Kompas.com - 15/11/2017, 16:54 WIB
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorDiamanty Meiliana

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai, sikap Ketua DPR Setya Novanto yang tidak mau memenuhi panggilan KPK adalah sikap pembalasan bagi lembaga antirasuah itu.

Sebab tutur dia, KPK juga melakukan hal yang sama, tidak mau memenuhi panggilan atau undangan dari Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPR.

"Makanya dia (Novanto) pakai argumen ikut KPK saja karena KPK kan dulu begitu ya kan," ujar Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (15/11/2017).

(Baca juga : ICW: Sikap Jokowi Ambigu, Akhirnya Dimanfaatkan Novanto Berlindung)

Seperti diketahui, Novanto memutuskan untuk mengajukan judicial review UU KPK. Ia mempersalahkan dua pasal di dalam UU tersebut yang dipakai KPK untuk menjeratnya.

Dua pasal yang digugat yaitu Pasal 46 ayat 1 dan 2 yang terkait dengan pemeriksaan dan Pasal 12 yang terkait dengan kewenangan KPK meminta imigrasi untuk mencegah seseorang berpergian ke luar negeri.

Menurut Fahri, keputusan itu sama dengan sikap KPK mengajukan judicial review Pasal 79 Ayat 3 UU Nomor 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

(Baca juga : Pansus Angket KPK Mungkin Angkat Isu Kejanggalan Kasus Setya Novanto)

 

KPK juga sempat mengatakan tidak akan datang memenuhi panggilan Pansus Hak Angket selama belum ada keputusan MK.

Kini sikap itu ditiru oleh Novanto. Ia tidak mau datang memenuhi panggilan KPK hingga MK ketuk palu.

Saat ditanya apakah sikap Novanto itu akan menyandera MK dan KPK, Fahri menjawab tidak. Menurutnya, judicial review UU KPK yang dilakukan Novanto hal yang wajar.

"Enggak ada (saling sandera), enggak masalah," kata Fahri.

Kompas TV JK menghargai adanya jalur hukum yang ditempuh Setnov, termasuk uji materi UU KPK
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menteri ESDM Sebut Harga BBM Subsidi Belum Akan Naik

Menteri ESDM Sebut Harga BBM Subsidi Belum Akan Naik

Nasional
Jenderal Dudung Bertemu KSAD Jepang, Bahas Kerja Sama Latihan Penanggulangan Bencana

Jenderal Dudung Bertemu KSAD Jepang, Bahas Kerja Sama Latihan Penanggulangan Bencana

Nasional
Kejagung: Surya Darmadi Tak Respons Tiga Surat Panggilan Terkait Kasus Korupsi PT Duta Palma Group

Kejagung: Surya Darmadi Tak Respons Tiga Surat Panggilan Terkait Kasus Korupsi PT Duta Palma Group

Nasional
Usut Kasus Brigadir J, Komnas HAM Minta Keterangan Siber Polri Besok

Usut Kasus Brigadir J, Komnas HAM Minta Keterangan Siber Polri Besok

Nasional
Yakin Lolos ke Senayan di 2024, Ahmad Dhani Bandingkan Kondisinya saat Dipenjara Tahun 2019

Yakin Lolos ke Senayan di 2024, Ahmad Dhani Bandingkan Kondisinya saat Dipenjara Tahun 2019

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji yang Wafat Capai 85 Orang hingga Hari Ini

Kemenag: Jemaah Haji yang Wafat Capai 85 Orang hingga Hari Ini

Nasional
Targetkan Lolos ke Parlemen, Partai Hanura Fokus Tampilkan Caleg dari Daerah

Targetkan Lolos ke Parlemen, Partai Hanura Fokus Tampilkan Caleg dari Daerah

Nasional
Survei Litbang Kompas: 62,6 Persen Responden Tak Yakin Pimpinan KPK Bebas Korupsi

Survei Litbang Kompas: 62,6 Persen Responden Tak Yakin Pimpinan KPK Bebas Korupsi

Nasional
Citra KPK Disebut Terendah dalam 5 Tahun Terakhir, Jubir: Keberhasilan Tak Cuma Diukur dari Tangkap Koruptor

Citra KPK Disebut Terendah dalam 5 Tahun Terakhir, Jubir: Keberhasilan Tak Cuma Diukur dari Tangkap Koruptor

Nasional
Sandiaga Sebut Penundaan Kenaikan Tiket Masuk TN Komodo Sesuai Arahan Presiden

Sandiaga Sebut Penundaan Kenaikan Tiket Masuk TN Komodo Sesuai Arahan Presiden

Nasional
Rencana Komandan Marinir Dijabat Jenderal Bintang 3, KSAL: Tunggu Saja, Sudah Kita Ajukan

Rencana Komandan Marinir Dijabat Jenderal Bintang 3, KSAL: Tunggu Saja, Sudah Kita Ajukan

Nasional
Spesifikasi KRI Teluk Calang-524 TNI AL, Mampu Angkut 10 Tank Leopard hingga Panser

Spesifikasi KRI Teluk Calang-524 TNI AL, Mampu Angkut 10 Tank Leopard hingga Panser

Nasional
Kejagung Blokir Rekening Operasional PT Duta Palma Group, Perusahaan Surya Darmadi

Kejagung Blokir Rekening Operasional PT Duta Palma Group, Perusahaan Surya Darmadi

Nasional
KSAL: Panglima TNI Andika Akan Disematkan Brevet Kapal Selam

KSAL: Panglima TNI Andika Akan Disematkan Brevet Kapal Selam

Nasional
Kejagung Sita 23 Aset Surya Darmadi, 8 di Antaranya Lahan Perkebunan Sawit

Kejagung Sita 23 Aset Surya Darmadi, 8 di Antaranya Lahan Perkebunan Sawit

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.