grace enggan mengungkapkan. Sebab, tips tersebut terkait dengan strategi pemenangan yang tak boleh diketahui lawan.

Baca juga : 90 Menit, Jokowi Bahas Strategi Pemenangan Pilpres 2019 dengan PSI

"Tapi tadi beliau banyak kasih ide-ide dan seru-seru, keren-keren idenya," kata Grace.

Sebaliknya, PSI sebagai parpol pendukung Jokowi juga memberikan masukan terkait strategi pemenangan Jokowi di pemilihan presiden 2019. Salah satu masukan yang diberikan adalah kampanye melalui media sosial seperti yang sudah dilakukan PSI selama ini.

"Kami di PSI backbone kampanye kami media sosial. Kami juga mempresentasikan keberhasilan kampanye kami melalui media sosial dan Pak Jokowi cukup senang dengan hal itu," kata Ketua DPP PSI Tsamara Amani.

Tsamara mengatakan, Jokowi sadar betul bahwa generasi milenial presentasinya pada pilpres 2019 sangat besar. Oleh karena itu, kinerja Jokowi selama memimpin Indonesia bisa dikampanyekan di media sosial. Selain tak memakan banyak biaya, pesan yang hendak disampaikan juga bisa langsung sampai ke generasi milenial.

"Apalagi Pak Jokowi punya kinerja yang sangat baik, punya prestasi. Tinggal bagaimana kami mengemas konten tersebut di media sosial agar lebih banyak anak muda yang sadar, ini loh Presiden kalian betul betul berprestasi dan layak dipilih kembali," kata Tsamara.

Sementara, Sekjen PSI Raja Juli Antoni mengatakan, pertemuan ini dilakukan berdasarkan permintaan dari PSI. Tujuannya untuk bersilaturahmi.

"Kami yang mengajukan (pertemuan), tapi alhamdulillah dalam waktu yang tidak terlalu lama diterima. Mungkin Ini menandakan kedekatan hati Pak Jokowi ke PSI," kata Antoni.

Menuai kritik

Wakil Ketua Komisi II DPR Mardani Ali Sera mengkritik istana yang sudah tak fokus pada tugas utamanya dan justru memikirkan pilpres 2019. Ia secara khusus menyoroti KSP yang ikut cawe-cawe dalam pembentukan relawan.

"Tugas dan Fungsi KSP bukan relawan partai atau relawan capres," kata Mardani.

Mardani mengatakan, KSP adalah salah satu Lembaga yang dibiayai negara sesuai Perpres No. 26 Tahun 2015. Dalam Perpres itu dijelaskan bahwa hak keuangan dan fasilitas Kepala Staf Kepresidenan adalah setingkat Menteri.

Baca juga : Fadli Zon: KSP Layani Tugas Presiden, Bukan Calon Presiden

"KSP itu berfungsi men-support Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Bukan sebagai aktor politik dan partisan," kata Mardani.

Jika KSP bersikap tidak netral, Mardani khawatir justru akan merusak citra Jokowi yang selama ini menjaga etika dan mampu memisahkan peran-peran kenegaraan dengan perannya sebagai politisi. Mardani menyebut, Komisi II DPR sebagai mitra kerja KSP sedang membahas mengenai hal ini.

"Bahwa ada relawan di KSP itu hak Presiden. Tapi membawa lembaga KSP ke ranah politik praktis adalah tindakan yang salah," kata Mardani.