PPP: Pak Jokowi Mengubah Kebijakan soal Rangkap Jabatan

JAKARTA, KOMPAS.com  - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak melihat langkah Presiden Joko Widodo yang kini membolehkan menterinya rangkap jabatan sebagai pelanggaran komitmen.

Menurut Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani, Jokowi hanya mengubah kebijakannya soal rangkap jabatan.

Awalnya, Jokowi secara tegas melarang para menterinya rangkap jabatan sebagai pengurus harian partai politik. Namun, kini Jokowi melakukan perubahan kebijakan dengan mengizinkan menteri dari Partai Golkar merangkap jabatan.

"Karenanya ini menjadi kembali kepada Pak Jokowi, apakah beliau tetap dengan kebijakan awalnya atau berubah dari kebijakan awal tersebut," kata Arsul Sani kepada Kompas.com, Senin (22/1/2018).

(Baca: Tolak Rangkap Jabatan, Wiranto Dinilai Lebih Konsisten daripada Jokowi)

Hal terpenting, kata Arsul, perubahan kebijakan yang dilakukan Jokowi ini tak menabrak aturan apa pun. Sebab, memang tak ada aturan tertulis yang mengatur bahwa menteri tak boleh rangkap jabatan.

"Sepanjang tidak menabrak aturan perundang-undangan maka saya kira siapa pun hanya bisa melihat bahwa Pak Jokowi mengubah kebijakannya," ujar Arsul.

Arsul berharap masyarakat memberikan kesempatan. Sebab, apakah benar perubahan kebijakan ini efektif dalam konteks efektivitas pemerintahan, maka baru bisa dinilai dengan berjalannya waktu.

Jokowi sebelumnya mengizinkan Airlangga Hartarto rangkap jabatan sebagai menteri perindustrian dan ketua umum Partai Golkar. Jokowi mengaku sulit mencari pengganti Airlangga karena masa pemerintahannya tinggal 1,5 tahun.

Selain itu, Idrus Marham yang baru saja ditunjuk sebagai menteri sosial juga tetap menjabat sebagai Koordinator Bidang Hubungan Eksekutif-Legislatif dalam susunan kepengurusan Partai Golkar yang baru.

Ada juga Kepala BNP2TKI Nusron Wahid yang masih menjabat sebagai Ketua Koordinator bidang Pemenangan Pemilu Jawa dan Kalimantan Partai Golkar.