Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hakim Praperadilan Novanto: Ahli Ini Penampilannya Gaul, tapi Pintar Sekali

Kompas.com - 12/12/2017, 17:03 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Dosen hukum pidana Universitas Sumatera Utara, Mahmud Mulyadi, mendapat pujian dari hakim seusai memberikan pendapat sebagai ahli dalam praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (12/12/2017).

Hakim Kusno yang memimpin praperadilan yang diajukan Setya Novanto itu menilai, ahli yang dihadirkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut tak cuma jago berpenampilan, tapi benar-benar menguasai ilmu hukum yang dipelajarinya.

"Ahli ini penampilannya anak gaul, tapi pintar sekali," ujar Kusno kepada Mahmud.

Mulyadi yang memiliki gelar doktor ilmu hukum tersebut memang berpenampilan seperti anak muda. Apalagi, dibanding ahli sebelumnya, yakni Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Padjajaran Komariah Sapardjaja, yang sudah berambut putih.

Baca juga: Nyentriknya Saksi Ahli dari KPK di Sidang Praperadilan Setya Novanto...  

Dosen Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara Mahmud Mulyadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (12/12/2017).KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN Dosen Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara Mahmud Mulyadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (12/12/2017).
Dalam persidangan, Mahmud menggunakan jas potongan slim fit, dengan paduan celana panjang berbahan jins biru muda. Mahmud menggunakan aksesori dasi berwarna biru dan ikat pinggang yang kepalanya berbentuk buaya berwarna emas.

Potongan rambut yang dipilih Mahmud juga tak seperti dosen pada umumnya. Mahmud terlihat menaikkan rambut bagian atas dan bergaya ala mohawk.

Tak cuma itu, Mahmud juga menggunakan sepatu semacam boots yang dilapisi motif warna-warni.

Selama persidangan, Mahmud mampu menjawab semua pertanyaan yang disampaikan KPK, pihak pemohon praperadilan, dan hakim. Beberapa kali Mahmud memberikan keterangan secara panjang lebar dan mendapat pujian dari pihak pengacara Setya Novanto.

Kompas TV PDI-P mengaku telah menjalin komunikasi politik dengan sejumlah fraksi termasuk PKB dan PKS untuk meloloskan usulan kocok ulang.





Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com