Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Banyak Faksi, Golkar Disarankan Gelar Munaslub untuk Redam Gejolak

Kompas.com - 27/11/2017, 10:07 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda AR mengatakan, Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) bisa menjadi jalan keluar bagi Partai Golkar yang saat ini tengah bergejolak setelah Ketua Umum Golkar Setya Novanto terjerat kasus dugaan korupsi.

Novanto kini mendekam sebagai tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Menurut saya Munaslub adalah salah satu solusi atau peta jalan yang paling efektif buat Golkar," ujar Hanta seusai merilis survei Poltracking Indonesia, di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat, Minggu (26/11/2017).

Ia mengatakan, di internal Golkar selalu muncul faksi-faksi. Kuatnya faksi-faksi tersebut tak akan berhenti kecuali dibuka suatu arena kompetisi baru. Munaslub menjadi salah satunya.

Baca: Nurdin: Munaslub Golkar Tetap Digelar jika Novanto Menang Praperadilan

Jika tidak, maka faksi-faksi tersebut akan saling melemahkan.

Hanta mengatakan, dengan adanya Munaslub, pertarungan antar-faksi tersebut dilembagakan dan tak terus bergejolak.

"Kalau tidak (dilakukan) akan seperti api dalam sekam," kata dia.

Hanta memprediksi, dinamika internal Golkar akan menjadi beban elektoral jika dibiarkan berlarut.

Beban tersebut tak hanya bagi Golkar, tetapi juga bagi Joko Widodo sebagai bakal calon presiden yang telah mendapatkan dukungan partai tersebut.

"Jadi kalau Munaslub maka Golkar bisa mengirim sinyal kepada publik bahwa mereka punya komitmen perubahan," kata dia.

Hanta mengatakan, tak bisa dipungkiri bahwa penurunan elektabilitas Golkar salah satunya karena kasus yang mendera Setya Novanto. Meskipun, Golkar merupakan partai yang tak bergantung pada figur.

Baca: Survei Poltracking: Elektabilitas Gerindra Salip Golkar

Adapun, hasil survei Poltracking menunjukkan, elektabilitas Golkar sebesar 10,9 persen. Angka tersebut lebih kecil dari Partai Gerindra yang menyalip Golkar ke peringkat kedua, dengan 13,6 persen.

"Kalau kader Golkar terkena kasus mungkin publik pemafhumannya tinggi. Tapi ini simbol (partai). Ini memberi dampak secara elektoral, pasti," kata Hanta.

Halaman:


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com