Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Dukungan Banyak Parpol Tak Cukup, Jokowi Butuh Cawapres untuk Atasi Masalah Ekonomi"

Kompas.com - 27/02/2018, 12:19 WIB
Kristian Erdianto,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur PARA Syndicate Ari Nurcahyo berpendapat, figur calon wakil presiden bagi Joko Widodo memiliki peran penting dalam Pilpres 2019. Meskipun, Jokowi sudah mendapat dukungan dari sejumlah partai politik.

Sebelumnya, lima parpol di DPR sudah mendeklarasikan dukungan kepada Jokowi untuk maju Pilpres 2019, yakni PDI-P, Golkar, Nasdem, Hanura dan PPP.

Menurut Ari, cawapres pendamping Jokowi harus memiliki beberapa variabel yang mampu menjawab tantangan pemerintah ke depan.

"Meskipun Jokowi memperoleh dukungan parpol yang kuat, namun figur bakal cawapres untuk mendampingi Jokowi tetap berperan sentral," ujar Ari kepada Kompas.com, Selasa (27/2/2018).

Ari menilai, Jokowi perlu mempertimbangkan kebutuhan politik dalam memilih cawapres.

(Baca juga : Paling Tidak, Pak JK Bisa Jadi Kingmaker di Pilpres 2019)

Ia melihat, tantangan pemerintah ke depan adalah mengatasi kesulitan ekonomi dan menciptakan stabilitas politik yang kuat.

Hal itu untuk meneruskan tahap pembangunan yang sudah dilakukan Presiden Jokowi pada periode pertama.

Dengan demikian, pemerintah bisa mengejar ketertinggalan pembangunan.

"Pak Jokowi butuh pendamping yang bisa membantunya mengatasi kesulitan ekonomi sekaligus menciptakan stabilitas politik yang terjaga kuat, supaya dihasilkan outcome capaian pembangunan yang signifikan di periode kedua Jokowi," tuturnya.

Berdasarkan hasil survei Media Survei Nasional (Median) 1-9 Februari 2018, elektabilitas Presiden Joko Widodo sebagai petahana mengalami penurunan.

(Baca juga : Jokowi Vs Prabowo di Pilpres 2019 Dinilai Bisa Kembali Picu Konflik di Masyarakat)

Responden yang memilih Jokowi hanya 35 persen. Padahal, pada survei Oktober 2017 lalu, elektabilitas Jokowi masih di angka 36,2 persen.

Pada survei sebelumnya, April 2017, elektabilitas Jokowi masih mencapai 36,9 persen.

Direktur Eksekutif Median Rico Marbun menyebut menurunnya elektabilitas Jokowi karena permasalahan ekonomi yang dirasakan masyarakat. Faktor ekonomi ini juga diukur melalui survei.

(Baca juga : Survei Median: Elektabilitas Jokowi Turun karena Masalah Ekonomi)

Survei Median: Elektabilitas Jokowi Turun karena Masalah Ekonomi

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Survei Median: Elektabilitas Jokowi Turun karena Masalah Ekonomi", http://nasional.kompas.com/read/2018/02/22/18402181/survei-median-elektabilitas-jokowi-turun-karena-masalah-ekonomi.
Penulis : Ihsanuddin
Editor : Diamanty Meiliana

Pada survei Oktober 2017, sebesar 36,2 persen responden meyakini Jokowi tidak mampu menyelesaikan masalah ekonomi.

Dalam survei Februari 2018, angka responden yang yakin Jokowi tak mampu menyelesaikan permasalahan ekonomi meningkat menjadi 37,9 persen.

"Ini sudah lampu kuning bagi Jokowi, kalau terus didiamkan bisa lampu merah," ucap Rico.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pertamina Bina Medika IHC dan Singhealth Kolaborasi Tingkatkan Layanan Kesehatan

Pertamina Bina Medika IHC dan Singhealth Kolaborasi Tingkatkan Layanan Kesehatan

Nasional
Prabowo Diprediksi Tinggalkan Jokowi dan Pilih PDI-P Usai Dilantik Presiden

Prabowo Diprediksi Tinggalkan Jokowi dan Pilih PDI-P Usai Dilantik Presiden

Nasional
Daftar Aliran Uang Kementan ke SYL dan Keluarga: 'Skincare' Anak, Ultah Cucu, hingga Bulanan Istri

Daftar Aliran Uang Kementan ke SYL dan Keluarga: "Skincare" Anak, Ultah Cucu, hingga Bulanan Istri

Nasional
Jokowi dan Mentan Amran Sulaiman Bersepeda Bareng di Mataram

Jokowi dan Mentan Amran Sulaiman Bersepeda Bareng di Mataram

Nasional
'Jokowi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P Berkoalisi dengan Prabowo'

"Jokowi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P Berkoalisi dengan Prabowo"

Nasional
Projo Ungkap Kemungkinan Jokowi Akan Gabung Parpol Lain Setelah Tak Dianggap PDI-P

Projo Ungkap Kemungkinan Jokowi Akan Gabung Parpol Lain Setelah Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Nasional
Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

[POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

Nasional
Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Nasional
Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Nasional
Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com