Mendagri: Dirjen Saya TNI-Polri, Masa Enggak Boleh Jadi Penjabat Gubernur?

Kompas.com - 30/01/2018, 18:32 WIB
Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo mewakili Presiden Joko Widodo membuka acara peringatan hari Nusantara 2017 yang digelar di Dermaga Muara Jati, Cirebon, Jawa Barat, Rabu (13/12/2017). KOMPAS.com/ MOH NADLIRMenteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo mewakili Presiden Joko Widodo membuka acara peringatan hari Nusantara 2017 yang digelar di Dermaga Muara Jati, Cirebon, Jawa Barat, Rabu (13/12/2017).
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorDiamanty Meiliana

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengungkapkan, usulannya menunjuk anggota aktif TNI-Polri sebagai penjabat gubernur bukan berarti yang bersangkutan berasal langsung dari kedua institusi tersebut.

Namun, tutur Tjahjo, usulannya itu merujuk kepada anggota TNI-Polri yang saat ini sudah aktif di pemerintahan, termasuk di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Pengertian TNI-Polri aktif itu, Dirjen saya ada yang TNI-Polri aktif kok, masa enggak boleh (jadi penjabat gubernur)?," tanya Tjahjo di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Selasa (30/1/2018).

Saat ini, kata dia, beberapa pejabat Eselon 1 atau Direktur Jenderal (Dirjen) di Kemendagri diisi oleh anggota dari TNI-Polri.

Bahkan, kata dia, para Dirjen di Kemendagri tersebut masih tercatat sebagai anggota aktif TNI-Polri.

"Tolong dibedakan. Jangan sampai kami nanti ambil (tunjuk pejabat Eselon 1) disebut dari TNI-Polri aktif. Tidak, dia dalam fungsinya sebagai aparatur pemerintah," kata Tjahjo.

Saat ini, ucap Mendagri, ia sudah mengirimkan surat usulan pejabat gubernur kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

(Baca juga : Usulan Penjabat Gubernur Dikritik, Mendagri Sebut karena Tahun Politik)

Dua daerah yang disebut-sebut pemerintahnya akan dijabat oleh pejabat gubernur dari Polri yakni Jawa Barat dan Sumatera Utara.

Hal ini dilakukan karena masa jabatan gubenur kedua provinsi itu akan habis sebelum Pilkada digelar.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo akan mendengarkan kritik dan masukan dari publik dalam menentukan penjabat gubernur yang diusulkan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

Tjahjo sebelumnya mengusulkan dua perwira polri sebagai penjabat Gubernur untuk dua provinsi yang akan menggelar pilkada 2018.

Namun, usul ini menuai kritik dari berbagai pihak karena dianggap dapat mengganggu netralitas Polri dalam Pilkada.

"Masukan kritik dari publik saya yakin akan menjadi pertimbangan Presiden untuk memutuskan apakah usulan Pak Mendagri disetujui atau tidak," kata Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi Saptopribowo, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Kompas TV Tjahjo menegaskan Kemendagri hanya membuat konsep yang keputusan akhirnya berada di tangan presiden.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PMI Kirim 2 Unit Hagglund ke Lokasi Erupsi Semeru

PMI Kirim 2 Unit Hagglund ke Lokasi Erupsi Semeru

Nasional
Propam Polri Awasi Penanganan Kasus Bripda Randy Bagus

Propam Polri Awasi Penanganan Kasus Bripda Randy Bagus

Nasional
Menteri PPPA Tekankan Pentingnya Peran Perempuan Cegah Anak dari Ancaman Kejahatan Digital

Menteri PPPA Tekankan Pentingnya Peran Perempuan Cegah Anak dari Ancaman Kejahatan Digital

Nasional
52 Eks Pegawai KPK Hadir untuk Ikuti Sosialisasi Jadi ASN Polri

52 Eks Pegawai KPK Hadir untuk Ikuti Sosialisasi Jadi ASN Polri

Nasional
Azis Syamsuddin Didakwa Suap Eks Penyidik KPK Rp 3,6 Miliar

Azis Syamsuddin Didakwa Suap Eks Penyidik KPK Rp 3,6 Miliar

Nasional
Presiden Jokowi: Kita Harus Berwatak 'Trendsetter', Bukan 'Follower'

Presiden Jokowi: Kita Harus Berwatak "Trendsetter", Bukan "Follower"

Nasional
Jokowi: Globalisasi Lahirkan Hiperkompetisi, Kita Harus Memenangkannya

Jokowi: Globalisasi Lahirkan Hiperkompetisi, Kita Harus Memenangkannya

Nasional
Jokowi: Sekarang Kita Memimpin Negara-negara Terkaya...

Jokowi: Sekarang Kita Memimpin Negara-negara Terkaya...

Nasional
Beri Penghargaan Gratifikasi ke Individu, KPK: Kalau ke Lembaga Malah Kena OTT

Beri Penghargaan Gratifikasi ke Individu, KPK: Kalau ke Lembaga Malah Kena OTT

Nasional
Ketua DPR Minta Kebutuhan Warga Terdampak Erupsi Semeru Harus Jadi Prioritas

Ketua DPR Minta Kebutuhan Warga Terdampak Erupsi Semeru Harus Jadi Prioritas

Nasional
Jokowi: Kita Jadi Satu dari 5 Negara yang Berhasil Kendalikan Covid-19 di Level 1

Jokowi: Kita Jadi Satu dari 5 Negara yang Berhasil Kendalikan Covid-19 di Level 1

Nasional
Jokowi: Saat Lockdown di mana-mana, Kita Hati-hati Kendalikan Pandemi dan Ekonomi

Jokowi: Saat Lockdown di mana-mana, Kita Hati-hati Kendalikan Pandemi dan Ekonomi

Nasional
KPK: Kesadaran Melaporkan Gratifikasi Masih Rendah, 40 Persen Instansi Tidak Pernah Lapor

KPK: Kesadaran Melaporkan Gratifikasi Masih Rendah, 40 Persen Instansi Tidak Pernah Lapor

Nasional
Jalani Sidang Perdana Kasus Dugaan Suap, Berikut Perjalanan Kasus Azis Syamsuddin

Jalani Sidang Perdana Kasus Dugaan Suap, Berikut Perjalanan Kasus Azis Syamsuddin

Nasional
TNI AD: Hillary Lasut Kirim Surat Pembatalan Permintaan Ajudan ke KSAD

TNI AD: Hillary Lasut Kirim Surat Pembatalan Permintaan Ajudan ke KSAD

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.