Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Batik Rp 100.000 yang Dibeli Jokowi dan Presiden Korsel Belum Dibayar

Kompas.com - 09/11/2017, 18:52 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com  — Presiden Joko Widodo dan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in sempat membeli baju batik saat blusukan ke Bogor Trade Mall, Kamis (9/11/2017) sore.

Namun, pihak protokol Istana tidak langsung membayar dua buah batik yang dibeli kedua pemimpin itu. 

Pantauan Kompas.com, Presiden Jokowi dan Moon Jae-in tiba di mal pukul 16.55 WIB. Keduanya langsung menuju salah satu toko yang menjual baju batik.

Presiden Jokowi dan Moon Jae-in pun langsung mencoba salah satu batik lengan pendek yang mereka minati.

Baca: Blusukan ke Bogor Trade Mall, Jokowi dan Presiden Korsel Beli Batik

Keduanya mencopot jas dan hanya mengenakan baju putih lengan panjang serta dasi. Baju putih itu langsung dilapisi oleh batik yang ada di toko tersebut.

Presiden Joko Widodo dan Presiden Korsel Moon Jae-in menjajal batik di salah satu toko di Bogor Trade Mall di Bogor, Jawa Barat, Kamis (9/11/2017).KOMPAS.com/Ihsanuddin Presiden Joko Widodo dan Presiden Korsel Moon Jae-in menjajal batik di salah satu toko di Bogor Trade Mall di Bogor, Jawa Barat, Kamis (9/11/2017).
Merasa cocok dengan batik yang dicoba, Presiden Jokowi dan Moon Jae-in langsung membeli batik tersebut.

Setelah batik itu dibungkus, Presiden Jokowi, Moon Jae-in dan, seluruh perangkat kepresidenan langsung meninggalkan toko.

Belum dibayar

Ternyata, belum ada yang membayar kedua baju batik yang masing-masing harganya Rp 100.000 itu.

"Belum dibayar," kata salah satu penjaga toko kepada Kompas.com.

"Mungkin nanti," sambung Kiki, kepala toko, sambil tersenyum.

Baca juga: Jokowi Sambut Presiden Korea Selatan Moon Jae-in di Istana Bogor

Kompas.com kembali menghubungi Kiki melalui sambungan telepon pada pukul 18.19 WIB untuk menanyakan apakah ada pihak Istana yang membayar kedua batik itu. Kiki menjawab belum ada.

"Belum ada. Ini saya juga lagi tanya tanya sama pihak gedung (mal)," ujar Kiki.

Kompas.com mengonfirmasi hal ini kepada Deputi bidang Protokol, Pers, dan Media Bey Machmudin. Bey mengatakan akan mengeceknya.

Halaman Berikutnya
Halaman:


Terkini Lainnya

Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Nasional
Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Nasional
Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Nasional
Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Nasional
PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

Nasional
Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Nasional
Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Nasional
Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Nasional
Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Nasional
Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Nasional
Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Nasional
Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com