Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Usung Jokowi sebagai Capres, PDI-P Jalin Komunikasi dengan Parpol Luar Koalisi

Kompas.com - 24/02/2018, 15:38 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Kurnia Sari Aziza

Tim Redaksi

DENPASAR, KOMPAS.com - Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto mengatakan, untuk mendukung pencapresan Joko Widodo, partainya akan menjalin komunikasi dengan partai nonkoalisi.

Ia mengatakan, partainya memang mendahulukan komunikasi dengan partai koalisi pemerintah.

Namun, ia menambahkan, sudah saatnya PDI-P menjalin komunikasi dengan partai di luar koalisi, seperti Partai Gerindra dan Demokrat.

Baca juga: Puan: Kriteria Cawapres Jokowi Sudah Ada

"Kalau pertama kali yang telah menyampaikan dukungan adalah (partai) yang berada dalam pemerintahan, maka fokus kami adalah partai yang ada di dalam pemerintahan. Kemudian kami akan ajak dialog juga partai lain," kata Hasto di Prime Plaza Hotel, Sanur, Denpasar, Bali, Sabtu (24/2/2018).

Ia mengatakan, pihaknya sering berkomunikasi dengan Gerindra dan Demokrat sebelum mendeklarasikan pencapresan Jokowi.

Hasto mengaku sering bertemu Sekjen Demokrat Hinca Panjaitan dalam rangka membahas urusan DPR.

Baca juga: Rakernas PDI-P Fokus Bahas Strategi Pemenangan Jokowi

Hasto pun mengungkapkan dirinya telah diperintahkan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menjalin komunikasi dengan Demokrat melalui Agus Harimurti Yudhoyono. 

"Bu Mega menugaskan Mas Prananda (Prabowo) dan saya melakukan dialog. Kami akan mencari waktu yang tepat setelah Rakernas, akan membahas implementasi seluruh keputusan dan rekomendasi Rakernas. Kami akan berikan ruang untuk dialog dengan partai lain," ujarnya. 

Saat ditanya apakah akan langsung membahas cawapres pendamping Jokowi, Hasto tidak membantah, tetapi juga tidak membenarkan.

Baca juga: PDI-P akan Libatkan Jusuf Kalla dalam Menentukan Cawapres Jokowi

"Membangun kesepahaman, tidak harus kerja sama mengusung capres cawapres. Hal-hal realisitis lebih dulu, memahami visi misi, platform, isu strategis di DPR," kata Hasto. 

Kompas TV Presiden Joko Widodo membuka Rakernas PDI Perjuangan di Sanur Bali. Agenda rakernas PDI-P kali ini membahas Pilkada 2018, Pileg dan Pilpres 2019.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com