Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Pilpres 2019 Isu Sentralnya Mencari Cawapres untuk Jokowi

Kompas.com - 27/02/2018, 10:30 WIB
Kristian Erdianto,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur PARA Syndicate Ari Nurcahyo menilai wajar jika saat ini muncul banyak nama yang diajukan partai politik sebagai calon wakil presiden mendampingi Presiden Joko Widodo dalam Pilpres 2019.

Ari memandang bahwa sosok Jokowi memperoleh dukungan parpol dan memiliki elektabilitas tertinggi.

"Pilpres 2019 ini isu sentralnya 'mencari cawapres' untuk Jokowi, jadi sangat wajar berseliweran banyak nama (cawapres)," ujar Ari kepada Kompas.com, Selasa (27/2/2018).

Dalam beberapa hasil survei, Jokowi memiliki elektabilitas tertinggi meski angkanya mengalami penurunan. Sejumlah parpol pun mulai mengajukan kadernya untuk maju menjadi cawapres.

Baca juga: Soal Cawapres, Hanura Sebut Wiranto Berpengalaman di Pemerintahan

Partai Hanura mengusulkan nama Wiranto dan PKB mendorong ketua umumnya, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, sebagai pendamping Jokowi.

Dari PDI-P, nama Puan Maharani dan Moeldoko juga didengungkan setelah partai berlambang banteng itu menyatakan dukungannya untuk Jokowi.

Menurut Ari, figur cawapres untuk mendampingi Jokowi memang berperan sentral dalam Pilpres 2019.

Ia menuturkan, sosok cawapres Jokowi harus memiliki variabel pertimbangan kebutuhan politik untuk menyikapi tantangan Indonesia ke depan.

Baca juga: JK Tolak Cawapres, Golkar Sodorkan Nama Lain ke Jokowi?

Tantangan Indonesia ke depan, kata Ari, berpusat pada mengatasi kesulitan ekonomi dan menciptakan stabilitas politik yang kuat untuk meneruskan tahap pembangunan yang sudah dilakukan Presiden Jokowi di periode pertama sehingga bisa mengatasi ketertinggalan pembangunan.

"Pak Jokowi butuh pendamping yang bisa membantunya mengatasi kesulitan ekonomi sekaligus menciptakan stabilitas politik yanng terjaga kuat supaya dihasilkan outcome capaian pembangunan yang signifikan pada periode kedua Jokowi," katanya.

Kompas TV Semakin besar koalisi, semakin besar pula tantangan untuk mengakomodir kepentingan masing-masing parpol.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Nasional
Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Nasional
Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Nasional
Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com