"Pansus Itu Tak Perlu Ditakutkan, yang Buat Takut Sikap Presiden yang Tidak Jelas"

Kompas.com - 15/09/2017, 20:03 WIB
Wakil Ketua Komisi III dari Fraksi Partai Demokrat, Benny K Harman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/4/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraWakil Ketua Komisi III dari Fraksi Partai Demokrat, Benny K Harman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/4/2017).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi III DPR Benny Kabur Harman mengaku tidak terlalu khawatir dengan rekomendasi yang akan dikeluarkan oleh Panitia Khusus Hak Angket DPR terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ia justru lebih takut dengan sikap Jokowi atas rekomendasi Pansus.

Benny memprediksi, ada dua kemungkinan rekomendasi yang akan dikeluarkan Pansus. Pertama, membubarkan atau membekukan KPK. Kedua, mengamputasi kewenangan KPK melalui revisi undang-undang.

"Skenario di atas tak mungkin terlaksana tanpa keterlibatan presiden sebagai kepala pemerintahan," kata Benny, dalam diskusi yang digelar Para Syndicate di Jakarta, Jumat (15/9/2017).

Baca: Ahli Hukum: Hak Angket KPK Ibarat Nembak Bebek Pakai Meriam

"Pansus itu tak perlu ditakutkan. Yang buat saya takut adalah sikap presiden yang sampai saat ini tidak jelas," tambah politisi Partai Demokrat itu.

Benny mengakui bahwa Presiden sudah menjamin tidak akan melakukan pelemahan terhadap KPK, dan sepakat bahwa KPK harus diperkuat dan dijaga.

Akan tetapi, menurut dia, Presiden belum menunjukkan sikap yang sejalan dengan pernyataannya.

"Jangan terbuai dengan kata-kata indah, Bapak Ibu sekalian," kata Benny.

Benny menilai, saat ini Jokowi tersandera dengan parpol pendukungnya. Jika tak mendukung hak angket, bisa jadi enam parpol pendukung pemerintah yang ada di Pansus, yakni PDI-P, Golkar, Nasdem, Hanura, PPP, dan PAN akan menarik dukungannya.

"Kita tak usah takut dengan Pansus, kita tekan Presiden habis-habisan. Mestinya Presiden dalam kapasitasnya sebagai kepala pemerintahan mampu jinakkan parpol pendukungnya," ujar Benny.

Adapun masa kerja Pansus Angket KPK akan berakhir pada akhir bulan September 2017.

Jika masa kerja tak diperpanjang, maka Pansus akan segera mengeluarkan rekomendasinya kepada pemerintah berdasarkan temuan yang sudah didapat selama ini.

Kompas TV Wakil Ketua KPK Laode Muhamad Syarif menegaskan, operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK merupakan kewajiban institusinya.


Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pendistribusian Bansos di Papua dan Papua Barat Dilakukan Melalui Himbara dan PT Pos

Pendistribusian Bansos di Papua dan Papua Barat Dilakukan Melalui Himbara dan PT Pos

Nasional
Setahun Usia Pemerintahan, Jokowi Dinilai Semakin Berjarak dengan Masyarakat

Setahun Usia Pemerintahan, Jokowi Dinilai Semakin Berjarak dengan Masyarakat

Nasional
Menhub: Penumpang Kereta dan Pesawat Tetap Harus Lampirkan Hasil Tes Covid-19

Menhub: Penumpang Kereta dan Pesawat Tetap Harus Lampirkan Hasil Tes Covid-19

Nasional
Satgas Covid-19: Jangan ke Tempat Wisata yang Tak Patuhi Protokol Kesehatan

Satgas Covid-19: Jangan ke Tempat Wisata yang Tak Patuhi Protokol Kesehatan

Nasional
Jokowi Belum Tanda Tangani UU Cipta Kerja, Moeldoko: Tinggal Tunggu Waktu

Jokowi Belum Tanda Tangani UU Cipta Kerja, Moeldoko: Tinggal Tunggu Waktu

Nasional
Perkuat Ketahanan Sosial KPM Selama Pandemi, Kemensos Kembali Salurkan BSB

Perkuat Ketahanan Sosial KPM Selama Pandemi, Kemensos Kembali Salurkan BSB

Nasional
Komnas HAM: Perlindungan Masyarakat Adat atas Konflik Agraria Dipinggirkan Pemerintah

Komnas HAM: Perlindungan Masyarakat Adat atas Konflik Agraria Dipinggirkan Pemerintah

Nasional
Sterilisasi, DPR Berlakukan WFH Dua Hari

Sterilisasi, DPR Berlakukan WFH Dua Hari

Nasional
Ketua Satgas Akui Pemerintah Lengah Awasi Libur Panjang pada Agustus

Ketua Satgas Akui Pemerintah Lengah Awasi Libur Panjang pada Agustus

Nasional
Komnas HAM: 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat Belum Diselesaikan Pemerintah

Komnas HAM: 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat Belum Diselesaikan Pemerintah

Nasional
6.375 Akun Medsos Didaftarkan untuk Kampanye Pilkada, Facebook Paling Banyak

6.375 Akun Medsos Didaftarkan untuk Kampanye Pilkada, Facebook Paling Banyak

Nasional
Ketua Komisi X Apresiasi Politik Anggaran Nadiem Makarim

Ketua Komisi X Apresiasi Politik Anggaran Nadiem Makarim

Nasional
Mahfud: Keliru Rakyat Minta TNI-Polri Ditarik dari Papua, yang Minta Itu KKB

Mahfud: Keliru Rakyat Minta TNI-Polri Ditarik dari Papua, yang Minta Itu KKB

Nasional
Resmikan Pameran UMKM Virtual, Gubernur Babel Minta Pelaku Usaha Terbiasa dengan Market Place

Resmikan Pameran UMKM Virtual, Gubernur Babel Minta Pelaku Usaha Terbiasa dengan Market Place

Nasional
Kampanye Daring Hanya Dilakukan 23 Persen Paslon Pilkada, KPU Akan Evaluasi Efektivitasnya

Kampanye Daring Hanya Dilakukan 23 Persen Paslon Pilkada, KPU Akan Evaluasi Efektivitasnya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X