Cawe-cawe Pembentukan Relawan Jokowi, KSP Dikritik

Kompas.com - 01/03/2018, 14:27 WIB
Ketua Tim Pemenangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, Mardani Ali Sera, saat acara silaturahim relawan Anies-Sandi di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (13/8/2017). KOMPAS.com / ANDRI DONNAL PUTERA Ketua Tim Pemenangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, Mardani Ali Sera, saat acara silaturahim relawan Anies-Sandi di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (13/8/2017).
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi II DPR Mardani Ali Sera mengkritik Kantor Staf Kepresidenan (KSP) yang dinilainya ikut cawe-cawe dalam pembentukan relawan pemenangan Presiden Joko Widodo untuk Pilpres 2019.

"Tugas dan Fungsi KSP bukan relawan partai atau relawan capres," kata Mardani saat dihubungi Kompas.com, Kamis (1/2/2018).

Mardani mengatakan, KSP adalah salah satu Lembaga yang dibiayai negara sesuai Perpres No. 26 Tahun 2015.

 

(Baca juga : Pembentukan Relawan Jokowi Dilaporkan ke Kantor Staf Presiden hingga Ketum Golkar)

Dalam Perpres itu dijelaskan, hak keuangan dan fasilitas Kepala Staf Kepresidenan adalah setingkat Menteri

"KSP itu berfungsi mensupport Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Bukan sebagai aktor politik dan partisan," kata Mardani.

Jika KSP bersikap tidak netral, Mardani khawatir justru akan merusak citra Jokowi yang selama ini menjaga etika dan mampu memisahkan peran-peran kenegaraan dengan perannya sebagai politisi.

Mardani menyebut, Komisi II DPR sebagai mitra kerja KSP sedang membahas mengenai hal ini.

"Bahwa ada relawan di KSP itu hak Presiden. Tapi membawa lembaga KSP ke ranah politik praktis adalah tindakan yang salah," kata Mardani.

Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Yorrys Raweyai sebelumnya mengaku membentuk relawan pekerja untuk memenangkan Joko Widodo di Pilpres 2019.

Yorrys melaporkan pembentukan relawan Jokowi ini kepada Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

Pada Selasa (27/2/2018) kemarin, Yorrys mendatangi kantor Staf Kepresidenan yang berada di Kompleks Istana.

Namun, karena Moeldoko sedang berada di luar kota, ia diterima oleh Deputi IV KSP Eko Sulistyo.

Yorrys mengaku melapor ke KSP agar tim relawan yang dibentuknya tersebut bisa bersinergi dengan tim pemenangan Jokowi lainnya.

"Kita ini kan membentuk (relawan) tujuannya ke Jokowi. Harus bisa bersinergi dengan tim pemenangan dari Jokowi untuk 2019 ini kan," kata Yorrys.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pendistribusian Bansos di Papua dan Papua Barat Dilakukan Melalui Himbara dan PT Pos

Pendistribusian Bansos di Papua dan Papua Barat Dilakukan Melalui Himbara dan PT Pos

Nasional
Setahun Usia Pemerintahan, Jokowi Dinilai Semakin Berjarak dengan Masyarakat

Setahun Usia Pemerintahan, Jokowi Dinilai Semakin Berjarak dengan Masyarakat

Nasional
Menhub: Penumpang Kereta dan Pesawat Tetap Harus Lampirkan Hasil Tes Covid-19

Menhub: Penumpang Kereta dan Pesawat Tetap Harus Lampirkan Hasil Tes Covid-19

Nasional
Satgas Covid-19: Jangan ke Tempat Wisata yang Tak Patuhi Protokol Kesehatan

Satgas Covid-19: Jangan ke Tempat Wisata yang Tak Patuhi Protokol Kesehatan

Nasional
Jokowi Belum Tanda Tangani UU Cipta Kerja, Moeldoko: Tinggal Tunggu Waktu

Jokowi Belum Tanda Tangani UU Cipta Kerja, Moeldoko: Tinggal Tunggu Waktu

Nasional
Perkuat Ketahanan Sosial KPM Selama Pandemi, Kemensos Kembali Salurkan BSB

Perkuat Ketahanan Sosial KPM Selama Pandemi, Kemensos Kembali Salurkan BSB

Nasional
Komnas HAM: Perlindungan Masyarakat Adat atas Konflik Agraria Dipinggirkan Pemerintah

Komnas HAM: Perlindungan Masyarakat Adat atas Konflik Agraria Dipinggirkan Pemerintah

Nasional
Sterilisasi, DPR Berlakukan WFH Dua Hari

Sterilisasi, DPR Berlakukan WFH Dua Hari

Nasional
Ketua Satgas Akui Pemerintah Lengah Awasi Libur Panjang pada Agustus

Ketua Satgas Akui Pemerintah Lengah Awasi Libur Panjang pada Agustus

Nasional
Komnas HAM: 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat Belum Diselesaikan Pemerintah

Komnas HAM: 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat Belum Diselesaikan Pemerintah

Nasional
6.375 Akun Medsos Didaftarkan untuk Kampanye Pilkada, Facebook Paling Banyak

6.375 Akun Medsos Didaftarkan untuk Kampanye Pilkada, Facebook Paling Banyak

Nasional
Ketua Komisi X Apresiasi Politik Anggaran Nadiem Makarim

Ketua Komisi X Apresiasi Politik Anggaran Nadiem Makarim

Nasional
Mahfud: Keliru Rakyat Minta TNI-Polri Ditarik dari Papua, yang Minta Itu KKB

Mahfud: Keliru Rakyat Minta TNI-Polri Ditarik dari Papua, yang Minta Itu KKB

Nasional
Resmikan Pameran UMKM Virtual, Gubernur Babel Minta Pelaku Usaha Terbiasa dengan Market Place

Resmikan Pameran UMKM Virtual, Gubernur Babel Minta Pelaku Usaha Terbiasa dengan Market Place

Nasional
Kampanye Daring Hanya Dilakukan 23 Persen Paslon Pilkada, KPU Akan Evaluasi Efektivitasnya

Kampanye Daring Hanya Dilakukan 23 Persen Paslon Pilkada, KPU Akan Evaluasi Efektivitasnya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X