Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 18/09/2017, 13:15 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), M Isnur, membantah jika acara yang digelar di kantor YLBHI, Jakarta Pusat pada Minggu (17/9/2017) sore, berkaitan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Ia menjelaskan, pihaknya menggelar acara bertajuk "Asik Asik Aksi" yang isinya adalah rangkaian pagelaran seni dan budaya.

Di antaranya seni musik, pembacaan puisi, dan pemutaran film.

Acara itu digelar sebagai keprihatinan atas batalnya acara seminar terkait peristiwa 1965 yang sedianya digelar pada hari sebelumnya.

Pembatalan acara tersebut lantaran adanya desakan massa.

"Jadi, fokusnya acara semalam itu adalah acara prihatin bahwa polisi turut bubarkan acara diskusi (kemarin), kepolisian yang tunduk pada tekanan massa," kata Isnur dalam konferensi pers di Komnas Perempuan, Jakarta, Senin (18/9/2017).

(baca: Kronologi Pengepungan Kantor YLBHI)

Ia mengatakan, dalam acara "Asik Asik Aksi" itu aparat kepolisian ikut mengawasi sejak awal hingga akhir acara.

Selain itu, mereka juga mengetahui materi dan rangkaian acara, karena sudah dikoordinasikan dengan kepolisian sebagaimana YLBHI ingin mengadakan acara pada Sabtu.

"Seperti sehari sebelumnya juga sama di acara seminar juga kepolisian juga mengetahui acara itu. Jadi, kami sejak Jumat itu sudah berkoordinasi dengan Intel dan Polda pada intinya mereka tidak masalah dengan acara itu karena konsepnya diskusi seminar dan lain-lain gitu," kata Isnur.

(baca: Polisi Sebut Massa Mengepung YLBHI karena Dapat Info Hoaks)

Sebelumnya, Ratusan orang tanpa atribut mengepung kantor YLBHI pada Minggu malam hingga Senin dini hari.

Mereka menggelar unjuk rasa di depan Kantor dan meminta pihak YLBHI menghentikan acara yang digelar di dalam gedung sejak sore.

Mereka menuding acara tersebut merupakan sebuah diskusi soal kebangkitan PKI.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPU: Sebanyak 90 Petugas TPS Meninggal Dunia di Pemilu 2024

KPU: Sebanyak 90 Petugas TPS Meninggal Dunia di Pemilu 2024

Nasional
KPK Sidik Dugaan Korupsi Pengadaan Sarana Rumah Jabatan di DPR, Ada Tersangka

KPK Sidik Dugaan Korupsi Pengadaan Sarana Rumah Jabatan di DPR, Ada Tersangka

Nasional
Wakil PM Australia ke Prabowo: Sangat Menyenangkan Beri Selamat secara Langsung ke Anda

Wakil PM Australia ke Prabowo: Sangat Menyenangkan Beri Selamat secara Langsung ke Anda

Nasional
Komisi VI DPR Imbau PT KAI dan KAI Commuter Tingkatkan SOP Layanan dan Keselamatan

Komisi VI DPR Imbau PT KAI dan KAI Commuter Tingkatkan SOP Layanan dan Keselamatan

Nasional
Soal Hak Angket, Timnas Amin: Ini Bukan soal Kalah Menang, tapi Berjuang Luruskan Praktik Bernegara

Soal Hak Angket, Timnas Amin: Ini Bukan soal Kalah Menang, tapi Berjuang Luruskan Praktik Bernegara

Nasional
KPU Sebut 39,92 persen Kecamatan Selesaikan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilpres

KPU Sebut 39,92 persen Kecamatan Selesaikan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilpres

Nasional
KPU Rencanakan Pemilu Ulang di Kuala Lumpur Tanpa Metode Pos

KPU Rencanakan Pemilu Ulang di Kuala Lumpur Tanpa Metode Pos

Nasional
Bahas Kerja Sama Pertahanan dengan Prabowo, Wakil PM Australia Tegaskan Tolak Gerakan Kemerdekaan di Papua

Bahas Kerja Sama Pertahanan dengan Prabowo, Wakil PM Australia Tegaskan Tolak Gerakan Kemerdekaan di Papua

Nasional
Dukung Hak Angket Kecurangan Pemilu, Nasdem: Mekanismenya Tak Rumit

Dukung Hak Angket Kecurangan Pemilu, Nasdem: Mekanismenya Tak Rumit

Nasional
Ada Bendungan Lolak, Jokowi Harap Produksi Padi di Sulut Meningkat

Ada Bendungan Lolak, Jokowi Harap Produksi Padi di Sulut Meningkat

Nasional
Anies Sepakat dengan PKS dan PDI-P yang Minta Sirekap Dievaluasi, tapi..

Anies Sepakat dengan PKS dan PDI-P yang Minta Sirekap Dievaluasi, tapi..

Nasional
Tak Hanya Susun Kabinet, Prabowo-Gibran Akan Libatkan Jokowi Tentukan Arah Kebijakan Pemerintah

Tak Hanya Susun Kabinet, Prabowo-Gibran Akan Libatkan Jokowi Tentukan Arah Kebijakan Pemerintah

Nasional
Bertambah, Kini 1.747 TPS di 20 Provinsi Akan Hitung Suara Ulang

Bertambah, Kini 1.747 TPS di 20 Provinsi Akan Hitung Suara Ulang

Nasional
Menhan Australia Temui Prabowo, Bahas Rencana Bangun Armada Terbesar sejak PD II

Menhan Australia Temui Prabowo, Bahas Rencana Bangun Armada Terbesar sejak PD II

Nasional
Ganjar Dorong Hak Angket, Budiman: Mahfud dan PPP Anggap Akan Timbulkan Masalah Baru

Ganjar Dorong Hak Angket, Budiman: Mahfud dan PPP Anggap Akan Timbulkan Masalah Baru

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com