Kronologi Pengepungan Kantor YLBHI

Kompas.com - 18/09/2017, 09:48 WIB
Mobil Water Canon kepolisian yang digunakan untuk menghalai massa aksi yang mengepung kantor YLBHI, Senin (18/9/2017) dini hari. KOMPAS.com/Kristian ErdiantoMobil Water Canon kepolisian yang digunakan untuk menghalai massa aksi yang mengepung kantor YLBHI, Senin (18/9/2017) dini hari.
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Ratusan orang mengepung kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia ( YLBHI) di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, pada Minggu (17/9/2017) malam hingga Senin (18/9/2017) dini hari.

Awalnya, sekitar pukul 21.30 WIB, puluhan orang tanpa spanduk dan atribut aksi menggelar unjuk rasa di depan Kantor YLBHI.

Dalam orasinya, mereka meminta pihak YLBHI menghentikan acara yang digelar di dalam gedung sejak sore.

Mereka menuding acara tersebut merupakan sebuah diskusi soal kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI). Tidak hanya berorasi, mereka juga meminta untuk masuk ke dalam kantor YLBHI.

"Ganyang PKI! Ganyang PKI," teriak massa aksi itu.

Baca: 22 Orang Diamankan Polisi Terkait Kerusuhan di YLBHI

Massa aksi terus meneriakkan kata-kata yang cenderung kasar karena pihak YLBHI tidak bisa memenuhi permintaan tersebut. Jumlah mereka pun semakin bertambah banyak.    Sementara, puluhan aparat kepolisian berjaga di dua pintu masuk Kantor YLBHI. Mereka membawa tongkat, perisai dan helm pengaman, lengkap dengan pelontar gas air mata.

Ketua Bidang Advokasi YLBHI Muhammad Isnur mengatakan, pihaknya memang menyelenggarakan sebuah acara bertajuk 'Asik Asik Aksi'.

Acara tersebut merupakan sebuah bentuk kebebasan berekspresi melalui puisi, musik dan stand up comedy yang dimulai sejak pukul 15.00 WIB hingga pukul 21.00 WIB.

Menurut Isnur, acara itu sengaja digelar sebagai bentuk keprihatinan atas pembubaran acara seminar sejarah Tragedi Kemanusiaan 1965 pada Sabtu (16/9/2017) lalu.

Baca: Kerusuhan di Depan YLBHI, Kendaraan Warga dan Aparat Dirusak Massa

Seorang perempuan yang pingsan tengah dievakuasi keluar dari kantor YLBHI, Senin (18/9/2017) dini hari.KOMPAS.com/Kristian Erdianto Seorang perempuan yang pingsan tengah dievakuasi keluar dari kantor YLBHI, Senin (18/9/2017) dini hari.

Sering dituduh fasilitasi acara PKI

Pantauan Kompas.com saat berada di Kantor YLBHI pada pukul 18.00 WIB, sejumlah anak muda sedang membacakan puisi.

Setelah itu, disusul dengan penampilan musik dari beberapa musisi seperti Melanie Subono. 

Kemudian, ada juga pemutaran video dokumenter mengenai International People's Tribunal di Den Haag, Belanda.

Mahasiswa, aktivis, pengacara publik dan lansia yang menjadi klien YLBHI hadir dalam acara pagelaran seni tersebut.

"Hari ini memang ada acara penampilan seni dari seniman dan Budayawan. Mengangkat isu darurat demokrasi," kata Isnur.

"Seringkali kami dituduh memfasilitasi acara PKI, itu sama sekali enggak benar," lanjut dia.   Sekitar pukul 23.00 WIB, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Idham Aziz mendatangi kantor YLBHI. Idham berkomunikasi dengan massa aksi dan meminta agar unjuk rasa dilakukan denga  tertib.

"Saya meminta teman-teman semua tenang," kata Idham.

Ia menyakinkan massa bahwa kegiatan di dalam YLBHI tidak berkaitan dengan kegiatan komunis atau pun PKI.

"Saya minta teman-teman semua bisa memahami bahwa yang terjadi di dalam ruang LBH ini tidak ada kegiatan yang sifatnya seminar tentang PKI," ujar Idham.

"Bohong," teriak massa.

"Rekan-rekan sekalian mohon dengar dulu saya belum selesai. Sejak kemarin saya sendiri yang memimpin di sini untuk tidak dilaksanakan seminar," ujar Idham.

"Saya sendiri yang memimpin untuk tidak berlangsung sejak kemarin. Hari ini mereka berkumpul bukan seperti yang kalian sangka," ujar dia, berusaha menenangkan massa.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPAI: Murid Setuju Sekolah Tatap Muka karena Sulit Pahami Materi Pelajaran

KPAI: Murid Setuju Sekolah Tatap Muka karena Sulit Pahami Materi Pelajaran

Nasional
Peneliti LIPI: Biden Tak Bisa Hanya Fokus pada Urusan Domestik AS

Peneliti LIPI: Biden Tak Bisa Hanya Fokus pada Urusan Domestik AS

Nasional
50 Persen Warteg di Jabodetabek Terancam Gulung Tikar Tahun Ini

50 Persen Warteg di Jabodetabek Terancam Gulung Tikar Tahun Ini

Nasional
Rencana Menkes Gunakan Data KPU untuk Dasar Vaksinasi Covid-19 Dinilai sebagai Bukti Kepercayaan Publik pada Sistem Informasi KPU

Rencana Menkes Gunakan Data KPU untuk Dasar Vaksinasi Covid-19 Dinilai sebagai Bukti Kepercayaan Publik pada Sistem Informasi KPU

Nasional
Positif Covid-19, Doni Monardo Imbau Masyarakat Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan

Positif Covid-19, Doni Monardo Imbau Masyarakat Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan

Nasional
Ketua Satgas Doni Monardo Positif Covid-19

Ketua Satgas Doni Monardo Positif Covid-19

Nasional
Istana Klaim Tak Obral Izin Tambang dan Sawit, Walhi Sebut Masih Ada Operasi Rusak Lingkungan

Istana Klaim Tak Obral Izin Tambang dan Sawit, Walhi Sebut Masih Ada Operasi Rusak Lingkungan

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Tenaga Kesehatan dan Menkes yang Kapok Pakai Data Kemenkes...

Vaksinasi Covid-19 Tenaga Kesehatan dan Menkes yang Kapok Pakai Data Kemenkes...

Nasional
UPDATE: 965.283 Kasus Covid-19 dan Tingginya Keterisian RS yang Mengkhawatikan

UPDATE: 965.283 Kasus Covid-19 dan Tingginya Keterisian RS yang Mengkhawatikan

Nasional
Wacana Hidupkan Pam Swakarsa Picu Kekhawatiran, Ini Penjelasan Polri

Wacana Hidupkan Pam Swakarsa Picu Kekhawatiran, Ini Penjelasan Polri

Nasional
Menkes Budi Bicara Kekhawatiran WHO soal Ketimpangan Distribusi Vaksin Covid-19

Menkes Budi Bicara Kekhawatiran WHO soal Ketimpangan Distribusi Vaksin Covid-19

Nasional
Pemerintah Klaim Tak Obral Izin Alih Hutan, Jatam: Ada 592 Unit IPPKH di Era Jokowi

Pemerintah Klaim Tak Obral Izin Alih Hutan, Jatam: Ada 592 Unit IPPKH di Era Jokowi

Nasional
Kapolri Baru Diharap Bisa Turunkan Jumlah Aduan terhadap Polisi ke Komnas HAM

Kapolri Baru Diharap Bisa Turunkan Jumlah Aduan terhadap Polisi ke Komnas HAM

Nasional
Ridwan Kamil Usul Data Penerima Vaksin Covid-19 Diatur Pemda

Ridwan Kamil Usul Data Penerima Vaksin Covid-19 Diatur Pemda

Nasional
Kompolnas Minta Publik Tak Salah Tafsirkan Pam Swakarsa

Kompolnas Minta Publik Tak Salah Tafsirkan Pam Swakarsa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X