Perppu Ormas Ditargetkan Rampung 24 Oktober

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat ditargetkan rampung pada masa sidang ini.

Anggota Komisi II DPR Ace Hasan Syadzily menuturkan, Perppu Ormas rencananya akan dibawa ke rapat paripurna DPR pada 24 Oktober mendatang.

"Kami menyepakati target pelaksanaan pembahasan Perppu Ormas akan selesai dengan target 24 Oktober," ujar Ace di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/10/2017).

Pada 16 Oktober, Komisi II akan melaksanakan rapat internal untuk membahas ormas dan pihak mana saja yang akan diundang. Masukan dari berbagai pihak, kata Ace, akan didengarkan dalam rapat pada 17,18, dan 19 Oktober.

"Kami akan mengundang pakar, aktivis, akademisi, ormas kepemudaan, ormas keagamaan untuk dimintai keterangan," tuturnya.

(Baca juga: Pembahasan Perppu Ormas Berpotensi Dilakukan dalam Tensi Tinggi)

Adapun pada 20 Oktober akan disampaikan sikap-sikap mini fraksi untuk kemudian dibawa ke rapat paripurna.

Lebih jauh, Ace mengaku tak sepakat dengan pihak-pihak yang menilai Perppu Ormas menyalahi asas demokrasi. Sebab, berdemokrasi dinilai Ace tetap memiliki aturan.

Di samping itu, demokrasi juga menyangkut kewibawaan dan kedaulatan bangsa sehingga tak bisa terlalu bebas.

"Mesti ada pengaturan yang jelas mana pihak-pihak yang jelas mengganggu kedaulatan kebangsaan kita," ucap politisi Partai Golkar itu.

(Baca juga: DPR Pertimbangkan Perpanjang Masa Pembahasan Perppu Ormas)

Adapun, sikap sementara fraksi-fraksi di DPR soal Perppu Ormas saat ini terbelah. Fraksi partai pemerintah cenderung menyetujui perppu tersebut. Sedangkan, fraksi partai non-pemerintah memiliki kecenderungan menolak perppu.

Salah satu pihak yang menolak adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera dan Almuzammil Yusuf menggalang kekuatan dari sejumlah ormas yang menolak Perppu Ormas.

Keduanya telah bertemu dengan beberapa ormas yang menolak perppu tersebut di sejumlah daerah Jawa Barat.

Beberapa ormas yang telah ditemui di antaranya Muhammadiyah, Pemuda Siliwangi, dan Jamiah Washiliyah.

"Kami berupaya maraton mendengar aspirasi masyarakat tentang Perppu Ormas yang diterbitkan pemerintah di bulan Oktober ini," kata Mardani melalui keterangan tertulis, Minggu (8/10/2017) malam.