Bentuk Golkar Bersih, Airlangga Disarankan Gandeng KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto disarankan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam mewujudkan kepengurusan Golkar yang bersih. Dengan begitu, slogan "Golkar Bersih" yang dibawa Airlangga benar-benar bisa diimplementasikan dan tak hanya menjadi jargon semata.

"Berani tidak Airlangga minta KPK, ini mau memilih pengurus, coba periksa dulu, ada enggak peluangnya berpotensi tersangka? Bagus sekali kalau itu dilakukan," kata pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing di Jakarta, Kamis (11/1/2018).

Menurut Emrus, Airlangga tidak boleh tanggung-tanggung dalam membawa perubahan di Partai Golkar. Ia juga menyarankan pengurus Golkar yang dipilih Airlangga bisa menandatangani pakta integritas akan mundur dari jabatannya bila menjadi tersangka kasus korupsi.

Baca juga : Sekjen Golkar Sebut Airlangga Ingin Pergantian Ketua DPR Beri Dampak Signifikan

"Kalau tersangka saja wajib mundur. Tanda tangan, ekspos ke media," ucap Emrus.

Emrus mengatakan, dua hal ini penting dilakukan, khususnya untuk kader yang akan mengisi posisi penting seperti Sekjen dan Ketua DPR RI. Dengan begitu, tidak akan ada lagi kejadian elite Golkar tersangkut kasus korupsi, namun menolak untuk mundur seperti yang terjadi pada Setya Novanto.

Emrus sendiri menilai, Ketua Komisi II DPR Zainuddin Amali sosok yang paling pas untuk mengisi posisi Ketua DPR. Sebab, sosok Amali selama ini tidak pernah dikaitkan dengan kasus korupsi apapun.

Sementara untuk posisi Sekjen Golkar, ia berpendapat, sosok Ahmad Doli Kurnia adalah orang yang tepat. Sebab, Ketua Gerakan Muda Partai Golkar itu berani menyuarakan gerakan Golkar bersih saat Setya Novanto tersangkut kasus korupsi E-KTP. Ia juga yang vokal mendorong Setya Novanto untuk mundur dari posisi ketua umum Golkar dan juga ketua DPR.

"Doli melawan loh dia kemarin, berani dia samlai dipecat," ucap Emrus.