Kompas.com - 08/12/2017, 20:12 WIB
Ketua DPR Setya Novanto saat bersaksi di persidangan kasus dugaan korupsi e-KTP, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (3/11/2017). Hari ini, Novanto hadir menjadi saksi untuk terdakwa pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong KOMPAS.com / ANDREAS LUKAS ALTOBELIKetua DPR Setya Novanto saat bersaksi di persidangan kasus dugaan korupsi e-KTP, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (3/11/2017). Hari ini, Novanto hadir menjadi saksi untuk terdakwa pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com — Tekad Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar sudah bulat mendorong penyelengaraan musyawarah nasional luar biasa.

Hal itu dinilai penting agar ada pembaruan di dalam puncak pimpinan partai berlambang pohon beringin tersebut setelah Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto ditahan KPK.

"Dengan tidak bermaksud mengecilkan atau menzalimi atau tidak menghormati Pak Novanto sebagai ketua umum kami, jauh dari persoalan itu," ujar perwakilan DPD 1 Golkar Ridwan Bae di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Jumat (8/12/2017).

Baca juga: Otto Hasibuan Mengundurkan Diri sebagai Pengacara Setya Novanto

DPR, tutur Ridwan, sungguh sangat menghormati Novanto. Namun di lain sisi, DPD juga tidak ingin melihat elektabilitas Golkar anjlok akibat efek kasus hukum yang menjerat Novanto.

Seperti diketahui, Novanto ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi KTP elektronik oleh KPK. Kini ia bahkan sudah ditahan oleh KPK sehingga tak lagi aktif mengurusi Golkar meski posisinya sebagai ketua umum.

"Partai Golkar tidak boleh dalam suasana yang selalu terbawa pada opini-opini yang bisa menggerus elektabilitas kami," kata Ridwan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Fredrich Yunadi Ungkap Alasannya Mundur Jadi Pengacara Novanto

Oleh karena itu, tutur dia, perwakilan DPD menyambangi Dewan Pakar Golkar untuk meminta dukungan agar DPP segara melaksanakan Munaslub.

Diharapkan dengan dukungan Dewan Pajak Golkar, DPP akan segara memproses desakan Munaslub dari 31 DPD.

"Surat kami secara tegas, antara lain, mayoritas meminta agar munaslub digelar pada 15-17 Desember 2017," ucap Ridwan.

Kompas TV Dedy Mulyadi menilai kemunculan Titiek Soeharto dalam bursa calon ketua umum merupakan wujud demokrasi.


Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KSAD Temui Mahfud, Bahas Pendekatan Penanganan Konflik Papua

KSAD Temui Mahfud, Bahas Pendekatan Penanganan Konflik Papua

Nasional
PPKM Level 3 Se-Indonesia Batal, Mendagri: Situasi Relatif Landai

PPKM Level 3 Se-Indonesia Batal, Mendagri: Situasi Relatif Landai

Nasional
Sindir Pemecatan Lewat TWK KPK, Giri Suprapdiono: Sejatinya Kita Lolos ASN

Sindir Pemecatan Lewat TWK KPK, Giri Suprapdiono: Sejatinya Kita Lolos ASN

Nasional
Kemenkes: Laju Penularan Covid-19 Berada di Titik Rendah

Kemenkes: Laju Penularan Covid-19 Berada di Titik Rendah

Nasional
Pemerintah Tetap Terapkan Pembatasan Selama Natal-Tahun Baru meski PPKM Level 3 Se-Indonesia Batal

Pemerintah Tetap Terapkan Pembatasan Selama Natal-Tahun Baru meski PPKM Level 3 Se-Indonesia Batal

Nasional
DPR Sampaikan Keprihatinan dan Duka Atas Bencana Erupsi Gunung Semeru

DPR Sampaikan Keprihatinan dan Duka Atas Bencana Erupsi Gunung Semeru

Nasional
PPKM Level 3 Batal, Epidemiolog Kritik Pertimbangan Pemerintah

PPKM Level 3 Batal, Epidemiolog Kritik Pertimbangan Pemerintah

Nasional
Menko Airlangga Sebut Penanganan Pandemi Covid-19 Butuh Kolaborasi Global

Menko Airlangga Sebut Penanganan Pandemi Covid-19 Butuh Kolaborasi Global

Nasional
Aji Mumpung: Tunjangan, Mobil Dinas, Dana Dapil, Keruklah Selagi Bisa!

Aji Mumpung: Tunjangan, Mobil Dinas, Dana Dapil, Keruklah Selagi Bisa!

Nasional
Pukat UGM: Tidak Ada Bukti Ilmiah Hukuman Mati Efektif Beri Efek Jera Korupsi

Pukat UGM: Tidak Ada Bukti Ilmiah Hukuman Mati Efektif Beri Efek Jera Korupsi

Nasional
PPKM Level 3 Se-Indonesia Batal, Kemenkes: Tetap Ada Pembatasan Mobilitas

PPKM Level 3 Se-Indonesia Batal, Kemenkes: Tetap Ada Pembatasan Mobilitas

Nasional
Pesawat C-130 Hercules TNI AU Kirim 12 Ton Bansos untuk Warga Terdampak Erupsi Semeru

Pesawat C-130 Hercules TNI AU Kirim 12 Ton Bansos untuk Warga Terdampak Erupsi Semeru

Nasional
Rapat Paripurna, DPR Sahkan 40 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2022

Rapat Paripurna, DPR Sahkan 40 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2022

Nasional
Cegah Kasus Covid-19, Pemerintah Larang Perayaan Tahun Baru 2022

Cegah Kasus Covid-19, Pemerintah Larang Perayaan Tahun Baru 2022

Nasional
DPR Perpanjang Masa Pembahasan 5 RUU, Ada RUU PDP-RUU Landas Kontinen

DPR Perpanjang Masa Pembahasan 5 RUU, Ada RUU PDP-RUU Landas Kontinen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.