Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Kunjungan ke Sultra, Komisi III DPR Ingin Cek Dugaan Praktik Mafia Tambang Ilegal

Kompas.com - 15/05/2024, 20:05 WIB
Ikhsan Fatkhurrohman Dahlan,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Rombongan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) melaksanakan agenda kunjungan spesifik (kunspek) ke Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) untuk melakukan pengawasan berkaitan dengan isu lingkungan hidup.

Anggota Komisi III DPR RI Aboe Bakar Al Habsyi atau yang akrab disapa Habib Aboe mengungkapkan, agenda kunspek ini dilakukan setelah diterimanya laporan tentang persoalan penerbitan izin tambang di Sultra, khususnya Kabupaten Konawe Utara.

Laporan tersebut menyebutkan, ada dugaan kecurangan atau rekayasa dokumen Izin Usaha Pengelolaan (IUP) tambang nikel di wilayah tersebut.

"Kami mau mengonfirmasi laporan ini kepada pihak kepolisian daerah (polda), apa memang ada dugaan praktik mafia pertambangan ilegal di Kabupaten Konawe Utara," tutur Habib Aboe melalui siaran persnya, Rabu (15/5/2024).

Baca juga: Rapat Paripurna DPR: Pemerintahan Baru Harus Miliki Keleluasaan Susun APBN

Menindaklanjuti kasus tersebut, Habib Aboe memastikan Komisi III DPR RI akan melaksanakan pendalaman bersama dengan Polda Sultra.

"Selain itu, kami juga akan dalami apakah memang ada indikasi beberapa calon IUP dipaksa untuk diterbitkan. Kami juga ingin mengonfirmasi adanya upaya penerbitan izin bodong dan percepatan izin," sambungnya.

Habib Aboe menambahkan, selain bekerja sama dengan polda, Komisi III DPR RI juga akan melakukan diskusi berkaitan dengan korupsi di lingkungan pertambangan dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Sultra.

Terkait kasus korupsi, Habib Aboe turut membeberkan adanya kasus Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Kendari yang meminta Kejati Sultra untuk menyeret pelaku lain dalam kasus dugaan korupsi izin Tambang Blok Mandiodo.

Baca juga: Politisi PDI-P Usul Money Politics Dilegalkan, Ketua Komisi II DPR: 1 Rupiah Pun Harus Ditangkap

"Pelaku lain tersebut yakni mantan Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Sultra La Ode Suryono. Pasalnya, La Ode Suryono menerima keuntungan Rp 500 Juta dari hasil tambang ilegal PT Lawu Agung Mining (LAM)," ujar Habib Aboe.

Berkaitan dengan hal itu, Komisi III DPR RI mengimbau agar Kejati Sultra menindaklanjuti perintah PN Tipikor tersebut.

Lebih lanjut Habib Aboe berharap, melalui kegiatan pengawasan tersebut aparat penegak hukum dapat menjalankan tugasnya secara amanah.

“Sehingga sumber daya alam yang kita miliki dapat dieksploitasi dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku," tegasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

Nasional
Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Nasional
KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Nasional
Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Nasional
Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

Nasional
Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

Nasional
Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Nasional
Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Nasional
Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Nasional
Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com