Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

YLBHI: Sejak Jumat Sudah Viral Propaganda Hoaks untuk Serbu YLBHI

Kompas.com - 18/09/2017, 14:10 WIB
Tim Cek Fakta

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) M Isnur mengatakan, YLBHI sempat khawatir jika acara yang digelar di Kantor YLBHI mendapatkan tekanan massa.

Ia mengatakan, sejak Jumat (15/9/2017), YLBHI sudah melihat adanya potensi pergerakan massa yang ingin melakukan serangan ke Kantor YLBHI di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat.

"Sejak Jumat sudah viral di media sosial propaganda hoaks, instruksi-instruksi untuk menyerbu LBH (YLBHI)," kata Isnur, dalam konferensi pers di Komnas Perempuan, Jakarta, Senin (18/9/2017).

Menurut Isnur, mereka ingin acara seminar terkait peristiwa 1965 yang sedianya digelar Sabtu (16/9/2017) dibatalkan.

Proses evakuasi massa yang tertahan di dalam kantor YLBHI, Jakarta Pusat, Senin (18/9/2017) dini hari. Sekitar ratusan massa mengepung kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, pada Minggu (17/9/2017) hingga Senin (18/9/2017) dini hari.  Awalnya, sekitar pukul 21.30, puluhan massa tanpa spanduk dan atribut aksi menggelar unjuk rasa di depan kantor YLBHI.  Mereka berorasi, meminta pihak YLBHI menghentikan acara yang digelar di dalam gedung sejak sore. Mereka menuding acara tersebut merupakan sebuah diskusi soal kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI). Tidak hanya berorasi, mereka juga meminta untuk masuk ke dalam kantor YLBHI  Ganyang PKI! Ganyang PKI, teriak puluhan massa aksi itu.  Massa aksi terus meneriakkan kata-kata yang cenderung kasar karena pihak YLBHI tidak bisa memenuhi permintaan tersebut. Jumlah mereka pun semakin bertambah banyak.  KOMPAS.com/Kristian Erdianto Proses evakuasi massa yang tertahan di dalam kantor YLBHI, Jakarta Pusat, Senin (18/9/2017) dini hari. Sekitar ratusan massa mengepung kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, pada Minggu (17/9/2017) hingga Senin (18/9/2017) dini hari. Awalnya, sekitar pukul 21.30, puluhan massa tanpa spanduk dan atribut aksi menggelar unjuk rasa di depan kantor YLBHI. Mereka berorasi, meminta pihak YLBHI menghentikan acara yang digelar di dalam gedung sejak sore. Mereka menuding acara tersebut merupakan sebuah diskusi soal kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI). Tidak hanya berorasi, mereka juga meminta untuk masuk ke dalam kantor YLBHI Ganyang PKI! Ganyang PKI, teriak puluhan massa aksi itu. Massa aksi terus meneriakkan kata-kata yang cenderung kasar karena pihak YLBHI tidak bisa memenuhi permintaan tersebut. Jumlah mereka pun semakin bertambah banyak.
Dengan dibatalkannya acara itu, YLBHI kemudian membuat acara bertajuk "Asik Asik Aksi" pada Minggu (17/9/2017).

Baca: YLBHI Bantah Acara "Asik Asik Aksi" Terkait PKI

Akan tetapi, massa menggeruduk Kantor YLBHI usai acara tersebut digelar. Kericuhan pun pecah pada Senin dini hari.

"Dan semalam itu kayaknya, nampaknya puncaknya gitu," kata dia.

Ia mengatakan, berdasarkan informasi yang diperoleh YLBHI, ada sejumlah situs dan pesan yang beredar di media sosial menuduh pihaknya terkait dengan PKI.

"Kami dapat informasi beberapa nama situs-situs atau web atau sosial media dikerahkan untuk menyerbu LBH dengan tuduhan bahwa LBH mengadakan acara berbau komunis atau PKI," kata dia.

Sementara, Direktur NU Online, Savic Ali, yang juga berada di lokasi kejadian, mengatakan, pada malam itu massa yang menggeruduk YLBHI sangat banyak.

Menurut dia, sulit untuk mengetahui siapa aktor utama penggerak massa tersebut. Sebab, ujaran kebencian yang bergulir sejak beberapa hari sebelumnya telah viral secara luas.

Bahkan, di lokasi kejadian ada sejumlah orang yang menuding bahwa di dalam YLBHI tengah berlangsung kongres PKI.

Baca: 
Kronologi Pengepungan Kantor YLBHI

"Jadi kami enggak tahu, saya sendiri enggak meyakini bahwa mereka korban atau bukan, tapi jelas mereka sadar bahwa yang mereka lakukan itu apa. Jadi, ini lebih terorganisasi," kata Savic.

Sebelumnya, Ratusan orang tanpa atribut mengepung kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, pada Minggu malam hingga Senin dini hari.

Mereka menggelar unjuk rasa di depan Kantor dan meminta pihak YLBHI menghentikan acara yang digelar di dalam gedung sejak sore.

Mereka menuding acara tersebut merupakan sebuah diskusi soal kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Kompas TV Kericuhan berawal dari unjuk rasa massa yang hendak membubarkan pagelaran musik.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

Nasional
Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Nasional
Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Nasional
Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Nasional
Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Nasional
Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Nasional
Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Nasional
Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com