KPK akan Hadirkan Saksi Ahli dalam Sidang Praperadilan Setya Novanto

JAKARTA, KOMPAS.com - Sidang Praperadilan Ketua DPR RI Setya Novanto akan dilanjutkan dengan menghadirkan ahli dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai pihak termohon.

Kepala Biro Hukum KPK Setiadi mengatakan, pihaknya akan membawa minimal dua saksi dalam sidang hari ini, Rabu (27/9/2017).

"Satu ahli hukum pidana, satu lagi ahli hukum acara pidana," ujar Setiadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (26/9/2017) malam.

Namun, Setiadi masih merahasiakaan ahli yang akan dihadirkan. Ia mengatakan, kemungkinan KPK juga menghadirkan lebih dari dua ahli nantinya.

"Sebenarnya ada lebih dari itu, tapi yang baru bisa kami sampaikan hanya dua," kata Setiadi.

(Baca: Sidang Praperadilan Novanto, KPK Serahkan Bukti Rekaman dan Transkrip)

KPK memberikan bukti tambahan seusai sidang praperadilan Novanto. Bukti tambahan itu berupa dokumen, surat, rekaman, dan transkrip pembicaraan.

Dalam rekaman itu, kata Setiadi, diketahui peran-peran pihak terkait, termasuk Novanto, dalam perkara dugaan korupsi pengadaan e-KTP. Namun, Setiadi enggan menyebut pihak yang dimaksud.

Setiadi masih merahasiakan apakah rekaman itu juga akan diputar dalam sidang hari ini.

"Kita lihat nanti ya," kata Setiadi.

Sebelumnya, tim pengacara Novanto sebagai pihak pemohon telah mengajukan tiga ahli hukum dalam sidang.

(Baca: Golkar Putuskan Segera Tunjuk Plt Ketum dan Minta Kesediaan Novanto Mundur)

Mereka adalah Guru Besar Hukum Adminisitrasi Negara Universitas Padjajaran, I Gde Panca Astawa, pakar Hukum Pidana dari Universitas Padjadjaran Romli Atmasasmita, dan Pakar Hukum Acara Pidana dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, Chairul Huda.

Setya Novanto mengajukan gugatan praperadilan atas penetapan tersangka oleh KPK pada kasus korupsi pengadaan KTP elektronik atau e-KTP. Dia ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 17 Juli 2017 lalu.

Ketua Umum Partai Golkar itu diduga menguntungkan diri atau orang lain atau korporasi dan menyalahgunakan kewenangan dan jabatan, pada kasus e-KTP. Novanto sewaktu menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR diduga ikut mengatur agar anggaran proyek e-KTP senilai Rp 5,9 triliun disetujui oleh anggota DPR.

Selain itu, Novanto diduga mengondisikan pemenang lelang dalam proyek e-KTP. Bersama pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong, Novanto diduga ikut menyebabkan kerugian negara Rp 2,3 triliun.