Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Temui Fadli Zon, FUI Adukan Peristiwa di YLBHI

Kompas.com - 25/09/2017, 16:06 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Kerua Dewan Perwakilan Rakyat RI Fadli Zon menerima kunjungan Forum Umat Islam (FUI) di ruang kerjanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Senin (25/9/2017).

Dalam kesempatan tersebut, FUI menyampaikan soal kronologi peristiwa di kantor LBH Jakarta beberapa waktu lalu serta mengungkapkan kekhawatiran kebangkitan PKI.

Wakil Sekretaris Jenderal Front Pembela Islam (FPI), Jafar Sidiq menyampaikan, pihaknya ingin agar TAP MPRS Nompr 25 Tahun 1966 yang memuat pembubaran PKI ditegakan.

"Kami minta TAP MPRS ini ditekankan kembali keberadaannya," kata Jafar, Senin.

Jafar menambahkan, FUI meminta DPR mengawal konstitusi dan aturan larangan penyebaran kegiatan-kegiatan berbau komunis tersebut.

(Baca: Kronologi Pengepungan Kantor YLBHI)

Ia menyayangkan, pihaknya yang mengingatkan soal pentingnya penegakan TAP MPRS 25/66 justru dianggap anti-Pancasila.

Adapun kedatangan rombongan FUI pada kesempatan tersebut khususnya menyampaikan dua tuntutan. Hal itu dibacakan oleh Ketua Presidium Alumni 212, Slamet Maarif.

"Satu, tolak Perppu Nomor 2 (Perppu Ormas) dan dua, tolak kebangkitan PKI," kata Slamet.

Sementara itu, Fadli Zon berharap ada pihak yang bisa menjelaskan duduk perkara peristiwa tersebut. Ia berjanji alan meneruskan aspirasi FUI pada komisi terkait.

"Perlu ada kajian, apa sih yang sebenarnya terjadi, siapa yang memulai, apakah betul atau tidak di dalam (LBH) ada suatu kegiatan yang melanggar aturan," ujar Fadli.

(Baca: Kivlan Akui Hadir dalam Rapat Aliansi Pemuda Sebelum Pengepungan YLBHI)

Ratusan orang mengepung kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, pada Minggu (17/9/2017) malam hingga Senin (18/9/2017) dini hari.

Dalam orasinya, mereka meminta pihak YLBHI menghentikan acara yang digelar di dalam gedung sejak sore. Mereka menuding acara tersebut merupakan sebuah diskusi soal kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI). 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com