Kompas.com - 06/10/2017, 18:07 WIB
Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat pada Mahkamah Agung (MA), Abdullah, di gedung MA, Jakarta, Jumat (6/10/2017). Fachri FachrudinKepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat pada Mahkamah Agung (MA), Abdullah, di gedung MA, Jakarta, Jumat (6/10/2017).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung (MA) Abdullah mengatakan, ada fenomena menarik dalam proses seleksi calon hakim pengadilan, khususnya untuk peradilan agama.

Ia mengatakan, kuota yang dibutuhkan untuk lingkungan peradilan agama adalah 616 hakim baru.

MA berharap calon peserta yang lulus pada tahap seleksi kemampuan dasar (SKD) sebanyak 1.848, atau tiga kali lipat dari 616 peserta.

"Ternyata, yang lulus SKD sekitar 400-an, sehingga 1 kuota pun tidak terpenuhi," kata Abdullah, di MA, Jakarta, Jumat (6/10/2017).

Secara umum, MA membutuhkan sekitar 1.600 hakim.

Baca: Hanya 15,01 Persen dari 25,356 Calon Hakim yang Lolos Uji Kompetensi

Pada seleksi kali ini, ada 25.356 calon hakim yang mengikuti tahap SKD.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Akan tetapi, hanya 3.808 peserta yang lolos dan berhak ikut seleksi ke tahap berikutnya, yakni tahap wawancara.

Ia mengatakan, jika peserta yang lulus hingga tahap akhir tidak memenuhi kuota sebanyak 1.600 hakim, maka MA bisa mengusulkan kembali kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

"Karena yang memroses pengadaan itu kan melalui Kemenpan RB dan BKN (Badan Kepegawaian Negara). MA enggak punya peran sama sekali, hanya menerima saja hasil seleksi yang dilaksanakan Panselnas," kata dia.

Baca juga: Hindari KKN dalam Seleksi Calon Hakim 2017, MA Perketat Tes Wawancara

Abdullah menambahkan, MA tak mempersoalkan banyaknya peserta yang gugur. MA berkomitmen ingin mendapatkan calon hakim yang pintar dan benar.

"Pintar ini cerdas, benar ini adalah berintegritas," kata dia.

Proses seleksi hakim digelar sehubungan dengan terbitnya Peraturan MA (Perma) Nomor 2 Tahun 2017 yang berisi tentang pelaksanaan pengadaan hakim secara internal dan disetujuinya permintaan MA oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) terkait formasi hakim.

Kompas TV Presiden Joko Widodo melantik Saldi Isra sebagai hakim Mahkamah Konstitusi.


Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Seskab Pramono Anung Pimpin Upacara Persemayaman Jenazah Sudi Silalahi

Seskab Pramono Anung Pimpin Upacara Persemayaman Jenazah Sudi Silalahi

Nasional
Kapolres Nunukan yang Pukuli Anak Buah Dinilai Perlu Disanksi Berat

Kapolres Nunukan yang Pukuli Anak Buah Dinilai Perlu Disanksi Berat

Nasional
Menlu Retno Pastikan Pemerintah Bakal Terus Kerja Keras Tangani Covid-19

Menlu Retno Pastikan Pemerintah Bakal Terus Kerja Keras Tangani Covid-19

Nasional
Wapres: Badan Publik Harus Manfaatkan Perkembangan Teknologi

Wapres: Badan Publik Harus Manfaatkan Perkembangan Teknologi

Nasional
Pelaku Perjalanan Internasional Wajib Karantina 5 Hari, Ini Beda Karantina dan Isolasi

Pelaku Perjalanan Internasional Wajib Karantina 5 Hari, Ini Beda Karantina dan Isolasi

Nasional
Indikasi Kecurangan Seleksi CASN di Sulteng, BKN: Peserta yang Curang Akan Didiskualifikasi

Indikasi Kecurangan Seleksi CASN di Sulteng, BKN: Peserta yang Curang Akan Didiskualifikasi

Nasional
Periksa Istri Dodi Alex Noerdin, KPK Dalami Penghasilan Suaminya sebagai Bupati

Periksa Istri Dodi Alex Noerdin, KPK Dalami Penghasilan Suaminya sebagai Bupati

Nasional
Menkes Tekankan Strategi Sosial untuk Kejar Target Vaksinasi

Menkes Tekankan Strategi Sosial untuk Kejar Target Vaksinasi

Nasional
Capaian Vaksinasi Lansia Minim, Anak Muda Diminta Dampingi Vaksinasi Lansia

Capaian Vaksinasi Lansia Minim, Anak Muda Diminta Dampingi Vaksinasi Lansia

Nasional
Wapres: Pemerintah Terus Berupaya Lakukan Pemerataan Informasi di Seluruh Wilayah

Wapres: Pemerintah Terus Berupaya Lakukan Pemerataan Informasi di Seluruh Wilayah

Nasional
Periksa Pemilik Tanah, KPK Gali Proses Pengadaan Lahan Pembangunan SMKN 7 Tangsel

Periksa Pemilik Tanah, KPK Gali Proses Pengadaan Lahan Pembangunan SMKN 7 Tangsel

Nasional
Anak Muda, Mau Sampaikan Aspirasi ke DPR? Berikut Caranya

Anak Muda, Mau Sampaikan Aspirasi ke DPR? Berikut Caranya

Nasional
Situs BSSN Diretas, Anggota Komisi I: Pukulan Telak

Situs BSSN Diretas, Anggota Komisi I: Pukulan Telak

Nasional
Jokowi, Ma'ruf, hingga Prabowo Kirim Karangan Bunga ke Rumah Duka Sudi Silalahi

Jokowi, Ma'ruf, hingga Prabowo Kirim Karangan Bunga ke Rumah Duka Sudi Silalahi

Nasional
Jokowi ke Kepala Daerah: Kelola dan Atur Libur Nataru, Jangan Ada Kerumunan

Jokowi ke Kepala Daerah: Kelola dan Atur Libur Nataru, Jangan Ada Kerumunan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.