Soal Airlangga, Larangan Jokowi tentang "Rangkap Jabatan" Harus Dicerna Kontekstual

Kompas.com - 06/01/2018, 14:33 WIB
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto. Fabian Januarius KuwadoMenteri Perindustrian Airlangga Hartarto.
|
EditorDiamanty Meiliana

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo ( Jokowi) telah menyatakan dengan tegas agar tidak ada menteri di Kabinet Kerja yang merangkap jabatan politik.

Namun, pernyataan tersebut kini menjadi polemik lantaran Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto terpilih menjadi Ketua Umum Partai Golkar, tetapi diizinkan.

Menurut peneliti dari SMRC Sirojudin Abbas, pernyataan Jokowi tersebut harus dilihat secara kontekstual.

Abbas menuturkan, mulanya pada saat presiden menyatakan demikian, banyak petinggi partai yang lantas menduduki jabatan menteri ketika terjadi perombakan kabinet.


Pernyataan tersebut menurut Abbas, merupakan respons dari pertanyaan publik mengenai profesionalitas petinggi partai yang menjadi menteri.

(Baca juga : Direshuffle atau Tidak, Ini Jawaban Airlangga Hartarto...)

Apakah yang bersangkutan bisa bekerja dalam kabinet secara independen, imparsial, dan tidak dihantui oleh kepentingan kelompoknya.

"Situasi AH (Airlangga Hartarto) ini berbeda. Dia menjadi menteri dulu, baru Golkar memilih dia menjadi Ketua Umum. Dan itu berbeda sekali," kata Abbas dalam sebuah diskusi di Jl. Cikini Raya, Jakarta, Sabtu (6/1/2018).

Abbas lebih lanjut mengatakan, nama Airlangga lebih dahulu besar sebagai seorang profesional, dan bukan sebagai politisi.

Dan justru lantaran portofolio dan rekam jejak Airlangga yang mumpuni di sektor industri inilah, maka dia ditarik masuk ke kabinet menjadi Menteri Perindustrian.

"Masuknya Golkar dalam koalisi pemerintah itu direpresentasikan oleh kehadiran seorang profesional, yang di lingkungan Golkar adalah figur yang sangat otoritatif dan berpengalaman di bidang itu," ucap Abbas.

Dengan profesionalitas yang dimiliki Airlangga, Abbas menilai rangkap jabatan tidak akan menimbulkan konflik kepentingan.

Toh kata dia, menteri lain yang saat ini juga masih menjadi petinggi partai tetap menunjukkan kinerja yang baik.

"Pak Eko (Sandjojo) salah satu contohnya. Dia masih bendahara umum PKB. Dan kalau kita lihat capaian di kabinet, misal program yang menjadi andalan pemerintah yaitu membangun dari pinggiran, itu mengalami akselerasi yang luar biasa," terang Abbas.

"Itu artinya tidak ada efek langsung antara posisi dia sebagai bendahara umum partai dengan kinerja dia. Pada akhirnya kembali pada profesionalisme maupun leadership orang yang bersangkutan," pungkasnya.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menristek Sebut Wapres Minta Industri Pangan Difasilitasi Manfaatkan Teknologi Iradiasi

Menristek Sebut Wapres Minta Industri Pangan Difasilitasi Manfaatkan Teknologi Iradiasi

Nasional
Kunjungan Kerja ke Labuan Bajo, Presiden Jokowi Dua Kali Naik Kapal Pinisi

Kunjungan Kerja ke Labuan Bajo, Presiden Jokowi Dua Kali Naik Kapal Pinisi

Nasional
Pimpinan KPK Sempat Hindari Wartawan saat Bertemu Pimpinan Komisi III

Pimpinan KPK Sempat Hindari Wartawan saat Bertemu Pimpinan Komisi III

Nasional
Pakar Sebut Ada Modus Penipuan di Balik Kasus Wahyu Setiawan, KPK: Terlalu Dini

Pakar Sebut Ada Modus Penipuan di Balik Kasus Wahyu Setiawan, KPK: Terlalu Dini

Nasional
Dorong Pansus Jiwasrya, PKS Bantah Ingin Jatuhkan Pemerintah

Dorong Pansus Jiwasrya, PKS Bantah Ingin Jatuhkan Pemerintah

Nasional
Jokowi Ingin Labuan Bajo Didesain untuk Wisatawan Berkantong Tebal

Jokowi Ingin Labuan Bajo Didesain untuk Wisatawan Berkantong Tebal

Nasional
Data BNPB Sebut Sepanjang 2020 Terjadi 203 Bencana

Data BNPB Sebut Sepanjang 2020 Terjadi 203 Bencana

Nasional
Pimpinan KPK Mendadak Temui Komisi III, Raker dengan Kejagung Ditunda 1,5 Jam

Pimpinan KPK Mendadak Temui Komisi III, Raker dengan Kejagung Ditunda 1,5 Jam

Nasional
Kejagung Periksa Tersangka Korupsi Jiwasraya di Gedung KPK

Kejagung Periksa Tersangka Korupsi Jiwasraya di Gedung KPK

Nasional
BNN Ungkap Daerah Perbatasan Rawan Penyelundupan Narkoba

BNN Ungkap Daerah Perbatasan Rawan Penyelundupan Narkoba

Nasional
Senin Ini, Kejaksaan Agung Panggil Dua Saksi Terkait Kasus Jiwasraya

Senin Ini, Kejaksaan Agung Panggil Dua Saksi Terkait Kasus Jiwasraya

Nasional
BNN Sebut Masyarakat Bisa Laporkan Calon Kepala Daerah yang Dicurigai Pengguna Narkoba

BNN Sebut Masyarakat Bisa Laporkan Calon Kepala Daerah yang Dicurigai Pengguna Narkoba

Nasional
Saksi Sebut Wawan Pernah Berikan Fee ke Pembuat Perusahaan Fiktif

Saksi Sebut Wawan Pernah Berikan Fee ke Pembuat Perusahaan Fiktif

Nasional
Presiden dan Menkominfo Diminta Pangkas Kewenangan Dewan Pengawas TVRI

Presiden dan Menkominfo Diminta Pangkas Kewenangan Dewan Pengawas TVRI

Nasional
Penjelasan Jaksa Agung soal Ucapan Tragedi Semanggi I dan II Bukan Pelanggaran HAM Berat

Penjelasan Jaksa Agung soal Ucapan Tragedi Semanggi I dan II Bukan Pelanggaran HAM Berat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X