"Presidential Threshold" 20 Persen, Gerindra Tetap Usung Prabowo di Pilpres 2019

Kompas.com - 11/01/2018, 12:43 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kiri) berjabat tangan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kanan) seusai pada pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Senin (16/10/2017). Presiden Joko Widodo melantik Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta dan Sandiaga Uno sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta untuk periode 2017-2022.ANTARA FOTO/WAHYU PUTRO A Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kiri) berjabat tangan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kanan) seusai pada pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Senin (16/10/2017). Presiden Joko Widodo melantik Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta dan Sandiaga Uno sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta untuk periode 2017-2022.

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Sekjen Partai Gerindra Andre Rosiade mengatakan, partainya tetap akan mengusung sang Ketua Umum Prabowo Subianto sebagai calon presiden di Pemilu Presiden 2019.

Ia mengatakan, partainya tetap akan mengusung Prabowo bersama sekutunya, PKS, untuk Pemilu Presiden 2019.

"Seperti kata Pak Prabowo, PKS kan sekutu kami dan yang selama ini sudah teruji tidak pernah meninggalkan kami, ya, PKS," kata Andre saat dihubungi, Kamis (11/1/2018).

Ia mengatakan, kursi Gerindra di DPR saat ini berjumlah 73 kursi. Sementara itu, kursi PKS di DPR berjumlah 40 kursi. Dengan demikian, Gerindra dan PKS bisa mengusung Prabowo sebagai capres.

Syarat minimal untuk mengajukan capres ialah 112 kursi, yakni 20 persen dari total kursi di DPR. Sementara kursi Gerindra dan PKS berjumlah 113 jika digabung.

"Tinggal sekarang mohon doanya Pak Prabowo mau dicalonkan oleh kami. Sebab, kami punya keyakinan Pak Prabowo bisa memenangi kontestasi ini melihat perkembangan terkini," lanjutnya.

Baca juga: MK Tolak Uji Materi "Presidential Threshold"

Mahkamah Konstitusi menolak uji materi Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Uji materi ini diajukan Partai Idaman yang teregistrasi dengan nomor 53/PUU-XV/2017.

"Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya," kata Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat saat membacakan putusan di gedung MK, Jakarta, Selasa (11/1/2018).

Adapun Pasal 222 mengatur ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold.

Partai politik atau gabungan parpol harus memiliki 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional pada Pemilu 2014 lalu untuk bisa mengusung pasangan capres dan cawapres.

Baca juga: Uji Materi UU Pemilu, Ahli Ungkap Alasan "Presidential Threshold" Inkonstitusional

Dalam dalil yang diajukan, Partai Idaman di antaranya menilai pasal tersebut sudah kedaluwarsa karena menggunakan hasil Pemilu Legislatif 2014 sebagai ambang batas Pemilu Presiden 2019.

Dalam pertimbangannya, MK menilai, presidential threshold relevan untuk memperkuat sistem presidensial.

Dengan presidential threshold, Presiden yang terpilih nantinya bisa memiliki kekuatan di parlemen.

MK juga menilai, Pasal 222 tidak kedaluwarsa karena merupakan UU baru yang disahkan pemerintah dan DPR pada 2017, bukan UU lama yang digunakan untuk menggelar Pemilu Presiden 2014. MK juga menilai, Pasal 222 tidak bersifat diskriminatif.



Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorSabrina Asril

Terkini Lainnya

Polri: 4 dari 9 Korban Kerusuhan 21-22 Mei 2019 Dipastikan Tewas karena Peluru Tajam

Polri: 4 dari 9 Korban Kerusuhan 21-22 Mei 2019 Dipastikan Tewas karena Peluru Tajam

Nasional
Jika Terpilih Masuk Pemerintahan, Kader PKB Bakal Prioritaskan 3 Agenda Ini

Jika Terpilih Masuk Pemerintahan, Kader PKB Bakal Prioritaskan 3 Agenda Ini

Nasional
Wadah Pegawai KPK Ingatkan Pansel Utamakan Rekam Jejak Calon Pimpinan

Wadah Pegawai KPK Ingatkan Pansel Utamakan Rekam Jejak Calon Pimpinan

Nasional
Tolak Permohonan Kivlan Zen, Wiranto Tegaskan Hukum Tak Bisa Diintervensi

Tolak Permohonan Kivlan Zen, Wiranto Tegaskan Hukum Tak Bisa Diintervensi

Nasional
TKN Jokowi-Ma'ruf Sebut 30 Saksi dari Tim Hukum 02 Tabrak Ketentuan Beracara di MK

TKN Jokowi-Ma'ruf Sebut 30 Saksi dari Tim Hukum 02 Tabrak Ketentuan Beracara di MK

Nasional
'Hanya Cicak di Gedung Dewan Ini yang Tak Terima Uang...'

"Hanya Cicak di Gedung Dewan Ini yang Tak Terima Uang..."

Nasional
KPU Finalisasi Draf Jawaban Baru untuk Hadapi Gugatan Prabowo

KPU Finalisasi Draf Jawaban Baru untuk Hadapi Gugatan Prabowo

Nasional
BPK Usulkan Kemhan Buat Program Wajib Militer

BPK Usulkan Kemhan Buat Program Wajib Militer

Nasional
Tim Hukum Prabowo-Sandiaga Akan Kirim 4 Truk Berisi Tambahan Alat Bukti

Tim Hukum Prabowo-Sandiaga Akan Kirim 4 Truk Berisi Tambahan Alat Bukti

Nasional
Fadli Zon: Kami Mau Cari Kebenaran, Bukan Sekadar Persolan Administratif

Fadli Zon: Kami Mau Cari Kebenaran, Bukan Sekadar Persolan Administratif

Nasional
Kejagung Terima 14 SPDP untuk 447 Tersangka Kerusuhan 22 Mei

Kejagung Terima 14 SPDP untuk 447 Tersangka Kerusuhan 22 Mei

Nasional
Menurut Pansel, Ini Salah Satu Tantangan Pimpinan KPK Selanjutnya

Menurut Pansel, Ini Salah Satu Tantangan Pimpinan KPK Selanjutnya

Nasional
Ketua DPR Minta Kemenkumham dan Komisi III Bahas Kasus Pelesiran Setya Novanto

Ketua DPR Minta Kemenkumham dan Komisi III Bahas Kasus Pelesiran Setya Novanto

Nasional
MK: Saksi Sengketa Pilpres 15 Orang, Jika Ingin Lebih Ajukan ke Hakim

MK: Saksi Sengketa Pilpres 15 Orang, Jika Ingin Lebih Ajukan ke Hakim

Nasional
Kejagung Tunjuk Lima Jaksa Tangani Kasus Dugaan Makar Sofyan Jacob

Kejagung Tunjuk Lima Jaksa Tangani Kasus Dugaan Makar Sofyan Jacob

Nasional

Close Ads X