Lolos Verifikasi Faktual di Tingkat Pusat, PPP Target 3 Besar di Pemilu 2019

Kompas.com - 29/01/2018, 18:56 WIB
Pimpinan Partai PPP bersama pengurus perempuan usai verifikasi faktual di Kantor DPP PPP, Jakarta, Senin (29/1/2018) Kompas.com/YOGA SUKMANAPimpinan Partai PPP bersama pengurus perempuan usai verifikasi faktual di Kantor DPP PPP, Jakarta, Senin (29/1/2018)
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Persatuan Pembangunan ( PPP) menetapkan target yang akan diraih pada Pemilu 2019

Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum PPP Rommahurmuziy setelah partainya dinyatakan lolos verifikasi faktual di tingkat pusat oleh KPU.

"Kami menargetkan 3 besar (di Pemilu 2019)," ujar Rommajurmuziy, di Kantor DPP PPP, Jakarta, Senin (29/1/2018).

Rommahurmuziy, yang biasa disapa Romy, mengakui, target itu tidak akan mudah dicapai. Perlu kerja keras seluruh kader untuk mencapai target itu.

Baca juga: PPP Lolos Verifikasi Faktual, Sorak-sorai Pengurus Perempuan Bergema

Meski demikian, ia yakin target itu akan tercapai.

"Kami punya pengalaman di Pemilu 1999 dan 2004 lalu. Untuk menuju 3 besar tentu kami harus berada dan menggantikan partai di posisi 3 besar hari ini yang menduduki 74 kursi di DPR," kata Romy.

Namun, sebelum mengejar target besar itu, PPP akan fokus mempersiapkan diri untuk verifikasi di tingkat kabupaten/kota.

Jika partai tidak lolos verifikasi di tingkat kabupaten/kota, maka partai tidak bisa menjadi peserta pemilu meski di tingkat pusat sudah dinyatakan memenuhi syarat verifikasi faktual.

Baca: Partainya Terancam Tak Lolos ke Parlemen, Ini Kata Ketum PPP

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memenuhi semua syarat verifikasi faktual di tingkat pimpinan pusat.

Keputusan itu ditetapkan setelah KPU bersama Badan Pengawas Pemilu (Pemilu) melakukan proses verifikasi faktual di Kantor DPP PPP, Jakarta Pusat, Senin (29/1/2018).

Dalam proses verifikasi, ada tiga komponen yang diperiksa oleh KPU yaitu keanggotaan kepengurusan partai di tingkat pusat, domisili kantor, dan keterwakilan perempuan.

Khusus untuk keterwakilan perempuan, syarat yang ditetapkan oleh KPU yaitu sebesar 30 persen dari jumlah total pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X