Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presidential Threshold 20 Persen, PAN Tetap Yakin Zulkifli Hasan Maju Pilpres

Kompas.com - 12/01/2018, 16:44 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Amanat Nasional masih optimistis bisa mengusung ketua umumnya, Zulkifli Hasan, sebagai calon presiden atau wakil presiden dalam pilpres 2019.

Keputusan untuk mengusung Zulkifli sudah diputuskan melalui rapat kerja nasional PAN di Bandung, Agustus 2017 lalu.

Wakil Sekjen DPP PAN Fikri Yasin menegaskan, komitmen tersebut tidak berubah meskipun Mahkamah Konstitusi menolak uji materi mengenai pasal ambang batas pencalonan presiden dalam undang-undang pemilu.

"Kita tetap mengusung Pak Zulkfli Hasan sebagai kader PAN," kata Fikri di Jakarta, Jumat (12/1/2018).

Baca juga : Melihat Peta Politik Pilpres 2019 Pascaputusan MK soal Presidential Threshold)

Dengan putusan MK itu, maka PAN harus berkoalisi dengan parpol lain untuk mencukupi syarat 20 persen kursi DPR.

Saat ini, PAN hanya memiliki 48 kursi DPR atau 8,6 persen.

Meski begitu, Fikri menilai peluang mengusung Zulkfli Hasan di Pilpres 2019 masih terbuka.

"Kita juga realistis, koalisi wajib. Tapi semuanya masih sangat dinamis," ucap Fikri.

(Baca juga : Presidential Threshold 20 Persen, Gerindra Tetap Usung Prabowo di Pilpres 2019)

Menurut dia, jika memang nantinya koalisi parpol mengerucut ke dua pasang calon saja, yakni Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, PAN bisa bergabung dengan salah satunya. Tentunya dengan menawarkan Zulkfli sebagai cawapresnya.

"Secara elektabilitas kan kedua tokoh ini tidak jomplang terlalu jauh. Dua itu bersaing masih sangat mungkin," kata dia.

Baca juga : Presidential Threshold 20 Persen, Golkar Prediksi Hanya Jokowi dan Prabowo di Pilpres 2019)

Namun, Fikri juga menilai, bisa jadi koalisi parpol nantinya tidak hanya terpolarisasi kepada dua tokoh tersebut.

Bisa jadi muncul poros koalisi baru untuk mengusung pasangan calon alternatif dan Zulkifli bisa masuk ke poros tersebut.

"Secara matematis, dengan syarat yang sekarang, bisa muncul lima pasangan calon. Bisa saja nanti jadi empat pasangan, atau meleset jadi tiga," ujar dia.

Kompas TV Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa siapapun yang akan maju dalam Pemilu Presiden 2019 nanti, harus didukung oleh partai.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com