Airlangga Jabat Menteri dan Ketum Golkar, Presiden Diusulkan Terbitkan Larangan Rangkap Jabatan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Politik dari Universitas Paramadina, Arif Susanto mengusulkan agar Presiden Joko Widodo menerbitkan instruksi tertulis terkait larangan rangkap jabatan bagi menteri kabinet kerja.

Hal itu menurutnya penting agar tak terjadi kegaduhan politik soal rangkap jabatan, terutama jelang Pilkada 2018 dan Pemilu Serentak 2019.

Arif mengusulkan instruksi tertulis tersebut bisa berbentuk Instruksi Presiden (Inpres).

"Mungkin kalau itu (larangan rangkap jabatan) tidak sekadar lisan akan lebih kuat. Dalam bentuk Inpres misalnya," ujar Arif seusai acara diskusi di bilangan Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (26/12/2017).

Secara hukum, rangkap jabatan memang tak menjadi masalah. Namun secara politik, jika dua atau lebih jabatan dijabat oleh orang yang sama maka akan mempersempit peluang distribusi kekuasaan.

(Baca juga: Hindari Kegaduhan, Jokowi Diyakini Tak Akan Copot Airlangga Hartarto)

Kebiasaan ketua parpol tak memegang jabatan publik sudah dilakukan beberapa partai. Misalnya Partai Gerindra dan Partai Nasdem.

Arif menambahkan, hal itu menunjukkan bahwa pembatasan tersebut bukan hal yang tak mungkin menjadi tradisi politik di Indonesia.

Terlebih Jokowi juga tak memiliki jabatan di partainya, PDI Perjuangan.

"Itu bisa dibangun ada separasi yang tegas antara wilayah publik dimana seseorang menjadi pejabat di dalamnya dan wilayah yang lebih partikular dimana kepentingan partai menjadi yang utama. Itu harus dimulai," tuturnya.

Selain itu, dari sejarah Golkar, ketua umum yang menjadi menteri punya kesulitan untuk melakukan konsolidasi internal, terutama terhadap DPD. Misalnya, pada era kepemimpinan Aburizal Bakrie alias Ical.

(Baca juga: Fadli Zon Nilai Jokowi Jilat Ludah Sendiri jika Airlangga Tak Dicopot)

Menurutnya, tantangan politik bagi Airlangga ke depan adalah menyeimbangkan dukungan politik internal Golkar dan pemerintah.

Saat ini, Airlangga telah mendapatkan dukungan politik dari pemerintah bahkan sebelum ia resmi menjabat ketua umum.

Berbeda dengan beberapa ketua umum lainnya yang baru mendapatkan dukungan setelah menjabat. Misalnya Setya Novanto.

"Ini sebelum jadi ketum dukungan politiknya begitu besar. Di sisi lain dukungan dari internal itu kan belum cukup terakumulasi, belum cukup besar. Karena jaminan posisi bagi Airlangga kan sampai 2019, tantangan berikutnya kan masih menunggu. Sebab 2019 jadi begitu krusial karena pada saat yg sama Golkar akan berhadapan dengan pemilu nasional," tuturnya.

Adapun Airlangga saat ini menjabat Menteri Perindustrian di kabinet kerja dan Ketua Umum Partai Golkar di saat yang sama. Airlangga ditunjuk sebagai ketua umum setelah ketua umum sebelumnya, Setya Novanto terjerat kasus hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).