Kompas.com - 13/09/2017, 12:08 WIB
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan tidak menerbitkan putusan sela atau provisi atas uji materi terkait hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal ini disampaikan Wakil Ketua MK Anwar Usman, selaku pimpinan sidang dalam sidang uji materi yang digelar di MK, Jakarta Pusat, Senin (13/9/2017).

Pada sidang kali ini, Anwar menjadi pimpinan sidang karena Ketua MK Arief Hidayat tidak hadir.

"Sidang dalam permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 (UU MD3) terhadap UUD 1945 dilanjutkan tanpa penjatuhan putusan provisi," kata Anwar Usman.

(Baca juga: Uji Materi Hak Angket KPK, Pendapat Para Ahli Hukum Didengarkan)

Anwar menjelaskan, putusan mengenai provisi tersebut diambil dalam rapat permusyawaratan hakim (RPH) yang digelar pada Rabu, (6/9/2017) dan dihadiri oleh delapan hakim konstitusi.

Adapun satu hakim, yakni Saldi Isra, tidak hadir dan tidak bisa menyatakan pendapatnya karena tengah menjalankan ibadah haji. Dari delapan hakim yang hadir dalam RPH itu, empat hakim menyatakan menolak putusan provisi.

"Hakim konstitusi yang berpendapat permohonan provisi ditolak adalah Arief Hidayat, Anwar Usman, Aswanto dan Wahiduddin Adams," kata Anwar.

Sedangkan empat hakim lainnya, menyatakan bahwa permohonan putusan provisi beralasan untuk dikabulkan.

"Permohonan putusan provisi beralasan untuk dikabulkan adalah I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Manahan MP Sitompul, dan Maria Farida Indrati," kata dia.

Karena hakim yang menolak maupun menerima jumlahnya berimbang, lanjut Anwar, maka keputusan MK diambil berdasarkan suara Ketua MK.

Putusan ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 45 Ayat 8 Undang-Undang MK yang berbunyi, "Dalam hal musyawarah sidang pleno hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dapat diambil dengan suara terbanyak, suara terakhir ketua sidang pleno hakim konstitusi menentukan".

Adapun putusan provisi sebelumnya diminta oleh pemohon dengan nomor 36/PUU-XV/2017, nomor 40/PUU-XV/2017, dan nomor 47/PUU-XV/2017.

(Baca juga: DPR Minta MK Tak Keluarkan Putusan Provisi untuk Pansus Hak Angket KPK)

Sebelumnya, perwakilan pemohon uji materi dengan nomor 47/PUU-XV/2017, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Lalola Easter menyampaikan, putusan provisi dinilai perlu segera diterbitkan MK agar proses angket oleh Pansus Angket DPR RI terhadap KPK berhenti untuk sementara, selama uji materi masih berlangsung di MK.

Sebab, akan menjadi sia-sia permohonan uji materi yang diajukan jika putusan final dikeluarkan setelah rekomendasi Panitia Khusus Hak Angket KPK di DPR terlebih dahulu diterbitkan.

"Soal provisi, kami dorong agar MK segera keluarkan putusan untuk provisi, yang kami harapkan mengabulkan permohonan provisi pemohon JR (judicial review). Dengan demikian, ada dasar hukum menghentikan untuk sementara kegiatan pansus sebelum rekomendasi keluar," kata Lalola saat dihubungi, Rabu.

Kompas TV Penolakan terhadap pansus hak angket KPK masih terus bergulir di daerah. 
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Megawati Akrab dengan Prabowo di HUT TNI, PDI-P: Itu Hal Baik

Megawati Akrab dengan Prabowo di HUT TNI, PDI-P: Itu Hal Baik

Nasional
77 Tahun Indonesia Merdeka, Hasto: 41 Tahun Presiden Berasal dari Kalangan Militer

77 Tahun Indonesia Merdeka, Hasto: 41 Tahun Presiden Berasal dari Kalangan Militer

Nasional
Sidang Korupsi E-KTP, Eks Dirjen Dukcapil Disebut Arahkan agar 3 Konsorsium Lolos Lelang

Sidang Korupsi E-KTP, Eks Dirjen Dukcapil Disebut Arahkan agar 3 Konsorsium Lolos Lelang

Nasional
Pentolan Bonek Harap TGIPF Tragedi Kanjuruhan Kerja Serius dan Obyektif

Pentolan Bonek Harap TGIPF Tragedi Kanjuruhan Kerja Serius dan Obyektif

Nasional
Puan-Airlangga Direncanakan Bertemu Sabtu Ini, PDI-P: Doakan Jakarta Tidak Banjir

Puan-Airlangga Direncanakan Bertemu Sabtu Ini, PDI-P: Doakan Jakarta Tidak Banjir

Nasional
Pakar Sebut Keputusan DPR Pilih Ketua Komnas HAM Bisa Dibatalkan jika Langgar UU

Pakar Sebut Keputusan DPR Pilih Ketua Komnas HAM Bisa Dibatalkan jika Langgar UU

Nasional
Menpora Sebut Audit Akan Diprioritaskan pada Stadion yang Tengah Dipakai

Menpora Sebut Audit Akan Diprioritaskan pada Stadion yang Tengah Dipakai

Nasional
Menpora: Suporter Arema, Persebaya, Persib, Persija Komitmen Perbaiki Ekosistem Sepak Bola Tanah Air

Menpora: Suporter Arema, Persebaya, Persib, Persija Komitmen Perbaiki Ekosistem Sepak Bola Tanah Air

Nasional
Mahfud: Kapolri Akan Umumkan Tersangka Tragedi Kanjuruhan Malam Ini

Mahfud: Kapolri Akan Umumkan Tersangka Tragedi Kanjuruhan Malam Ini

Nasional
Respons Atnike Sigiro soal Penunjukkannya Jadi Ketua Komnas HAM oleh DPR Disebut Salahi Aturan

Respons Atnike Sigiro soal Penunjukkannya Jadi Ketua Komnas HAM oleh DPR Disebut Salahi Aturan

Nasional
Hasto Singgung PSI: Sama-sama Dukung Jokowi, tapi Banyak Manuver Rugikan PDI-P

Hasto Singgung PSI: Sama-sama Dukung Jokowi, tapi Banyak Manuver Rugikan PDI-P

Nasional
TGIPF Tragedi Kanjuruhan Tegaskan Tak Alergi Kritik dan Saran Demi Tuntaskan Masalah

TGIPF Tragedi Kanjuruhan Tegaskan Tak Alergi Kritik dan Saran Demi Tuntaskan Masalah

Nasional
UPDATE 6 Oktober 2022: Tambah 1.831, Kasus Covid-19 di Indonesia Totalnya 6.441.123

UPDATE 6 Oktober 2022: Tambah 1.831, Kasus Covid-19 di Indonesia Totalnya 6.441.123

Nasional
Atasi Perubahan Iklim, Putu Supadma Minta Anggota Parlemen Harus Mengintegrasikan Pendekatan Berbasis HAM

Atasi Perubahan Iklim, Putu Supadma Minta Anggota Parlemen Harus Mengintegrasikan Pendekatan Berbasis HAM

Nasional
Sejumlah Kader Nasdem Keluar Dinilai karena Banyak Pendukung Ahok dan Anti Anies

Sejumlah Kader Nasdem Keluar Dinilai karena Banyak Pendukung Ahok dan Anti Anies

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.