Alexander Marwata: Spirit Natal Itu Menjadi Sesuatu yang Baru

Kompas.com - 24/12/2017, 07:39 WIB
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang (kanan foto) dan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata (kiri foto) di gedung KPK, Kuningan, Jakarta. Rabu (16/8/2017) Kompas.com/Robertus BelarminusWakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang (kanan foto) dan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata (kiri foto) di gedung KPK, Kuningan, Jakarta. Rabu (16/8/2017)
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com - Pada perayaan Natal 2017 ini dimanfaatkan Alexander Marwata untuk mudik ke kampung halaman di Klaten, Jawa Tengah. Empat hari menjelang Natal, salah seorang pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi itu sudah mengambil cuti.

Tak hanya ke kampung halamannya, Alex juga berencana untuk mudik ke rumah mertuanya di Boyolali, Jawa Tengah.

"Biasa sih saya mudik ke Klaten, Klaten sama Boyolali. Istri saya kan (dari) Boyolali, (jadi) sekalian kan sejalan," kata Alex, saat berbincang-bincang dengan Kompas.com lewat sambungan telpon, beberapa waktu lalu.

Saat Natal, lanjut Alex, keluarganya biasanya ramai berkumpul di Boyolali atau Klaten. Tahun lalu misalnya, dia menghabiskan malam Natal dengan beribadah bersama keluarga di Boyolali. "Habis itu biasalah tanggal 25 (Desember) nya ada saudara-saudara yang datang ya kita bikin acara-acara, makan-makan," ujar Alex.

Baca juga : Dinilai Sering Buat Vonis Untungkan Koruptor, Alexander Marwata Beralasan karena Nurani

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo (kedua kiri) bersama Wakil Ketua KPK Saut Situmorang (kiri), Basaria Panjaitan (kedua kanan) dan Alexander Marwata (kanan) bersiap mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (11/9/2017). Rapat kerja Komisi III dengan KPK tersebut membahas sistem pengawasan terhadap pengelolaan dan manajemen aset hasil tindak pidana korupsi di lembaga tersebut. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/pras/17.ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARI Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo (kedua kiri) bersama Wakil Ketua KPK Saut Situmorang (kiri), Basaria Panjaitan (kedua kanan) dan Alexander Marwata (kanan) bersiap mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (11/9/2017). Rapat kerja Komisi III dengan KPK tersebut membahas sistem pengawasan terhadap pengelolaan dan manajemen aset hasil tindak pidana korupsi di lembaga tersebut. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/pras/17.
Menu hidangan Natal tahun ini, kata Alex, rencananya opor ayam. Kemudian pelengkapnya yakni kue-kue kering.  "Kebetulan saya punya kakak dia pun jadi pengerajin kue kering ya, ya itu saja. Paling juga banyak kue-kue kering sudah lazim-lah itu," ujar Alex.

Sejak awal Desember 2017, lanjut Alex, keluarganya sudah mempersiapkan menyambut Natal. Salah satunya dengan memasang pohon Natal.

Pemasangan Pohon Natal ini menurut dia keinginan dari salah satu anaknya yang masih duduk di bangku kelas III SD. Ternyata anaknya tertarik dengan sinterklas.

Spirit Natal

Bagi Alex, Natal bukan 'soal baju baru'. Dia lebih memaknai Natal dari sisi spiritual. Melalui Natal, seseorang menurutnya berusaha memperbaiki segala sesuatu dan menjadi berubah. "Kita berusaha memperbaiki, spirit Natal itu menjadi sesuatu yang baru-lah. Bagaimana pun kan namanya Natal, kelahiran, itu kan selalu membawa harapan baru," ujar Alex.

Spirit dalam keyakinan agama ini menurutnya sama jika dikaitkan dengan spirit lahirnya lembaga antirasuah, di mana dia sekarang menjabat sebagai Wakil Ketua KPK. "Sama ketika KPK lahir, banyak masyarakat Indonesia juga beri pengharapan akan suatu perubahan," ucap dia.

Halaman:
Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pembatasan Sosial Berskala Besar, Siapa Penanggung Kebutuhan Dasar Warga?

Pembatasan Sosial Berskala Besar, Siapa Penanggung Kebutuhan Dasar Warga?

Nasional
Peringati Hari Penyiaran Nasional, Televisi dan Radio Diminta Ikut Lawan Covid-19

Peringati Hari Penyiaran Nasional, Televisi dan Radio Diminta Ikut Lawan Covid-19

Nasional
Pembatasan Sosial Berskala Besar Bisa Dilakukan Pemerintah Pusat dan Daerah

Pembatasan Sosial Berskala Besar Bisa Dilakukan Pemerintah Pusat dan Daerah

Nasional
Masih Pakai Masker Kain untuk Cegah Virus? Simak Penjelasan Pakar...

Masih Pakai Masker Kain untuk Cegah Virus? Simak Penjelasan Pakar...

Nasional
Pembatasan Sosial Berskala Besar, Efektifkah Lawan Corona?

Pembatasan Sosial Berskala Besar, Efektifkah Lawan Corona?

Nasional
Pembatasan Sosial Berskala Besar Berhak Batasi Orang Keluar Masuk Suatu Daerah

Pembatasan Sosial Berskala Besar Berhak Batasi Orang Keluar Masuk Suatu Daerah

Nasional
Dipimpin Anis dan Fahri, Partai Gelora Resmi Daftar ke Kemenkumham

Dipimpin Anis dan Fahri, Partai Gelora Resmi Daftar ke Kemenkumham

Nasional
Perpanjang WFH, Jaksa Agung Minta Jajarannya Jaga Jarak dengan Medsos

Perpanjang WFH, Jaksa Agung Minta Jajarannya Jaga Jarak dengan Medsos

Nasional
Stigma Negatif Akan Menambah Beban Psikologis ODP akibat Covid-19

Stigma Negatif Akan Menambah Beban Psikologis ODP akibat Covid-19

Nasional
Mahfud Tegaskan Pemerintah Tak Berencana Terapkan Darurat Sipil

Mahfud Tegaskan Pemerintah Tak Berencana Terapkan Darurat Sipil

Nasional
Tantangan Mitigasi Covid-19 di Tengah Masyarakat Komunal, Agamis, Namun Pragmatis

Tantangan Mitigasi Covid-19 di Tengah Masyarakat Komunal, Agamis, Namun Pragmatis

Nasional
Antisipasi Covid-19, Pelunasan Biaya Haji Hanya Melalui Non-teller hingga 21 April

Antisipasi Covid-19, Pelunasan Biaya Haji Hanya Melalui Non-teller hingga 21 April

Nasional
Jadi Opsi Terakhir, Ini Penjelasan Darurat Sipil dalam Konteks Bencana

Jadi Opsi Terakhir, Ini Penjelasan Darurat Sipil dalam Konteks Bencana

Nasional
YLKI Sebut Kebijakan Pembebasan Tarif Listrik Kurang Tepat Sasaran

YLKI Sebut Kebijakan Pembebasan Tarif Listrik Kurang Tepat Sasaran

Nasional
30.000 Napi Akan Dibebaskan, Ditjen Pemasyarakatan Berhemat Rp 260 Miliar

30.000 Napi Akan Dibebaskan, Ditjen Pemasyarakatan Berhemat Rp 260 Miliar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X