Diizinkan Rangkap Jabatan oleh Jokowi, Ini Reaksi Airlangga Hartarto

Kompas.com - 17/01/2018, 13:08 WIB
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Istana Kepresidenan sebelum pelantikan menteri baru hasil reshuffle, Rabu (17/1/2018).KOMPAS.com/IHSANUDDIN Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Istana Kepresidenan sebelum pelantikan menteri baru hasil reshuffle, Rabu (17/1/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengizinkan Airlangga Hartarto untuk rangkap jabatan sebagai Menteri Perindustrian sekaligus Ketua Umum Partai Golkar. Airlangga menghormati keputusan Jokowi itu sebagai hak prerogrartif Presiden.

"Itu juga hak prerogatif beliau," kata Airlangga di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (17/1/2018).

Saat ditanya apakah dia bisa membagi waktu untuk memimpin Partai Golkar dan Menteri Perindustrian secara bersamaan, Airlangga tidak menjawab. Ia hanya mengulang pernyataannya bahwa jabatan menteri sepenuhnya adalah hak Presiden.

"Itu sepenuhnya kami serahkan kepada Bapak Presiden," kata dia.

(Baca juga: Jokowi Izinkan Airlangga Hartarto Rangkap Jabatan, Ini Alasannya)

 

Saat disinggung soal komitmen Jokowi di awal pemerintahan yang melarang menterinya rangkap jabatan di parpol, Airlangga juga hanya menjawab singkat.

"Saya ikut sama Bapak," kata Airlangga sambil tersenyum dan berjalan meninggalkan awak media.

Jokowi beralasan, masa kerja kabinet saat ini hanya tersisa satu tahun. Oleh karena itu, tak efektif apabila dilakukan pergantian di pos menteri perindustrian.

"Kita tahu Pak Airlangga ini kan di dalam, sudah jadi menteri. Ini kan tinggal satu tahun saja praktis ini kita. Kalau ditaruh orang baru ini belajar bisa enam bulan, kalau enggak cepat bisa setahun kuasai itu," kata Jokowi usai melantik menteri dan pejabat baru hasil reshuffle kabinet, di Istana Negara, Rabu (17/1/2018).

(Baca: Pertahankan Airlangga, Jokowi Diyakini Punya Pertimbangan Matang)

Airlangga mulai bergabung ke kabinet pada reshuffle Jilid II, Juli 2016 lalu. Ia menggantikan politisi Partai Hanura Saleh Husin.

Namun, pada Desember 2017, ia terpilih sebagai ketua umum Partai Golkar. Airlangga menggantikan Setya Novanto yang terjerat kasus dugaan korupsi proyek e-KTP. Jokowi beralasan mengizinkan Airlangga rangkap jabatan karena ia adalah sosok yang sangat mengerti mengenai dunia perindustrian.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
PenulisIhsanuddin
EditorBayu Galih

Terkini Lainnya

Jimly Asshiddiqie Minta Masyarakat dan Elite Politik Apresiasi Petugas Pemilu

Jimly Asshiddiqie Minta Masyarakat dan Elite Politik Apresiasi Petugas Pemilu

Nasional
Fenomena Tanah Bergerak, BPBD Imbau Warga Nyalindung, Sukabumi, Tetap Waspada

Fenomena Tanah Bergerak, BPBD Imbau Warga Nyalindung, Sukabumi, Tetap Waspada

Regional
ASN di Magelang Ini Ditangkap Polisi, Diduga Terlibat Korupsi Proyek Jembatan

ASN di Magelang Ini Ditangkap Polisi, Diduga Terlibat Korupsi Proyek Jembatan

Regional
5 Fakta Kebakaran Gudang Logistik KPU di Sumbar, Temuan 2 Botol Berbau Bensin hingga Dalami Dugaan Sengaja Dibakar

5 Fakta Kebakaran Gudang Logistik KPU di Sumbar, Temuan 2 Botol Berbau Bensin hingga Dalami Dugaan Sengaja Dibakar

Regional
Wapres Usulkan Pemilu Legislatif dan Pilpres Kembali Dipisah

Wapres Usulkan Pemilu Legislatif dan Pilpres Kembali Dipisah

Nasional
Masih Suasana Kompetisi, Pengamat Nilai Wajar jika Prabowo Belum Mau Bertemu Jokowi

Masih Suasana Kompetisi, Pengamat Nilai Wajar jika Prabowo Belum Mau Bertemu Jokowi

Nasional
Seorang Perempuan di Ngawi Ditemukan Tewas Terbakar di Belakang Rumahnya

Seorang Perempuan di Ngawi Ditemukan Tewas Terbakar di Belakang Rumahnya

Regional
Data KPU: 91 Orang Petugas KPPS Meninggal Dunia

Data KPU: 91 Orang Petugas KPPS Meninggal Dunia

Nasional
PKS Klaim Unggul di Depok Berdasarkan Hasil Penghitungan Internal

PKS Klaim Unggul di Depok Berdasarkan Hasil Penghitungan Internal

Megapolitan
27 April, 103 TPS di Sumbar Gelar Pemungutan Suara Ulang

27 April, 103 TPS di Sumbar Gelar Pemungutan Suara Ulang

Regional
Hasil Situng KPU Data 19,18 Persen: Jokowi-Ma'ruf 55 Persen, Prabowo-Sandi 45 Persen

Hasil Situng KPU Data 19,18 Persen: Jokowi-Ma'ruf 55 Persen, Prabowo-Sandi 45 Persen

Nasional
Meski Beda Pilihan, Gubernur NTB Ingatkan Jaga Persatuan

Meski Beda Pilihan, Gubernur NTB Ingatkan Jaga Persatuan

Regional
FBI Pernah Selidiki Informasi Hitler Selamat dari Perang Dunia II

FBI Pernah Selidiki Informasi Hitler Selamat dari Perang Dunia II

Internasional
Jimly: Ambang Batas Parlemen 4 Persen Sudah Rasional

Jimly: Ambang Batas Parlemen 4 Persen Sudah Rasional

Nasional
Pimpinan Parpol di Mataram Deklarasi Jaga Keamanan Pasca-Pemilu 2019

Pimpinan Parpol di Mataram Deklarasi Jaga Keamanan Pasca-Pemilu 2019

Regional

Close Ads X