Politisi PKS Sebut Pansus KPK Masih Dibutuhkan

Kompas.com - 15/09/2017, 16:24 WIB
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS Nasir Djamil di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/11/2016) KOMPAS.com/Nabilla TashandraAnggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS Nasir Djamil di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/11/2016)
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS Nasir Djamil mengatakan, secara resmi Fraksi PKS belum menyatakan sikap soal perpanjangan masa kerja Pansus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, secara pribadi, dia menilai Pansus tersebut masih dibutuhkan.

Nasir mengatakan, tugas Pansus harus dikerjakan hingga tuntas dan memberikan rekomendasi untuk memastikan bahwa KPK itu on the track (berjalan sesuai jalur).

"Karena begini, KPK itu kan harus diawasi. Model pengawasan yang dilakukan oleh DPR itu kan dengan Pansus. Sementara Komisi juga mengawasi," kata Nasir ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (15/9/2017).

Meskipun demikian, dia mengingatkan apabila masa kerja Pansus diperpanjang, maka harus jelas target kerja yang akan dicapai. Dengan demikian, perpanjangan masa kerja Pansus tidak menjadi pertanyaan di benak publik.

(Baca: MK Tolak Keluarkan Putusan Provisi pada Uji Materi Hak Angket KPK)

"Kalau saya menilai sebaiknya dibicarakan di Bamus DPR. Kalau hasilnya mengatakan itu dilanjutkan ya monggo dilanjutkan," ucapnya.

"Tapi menurut saya harus ada parameter yang jelas sehingga tidak dicurigai oleh publik, bahwa ini ingin mempreteli KPK," tutunya lagi.

Nasir pun mengklaim kerja Pansus selama ini tak menimbulkan kecurigaan apapun lantaran sudah sesuai tugasnya.

Pansus Hak Angket KPK diberikan tugas untuk bekerja selama 60 hari. Masa kerja Pansus akan berakhir pada 28 September. Sejumlah politisi di parlemen menginginkan agar kerja Pansus bisa diperpanjang.

Di sisi lain, saat ini penggunaan hak angket DPR terhadap KPK sedang dalam proses gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK). Pada Senin (13/9/2017) lalu, MK memutuskan tidak menerbitkan putusan sela atau provisi atas uji materi terkait hak angket.

Putusan sela diharapkan penggugat bisa  menghentikan proses yang dilakukan di DPR sampai ada putusan akhir MK. 

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lili: KPK Tak Bisa Jalan Sendirian, Butuh Sinergi Aparat Penegak Hukum

Lili: KPK Tak Bisa Jalan Sendirian, Butuh Sinergi Aparat Penegak Hukum

Nasional
Moeldoko Klaim Mahasiswa yang Unjuk Rasa Akan Nikmati Dampak Positif UU Cipta Kerja

Moeldoko Klaim Mahasiswa yang Unjuk Rasa Akan Nikmati Dampak Positif UU Cipta Kerja

Nasional
Komisi X Soroti Lambannya Kemendikbud Rilis Kurikulum Adaptif di Tengah Pandemi

Komisi X Soroti Lambannya Kemendikbud Rilis Kurikulum Adaptif di Tengah Pandemi

Nasional
Jelang Libur Panjang, Masyarakat Diminta Pertimbangkan Rencana Keluar Rumah

Jelang Libur Panjang, Masyarakat Diminta Pertimbangkan Rencana Keluar Rumah

Nasional
Perempuan Didorong Terlibat dan Kawal Proses Pilkada Serentak 2020

Perempuan Didorong Terlibat dan Kawal Proses Pilkada Serentak 2020

Nasional
Setahun Nadiem Jadi Mendikbud, Ketua Komisi X: Zonasi PPDB Belum Baik

Setahun Nadiem Jadi Mendikbud, Ketua Komisi X: Zonasi PPDB Belum Baik

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf: Lemahnya Oposisi dan Tumbuhnya Suara Jalanan

Setahun Jokowi-Ma'ruf: Lemahnya Oposisi dan Tumbuhnya Suara Jalanan

Nasional
Buruh di Bogor Unjuk Rasa Tolak Omnibus Law, Desak Jokowi Terbitkan Perppu

Buruh di Bogor Unjuk Rasa Tolak Omnibus Law, Desak Jokowi Terbitkan Perppu

Nasional
Satgas PEN Sebut Subsidi Upah Karyawan Gelombang 2 Cair November dan Desember

Satgas PEN Sebut Subsidi Upah Karyawan Gelombang 2 Cair November dan Desember

Nasional
Menkes Terawan: Angka Kesembuhan dan Kematian Covid-19 RI Lampaui Persentase Global

Menkes Terawan: Angka Kesembuhan dan Kematian Covid-19 RI Lampaui Persentase Global

Nasional
Bio Farma Bantah Harga Vaksin Covid-19 Sinovac untuk Indonesia Lebih Mahal dari Brasil

Bio Farma Bantah Harga Vaksin Covid-19 Sinovac untuk Indonesia Lebih Mahal dari Brasil

Nasional
Serapan Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional Belum Capai 50 Persen

Serapan Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional Belum Capai 50 Persen

Nasional
JPU Minta Majelis Hakim Tolak Eksepsi Jaksa Pinangki

JPU Minta Majelis Hakim Tolak Eksepsi Jaksa Pinangki

Nasional
Siapkan Langkah Preventif, KPU Harap Pilkada Tak Lonjakkan Covid-19 Seperti Malaysia

Siapkan Langkah Preventif, KPU Harap Pilkada Tak Lonjakkan Covid-19 Seperti Malaysia

Nasional
Setahun Jokowi-Maruf Amin: Ironi Tim Mawar di Lingkaran Pemerintah

Setahun Jokowi-Maruf Amin: Ironi Tim Mawar di Lingkaran Pemerintah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X