DPR Pertimbangkan Perpanjang Masa Pembahasan Perppu Ormas

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menyatakan, ada kemungkinan pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) diperpanjang.

Sebab, kata Taufik, silang pendapat yang muncul dalam pembahasan Perppu Ormas cukup keras.

Karena itu, ada kemungkinan masa pembahasan Perppu Ormas diperpanjang dalam Rapat Paripurna.

"Kalau Paripurna menghendaki diperpanjang itu keputusan tertinggi di Paripurna walaupun mekanismenya itu ada di dalam ketentuan bahwa Perppu disetujui atau ditolak DPR pada masa sidang selanjutnya. Itu aja. Penjelasan yang lain tentunya sangat tergantung dari situasi," kata Taufik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/10/2017).

(baca: PDI-P Konsolidasikan Fraksi-fraksi agar Setujui Perppu Ormas)

Langkah itu, kata Taufik, bisa ditempuh untuk menjaga situasi politik agar tetap kondusif. Opsi tersebut sangat terbuka untuk dimunculkan di Paripurna.

Saat ditanya keharusan untuk menyelesaikan pembahasan Perppu Ormas dalam satu masa sidang, Taufik menjawab, Undang-undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) tak mengatur secara tegas terkait perpanjangan masa pembahasan.

(baca: Fadli Zon Minta Komisi II Undang HTI Saat Bahas Perppu Ormas)

"Paling tidak ada ketentuan memang secara peraturan mekanisme masa persidangan ini harus diputuskan apakah disetujui DPR atau tidak," ucapnya.

"Permasalahannya sungguhpun ketentuan itu ada di persidangan sekarang. Tapi apabila ada semacam kesepakatan dari seluruh fraksi biasanya bisa ada yang beda sedikit dalam kaitan dengan ketentuan yang ada," lanjut politisi PAN tersebut.

Pemerintah menerbitkan Perppu Ormas agar dapat membubarkan Ormas yang dianggap anti-Pancasila. Setelah terbit, pemerintah mencabut status badan hukum Hizbut Tahrir Indonesia.

Mahkamah Konstitusi juga tengah melakukan uji materi terkait Perppu Ormas.