Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PAN: Belum Tentu Jokowi dan Prabowo Maju Pilpres 2019

Kompas.com - 12/01/2018, 17:28 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Fikri Yasin tak sepakat jika pemilihan presiden 2019 mendatang, dianggap sebagai pertarungan partai politik pendukung pemerintah Vs partai di luar pemerintah.

Apalagi jika pilpres 2019 diprediksi mengulang kembali pertarungan antara Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

"Masih bisa kemungkinan lain di luar itu ada," kata Fikri di Jakarta, Jumat (12/1/2018).

Fikri menilai, peta koalisi masih sangat cair dan dinamis. Apalagi, saat ini PDI Perjuangan sebagai parpol pemenang pemilu dan pengusung utama Presiden Joko Widodo belum menentukan sikapnya.

"Enggak ada yang bisa jamin juga apakah Jokowi didukung PDI-P," kata dia.

(Baca juga : Presidential Threshold 20 Persen, PAN Tetap Yakin Zulkifli Hasan Maju Pilpres)

Fikri mengatakan, Jokowi bukan ketua umum atau pun pemilik saham di PDI-P. Oleh karena itu, Jokowi tidak bisa menentukan arah politik partai berlambang banteng tersebut.

Kunci dukungan PDI-P ada di ketua umumnya, Megawati Soekarnoputri.

"Jokowi apa jabatannya? Kader saja kan? Justru yang deklarasi dukung Jokowi jauh-jauh hari partai lain seperti Nasdem," kata dia.

Partai Gerindra juga, lanjut Fikri, belum tentu mengusung kembali Prabowo Subianto di Pilpres 2019.

(Baca juga : Presidential Threshold 20 Persen, Gerindra Tetap Usung Prabowo di Pilpres 2019)

Sampai saat ini juga belum ada pernyataan dari Prabowo terkait niatnya kembali nyapres.

Oleh karena itu, Fikri memprediksi bisa muncul poros koalisi baru yang tidak terkotak-kotak antara partai politik pendukung pemerintah dan oposisi.

Bisa juga muncul tokoh alternatif di luar Jokowi dan Prabowo.

(Baca juga : Melihat Peta Politik Pilpres 2019 Pascaputusan MK soal Presidential Threshold)

Menurut Fikri, secara matematis syarat pengusungan capres dan cawapres sebesar 20 persen kursi DPR bisa memunculkan lima pasangan calon.

Namun, secara realistis, syarat itu masih bisa melahirkan tiga sampai empat pasangan calon.

Fikri tetap optimistis PAN bisa mengusung ketua umumnya, Zulkfli Hasan, sebagai capres atau cawapres.

Keputusan untuk mengusung Zulkifli sudah diputuskan melalui rapat kerja nasional PAN di Bandung, Agustus 2017 lalu.

Kompas TV Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa siapapun yang akan maju dalam Pemilu Presiden 2019 nanti, harus didukung oleh partai.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

GASPOL! Hari Ini: Eks Ajudan Prabowo Siap Tempur di Jawa Tengah

GASPOL! Hari Ini: Eks Ajudan Prabowo Siap Tempur di Jawa Tengah

Nasional
Mengintip Kecanggihan Kapal Perang Perancis FREMM Bretagne D655 yang Bersandar di Jakarta

Mengintip Kecanggihan Kapal Perang Perancis FREMM Bretagne D655 yang Bersandar di Jakarta

Nasional
Selain Rakernas, PDI-P Buka Kemungkinan Tetapkan Sikap Politik terhadap Pemerintah Saat Kongres Partai

Selain Rakernas, PDI-P Buka Kemungkinan Tetapkan Sikap Politik terhadap Pemerintah Saat Kongres Partai

Nasional
Korban Dugaan Asusila Sempat Konfrontasi Ketua KPU saat Sidang DKPP

Korban Dugaan Asusila Sempat Konfrontasi Ketua KPU saat Sidang DKPP

Nasional
Covid-19 di Singapura Naik, Imunitas Warga RI Diyakini Kuat

Covid-19 di Singapura Naik, Imunitas Warga RI Diyakini Kuat

Nasional
WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

Nasional
Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Nasional
Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Nasional
Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Nasional
KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

Nasional
Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Nasional
Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Nasional
DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com