Temui Fadli Zon, FUI Adukan Peristiwa di YLBHI

Kompas.com - 25/09/2017, 16:06 WIB
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menerima kunjungan Forum Umat Islam di ruang kerjanya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/9/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraWakil Ketua DPR RI Fadli Zon menerima kunjungan Forum Umat Islam di ruang kerjanya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/9/2017).
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Kerua Dewan Perwakilan Rakyat RI Fadli Zon menerima kunjungan Forum Umat Islam ( FUI) di ruang kerjanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Senin (25/9/2017).

Dalam kesempatan tersebut, FUI menyampaikan soal kronologi peristiwa di kantor LBH Jakarta beberapa waktu lalu serta mengungkapkan kekhawatiran kebangkitan PKI.

Wakil Sekretaris Jenderal Front Pembela Islam (FPI), Jafar Sidiq menyampaikan, pihaknya ingin agar TAP MPRS Nompr 25 Tahun 1966 yang memuat pembubaran PKI ditegakan.

"Kami minta TAP MPRS ini ditekankan kembali keberadaannya," kata Jafar, Senin.

Jafar menambahkan, FUI meminta DPR mengawal konstitusi dan aturan larangan penyebaran kegiatan-kegiatan berbau komunis tersebut.

(Baca: Kronologi Pengepungan Kantor YLBHI)

Ia menyayangkan, pihaknya yang mengingatkan soal pentingnya penegakan TAP MPRS 25/66 justru dianggap anti-Pancasila.

Adapun kedatangan rombongan FUI pada kesempatan tersebut khususnya menyampaikan dua tuntutan. Hal itu dibacakan oleh Ketua Presidium Alumni 212, Slamet Maarif.

"Satu, tolak Perppu Nomor 2 (Perppu Ormas) dan dua, tolak kebangkitan PKI," kata Slamet.

Sementara itu, Fadli Zon berharap ada pihak yang bisa menjelaskan duduk perkara peristiwa tersebut. Ia berjanji alan meneruskan aspirasi FUI pada komisi terkait.

"Perlu ada kajian, apa sih yang sebenarnya terjadi, siapa yang memulai, apakah betul atau tidak di dalam (LBH) ada suatu kegiatan yang melanggar aturan," ujar Fadli.

(Baca: Kivlan Akui Hadir dalam Rapat Aliansi Pemuda Sebelum Pengepungan YLBHI)

Ratusan orang mengepung kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, pada Minggu (17/9/2017) malam hingga Senin (18/9/2017) dini hari.

Dalam orasinya, mereka meminta pihak YLBHI menghentikan acara yang digelar di dalam gedung sejak sore. Mereka menuding acara tersebut merupakan sebuah diskusi soal kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI). 



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pakar: Aturan soal Proses Hukum Jaksa Mesti Seizin Jaksa Agung Harus Ditarik

Pakar: Aturan soal Proses Hukum Jaksa Mesti Seizin Jaksa Agung Harus Ditarik

Nasional
Kasus Proyek Infrastrukur, KPK Dalami Dugaan Aliran Dana ke Pejabat Kota Banjar

Kasus Proyek Infrastrukur, KPK Dalami Dugaan Aliran Dana ke Pejabat Kota Banjar

Nasional
Jokowi Minta Masyarakat Patuh Pakai Masker agar Tak Ada Lagi PSBB

Jokowi Minta Masyarakat Patuh Pakai Masker agar Tak Ada Lagi PSBB

Nasional
Komisi Kejaksaan Nilai Jaksa Agung Terkesan Ingin Lindungi Jaksa yang Diduga Bertemu Djoko Tjandra

Komisi Kejaksaan Nilai Jaksa Agung Terkesan Ingin Lindungi Jaksa yang Diduga Bertemu Djoko Tjandra

Nasional
Ancaman Krisis Ekonomi, SBY: Jangan Salahkan Presiden Jokowi

Ancaman Krisis Ekonomi, SBY: Jangan Salahkan Presiden Jokowi

Nasional
Proses Hukum Jaksa Harus Izin Jaksa Agung, Pakar: KUHAP Tak Bisa Dikalahkan Aturan Internal

Proses Hukum Jaksa Harus Izin Jaksa Agung, Pakar: KUHAP Tak Bisa Dikalahkan Aturan Internal

Nasional
Kelompok Buruh dan DPR Sepakat Bentuk Tim Kerja Bahas Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Kelompok Buruh dan DPR Sepakat Bentuk Tim Kerja Bahas Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Nasional
Kebebasan Beragama Alami Kesulitan, BPIP Minta Penegak Hukum Bertindak Tegas

Kebebasan Beragama Alami Kesulitan, BPIP Minta Penegak Hukum Bertindak Tegas

Nasional
KY: Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Harus Buat Pakta Integritas untuk Seleksi Tahap II

KY: Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Harus Buat Pakta Integritas untuk Seleksi Tahap II

Nasional
Kemendagri: 11 Kabupaten/Kota Belum Pangkas Jabatan, Termasuk Surabaya

Kemendagri: 11 Kabupaten/Kota Belum Pangkas Jabatan, Termasuk Surabaya

Nasional
Baru DKI Jakarta yang Masif Tes Covid-19, Satgas Minta Daerah Lain Meniru

Baru DKI Jakarta yang Masif Tes Covid-19, Satgas Minta Daerah Lain Meniru

Nasional
KY Ajak Masyarakat Beri Informasi Jejak Rekam Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc

KY Ajak Masyarakat Beri Informasi Jejak Rekam Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc

Nasional
Megawati: Pilkada 2020 Bagian dari Regenerasi Menuju 2024

Megawati: Pilkada 2020 Bagian dari Regenerasi Menuju 2024

Nasional
Kemendagri Pastikan Pangkas Jabatan Eselon IV di DPMPTSP Tingkat Daerah

Kemendagri Pastikan Pangkas Jabatan Eselon IV di DPMPTSP Tingkat Daerah

Nasional
Sebaran 1.693 Kasus Baru Covid-19, Penambahan Tertinggi di Jakarta

Sebaran 1.693 Kasus Baru Covid-19, Penambahan Tertinggi di Jakarta

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X