Jelang Pilkada, PKS Sebut Tak Ada Kontrak Politik Menangkan Capres di 2019

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden PKS Sohibul Iman mengatakan bahwa partainya tidak memiliki kontrak khusus dengan calon kepala daerah.

Kontrak khusus yang dimaksud adalah kewajiban calaon kepala daerah untuk mendukung calon presiden dari PKS pada Pilres 2019 mendatang.

"Ada pakta integritas saya mintakan kepada mereka bagaimana mereka menjadi kepala daerah yang baik dan benar," ujarnya di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (4/1/2018).

"Tetapi tidak ada satu pun statement bahwa mereka harus mendukung calon presiden dari PKS, tidak ada," sambung Sohibul.

Ia mengatakan bahwa hal itu bukanlah karangannya. Bahkan ia mempersilahkan wartawan untuk menanyakan langsung ada atau tidak kontrak politik yang dimaksud kepada para calon kepala daerah yang didukung oleh PKS.

(Baca juga : Mesra dengan Gerindra dan PAN, PKS Diceraikan Partai Lain)

Ditemui di tempat yang sama, calon Gubernur Jawa Barat yang didukung PKS yakni Sudrajat memberikan respons datar saat ditanya terkait hal tersebut.

"Saya konsentrasi di Jawa Barat dulu untuk pemilihan gubernur," ucap Sudrajat.

Sebelumnya, PKS mempermasalahkan kontrak politik Deddy Mizwar dengan partainya sendiri yaitu Demokrat.

Di dalam pakta integritas itu disebutkan bahwa Deddy harus mendukung calon Presiden yang diusung Demokrat pada Pilpres 2019.

Akibat hal tersebut, PKS memutuskan untuk mencabut dukungan dari Deddy Mizwar di Pilkada Jawa Barat. PKS lantas merapat ke Gerindra untuk mengusung Sudrajat.