Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Minta PBB Segera Bersidang Sikapi Kebijakan Trump soal Yerusalem

Kompas.com - 07/12/2017, 12:13 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta Perserikatan Bangsa-bangsa segera bersidang menyikapi langkah Amerika Serikat yang mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.

Jokowi mengatakan, dalam beberapa hari ini, pemerintah telah berkomunikasi dengan negara negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam (OKI).

Pemerintah mendorong agar OKI segera melaksanakan sidang khusus atas pengakuan sepihak AS.

"Dan meminta PBB untuk segera bersidang menyikapi pengakuan sepihak AS," kata Jokowi dalam jumpa pers di Istana Bogor, Kamis (7/12/2017).

Jokowi menegaskan bahwa pengakuan sepihak AS tersebut melanggar berbagai resolusi Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB. Padahal, AS merupakan anggota tetap PBB.

"Ini bisa mengecam stabilitas keamanan dunia," tegas Kepala Negara.

(baca: Jokowi: Indonesia Mengecam Pengakuan Sepihak AS atas Yerusalem)

Jokowi juga mengaku telah memerintahkan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memanggil Duta Besar AS. Dengan begitu, Indonesia bisa langsung menyampaikan sikapnya atas masalah ini.

Dalam jumpa pers ini, Jokowi didampingi sejumlah menteri kabinet kerja, yakni Wakil Menteri Luar Negeri AM Fachir, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara.

Selain itu, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi.

Sementara itu, Menlu Retno menyampaikan bahwa Indonesia mengutuk keras pengakuan AS tersebut.

(baca: Pakai Syal Palestina, Menlu Retno Sebut Indonesia Mengutuk Pengakuan AS atas Yerusalem)

Pernyataan tersebut disampaikan Menlu Retno dalam pidatonya pada Bali Democracy Forum (BDF) ke-10, di Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD City, Serpong, Tangerang, Banten, Kamis.

"Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah mengumumkan pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Indonesia mengutuk pengakuan ini," ujar Retno.

Retno menegaskan, sebagai negara demokrasi, Amerika Serikat seharusnya tahu apa arti kata demokrasi.

Ia menunjukkan syal Palestina yang dikenakan dilehernya sebagai bentuk dukungan dan komitmen Indonesia untuk negara tersebut.

(Baca juga : Trump Akui Kedaulatan Israel dengan Ibu Kota Yerusalem)

Retno menambahkan, Indonesia akan selalu bersama-sama dengan rakyat Palestina untuk mendukung hak-hak mereka yang selama ini banyak direnggut oleh Israel.

"Saya berdiri di sini, mengenakan scraf Palestina untuk menunjukkan komitmen kuat Indonesia. Untuk menunjukkan komitmen kuat masyarakat Indonesia, untuk selalu bersama dengan masyarakat Palestina, untuk hak-hak mereka," ucap Retno.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada Rabu (6/12/2017) waktu setempat.

"Israel adalah negara yang berdaulat dengan hak seperti setiap negara berdaulat lainnya untuk menentukan ibu kotanya sendiri," kata Trump dalam pidatonya di Gedung Putih, seperti dilansir dari AFP.

Pemerintah AS juga memulai memproses perpindahan kedutaan besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Aksi ini merupakan salah satu pemenuhan janji kampanyenya kepada para pemilihnya.

"Pengakuan ini merupakan sebuah fakta penting untuk mencapai perdamaian," tambahnya.

Kompas TV Presiden Trump memerintahkan kedubes AS pindah ke Yerusalem.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Nasional
Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Nasional
Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Nasional
Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Nasional
PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

Nasional
Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Nasional
Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Nasional
Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Nasional
Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Nasional
Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Nasional
Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Nasional
Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com