Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menlu: Pengakuan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel Menimbulkan Bahaya

Kompas.com - 06/12/2017, 20:10 WIB
Ihsanuddin

Penulis

BOGOR, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel akan sangat berbahaya.

"Kita sangat mengkhawatirkan pengumuman tersebut karena pengakuan Yerusalem sebagai ibukota israel akan sangat membahayakan proses perdamaian dan akan membahayakan perdamaian itu sendiri," kata Retno di Istana Bogor, Rabu (6/12/2017).

Retno mengatakan, ia terus melakukan komunikasi dengan para menteri luar negeri negara-negara muslim, terutama negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam.

Indonesia juga terus berusaha untuk mengirimkan pesan dan mencoba berkomunikasi dengan Amerika Serikat.

(Baca juga : Indonesia Tolak Rencana AS Pindahkan Kedubesnya di Israel ke Yerusalem)

Retno mengatakan, pemerintah mendapat informasi bahwa bahwa pengumuman itu kemungkinan akan dilakukan oleh Presiden Trump Rabu (6/12/2017) pada pukul 13.00 waktu Washington DC, atau Kamis dini hari pukul 01.00 WIB.

"Jadi tengah malam nanti. Sekali lagi ini informasi yang kita terima dan informasi ini kita komunikasikan kembali," ucap Retno.

Retno mengatakan, apabila Yerusalem diakui sebagai Ibukota Israel, maka hal itu akan memancing instabilitas, tidak hanya di timur tengah tapi di wilayah lain. Langkah itu juga melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB.

Oleh karena itu, Indonesia dan negara-negara OKI lain terus berkomunikasi dan berencana menggelar pertemuan.

"Kita sedang bicara masalah tanggal, tadi saya bicara antara lain dengan Menlu Jordan, Menlu Turki, dan kita juga, saya juga bicara mengenai perlunya negara OKI untuk segera duduk dan membahas masalah ini," kata Retno.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Nasional
Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com