Kompas.com - 19/09/2017, 09:32 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Koalisi Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia Syamsudin Alamsyah menyarankan agar Ketua DPR Setya Novanto mundur dari jabatannya.

Dengan kondisi kesehatan Novanto saat ini, menurut Syamsuddin, tidak memungkinkan bagi Ketua Umum Partai Golkar itu untuk menjalan berbagai tugas kedewanan seperti pengawasan, legislasi, dan penganggaran.

Oleh karena itu, ia menyarankan agar jabatan Ketua DPR diserahkan kepada sosok yang mumpuni secara fisik untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai pimpinan Dewan.

"Buktinya juga di KPK sudah dua kali dipanggil untuk diperiksa, malah tidak hadir. Yang datang malah koleganya saja. Dan menginfokan justru penyakit bertambah," kata Syam melalui pesan singkat, Selasa (19/9/2017) pagi.

Baca: Yakin Setya Novanto Sembuh, Idrus Marham Tolak Pimpinan Golkar Berganti

Ia mengatakan, kerja-kerja di DPR pasti akan terganggu jika Novanto memaksakan tetap pada tugas dan tanggung jawabnya.

"Setnov (Setya Novanto) juga terkait dengan kondisi kesehatannya sendiri selama ini yang dipandang sudah tidak bisa maksimal menjalankan tugas sebagai wakil rakyat. Apalagi sekarang ini terserang penyakit vartigo dan jantung," lanjut dia.

Sebelumnya diberitakan kondisi kesehatan Novanto menurun saat hendak diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.

Pada panggilan pertama, Novanto tak hadir dengan alasan vertigo. Sedangkan pada panggilan kedua jantung Novanto bermasalah dan harus menjalani operasi kateterisasi.

Baca: Setelah Vertigo, Kini Jantung Setya Novanto yang Bermasalah

Dari internal Golkar, desakan untuk mundur dari jabatan ketua umum juga muncul. Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Idrus Marham mengatakan bahwa ia tak sepakat jika Setya Novanto harus melepaskan jabatannya.

"Hidup itu punya harapan. Masa pak Novanto tidak punya harapan untuk sembuh. Dia sekarang berobat," kata Idrus di kantor DPP Golkar, Jakarta, Senin (18/9/2017).

Idrus menegaskan bahwa tak semua orang yang kondisi kesehatannya terganggu langsung harus melepaskan jabatannya. Apalagi saat ini, Novanto tengah menjalani pengobatan.

"Kan masih berobat. Orang berobat itu harapannya sembuh. Apakah semua orang yang sakit langsung diganti? Kan tidak. Enggak usah ada dokter kalau begitu," kata dia.

Kompas TV Setya Novanto sudah dua kali dipanggil KPK. Pada pemeriksaan pertama, Setnov juga tidak hadir.


Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polri Ungkap 2049 Kasus Judi Online dan Konvensional

Polri Ungkap 2049 Kasus Judi Online dan Konvensional

Nasional
Mengenal Pierre Tendean, Ajudan Tampan Berdarah Perancis yang Gugur dalam G30S

Mengenal Pierre Tendean, Ajudan Tampan Berdarah Perancis yang Gugur dalam G30S

Nasional
Pimpinan Komisi III: Demi Keadilan, Putri Candrawathi Memang Harus Ditahan

Pimpinan Komisi III: Demi Keadilan, Putri Candrawathi Memang Harus Ditahan

Nasional
Pertemuan Komisioner Komnas HAM dengan Lukas Enembe Dipertanyakan

Pertemuan Komisioner Komnas HAM dengan Lukas Enembe Dipertanyakan

Nasional
Pengusaha Sarang Walet Curhat ke Wapres Sulit Ekspor ke China

Pengusaha Sarang Walet Curhat ke Wapres Sulit Ekspor ke China

Nasional
Kapolri: Tolong Awasi Kami, Pelanggaran Pasti Akan Ditindak

Kapolri: Tolong Awasi Kami, Pelanggaran Pasti Akan Ditindak

Nasional
Permohonan Turunkan 'Presidential Threshold' Ditolak MK, PKS: Kami Pahami Ketidakberanian MK

Permohonan Turunkan "Presidential Threshold" Ditolak MK, PKS: Kami Pahami Ketidakberanian MK

Nasional
Kemenkes: Vaksin Covid-19 Sisa 5 Juta Dosis, di Bali hingga Yogyakarta Langka

Kemenkes: Vaksin Covid-19 Sisa 5 Juta Dosis, di Bali hingga Yogyakarta Langka

Nasional
Kapolri Sebut Pelimpahan Tahap II Ferdy Sambo dkk Digelar Senin atau Rabu Pekan Depan

Kapolri Sebut Pelimpahan Tahap II Ferdy Sambo dkk Digelar Senin atau Rabu Pekan Depan

Nasional
Komnas HAM Bentuk Tim Pemantauan Pemenuhan Hak Konstitusional Pemilu 2024

Komnas HAM Bentuk Tim Pemantauan Pemenuhan Hak Konstitusional Pemilu 2024

Nasional
Ini Efikasi dan Efek Samping Indovac dan AWcorna yang Baru Mendapat Izin Edar BPOM

Ini Efikasi dan Efek Samping Indovac dan AWcorna yang Baru Mendapat Izin Edar BPOM

Nasional
Peringatan HUT TNI di Sekitar Istana, Polda Metro Pastikan Tak Ada Penutupan Arus Lalin

Peringatan HUT TNI di Sekitar Istana, Polda Metro Pastikan Tak Ada Penutupan Arus Lalin

Nasional
Terlibat Kasus Brigadir J, AKBP Ridwan Soplanit Disanksi Demosi 8 Tahun

Terlibat Kasus Brigadir J, AKBP Ridwan Soplanit Disanksi Demosi 8 Tahun

Nasional
KDRT Bukan Kejahatan Biasa

KDRT Bukan Kejahatan Biasa

Nasional
Pendiri eTahfizh Dompet Dhuafa Sebut 2 Cara Kelola Sumber Air, Pangan, dan Energi Berbasis Wakaf

Pendiri eTahfizh Dompet Dhuafa Sebut 2 Cara Kelola Sumber Air, Pangan, dan Energi Berbasis Wakaf

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.