Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gerindra Harap Golkar Paham Kasus Novanto Memengaruhi Citra DPR

Kompas.com - 27/11/2017, 10:24 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Partai Gerindra di DPR Ahmad Muzani menegaskan pihaknya menyerahkan kepada Golkar terkait posisi Ketua DPR.

Ia tak menampik jika status hukum Novanto yang kini menjadi tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memengaruhi citra DPR secara kelembagaan.

"Ya mudah-mudahan teman-teman Golkar memahami situasi itu," ujar Muzani seusai menghadiri rilis survei Poltracking Indonesia di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat, Minggu (26/11/2017).

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/2/2017).KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/2/2017).
Menurut dia, Golkar adalah partai yang sudah sangat matang dalam mengambil keputusan terhadap permasalahan yang dihadapinya.

(Baca juga : Nurdin Halid Harap Novanto Legawa Lepas Jabatan Ketum Golkar)

Muzani menambahkan, posisi Ketua DPR merupakan domain partai berlambang pohon beringin itu sehingga partainya enggan mencampuri.

"Gerindra menyerahkan kepada Partai Golkar untuk mengambil tindakan apapun. Kami menunggu Partai Golkar untuk mengambil tindakan apapun," kata Sekretaris Jenderal Partai Gerindra itu.

Novanto memilih bertahan sebagai Ketua DPR meski sudah ditahan KPK. Ia kembali terjerat kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.

(Baca juga : Survei Poltracking: Elektabilitas Gerindra Salip Golkar)

Akhirnya, DPP Golkar menetapkan Idrus Marham sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum Golkar hingga ada putusan praperadilan.

Namun, sejumlah pihak mendesak Golkar untuk segera melaksanakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) dan memilih ketua umum baru.

Termasuk pada posisi Ketua DPR. Sejumlah fraksi berharap Novanto diganti atau bersedia mengundurkan diri.

Kompas TV Pengurus DPP partai Golkar mengumpulkan DPD tingkat satu se-Indonesia untuk membahas desakan munas luar biasa.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Nasional
UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

Nasional
Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Nasional
Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Nasional
Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Nasional
UKT Naik, Pengamat: Jangan Sampai Mahasiswa Demo di Mana-mana, Pemerintah Diam Saja

UKT Naik, Pengamat: Jangan Sampai Mahasiswa Demo di Mana-mana, Pemerintah Diam Saja

Nasional
Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Nasional
Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Nasional
Anies Mau Istirahat Usai Pilpres, Refly Harun: Masak Pemimpin Perubahan Rehat

Anies Mau Istirahat Usai Pilpres, Refly Harun: Masak Pemimpin Perubahan Rehat

Nasional
Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Nasional
Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com