Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 12/09/2017, 12:35 WIB
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekjen Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin menilai, pernyataan Presiden Joko Widodo agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diperkuat, akan menjadi retorika belaka apabila tidak diterjemahkan dalam aksi dan kebijakan.

"Jelas sikap Presiden beberapa hari lalu, bahwa akan terus menjaga dan memperkuat KPK. Oleh karenanya himbauan Presiden ini haruslah dipatuhi dan diikuti oleh para pembantunya," kata Didi kepada Kompas.com, Selasa (12/9/2017).

Hal ini disampaikan Didi menanggapi Jaksa Agung M Prasetyo yang meminta agar hak penuntutan KPK dicabut dan dikembalikan ke Kejaksaan.

(baca: Jaksa Agung Minta Fungsi Penuntutan Tipikor Dikembalikan ke Kejaksaan)

Didi menilai, permintaan tersebut bisa melemahkan KPK dan bertentangan dengan pernyataan Jokowi.

Ia meminta Presiden segera memanggil Jaksa Agung dan para pembantunya yang lain.

Presiden harus mengingatkan soal nawacita penegakan hukum terhadap korupsi yang menjadi salah satu agenda utama pemerintah.

"Akan lebih baik juga manakala Presiden bisa meluruskan pernyataan pembantunya tersebut," ucap Didi.

(baca: Menurut Jaksa Agung, OTT Kerap Bikin Gaduh)

Tak hanya itu, Demokrat juga meminta Presiden Joko Widodo mengumpulkan partai politik pendukungnya.

Saat ini, panitia khusus hak angket KPK di DPR diisi oleh seluruh fraksi parpol pendukung Jokowi, yakni PDI-P, Golkar, Nasdem, Hanura, PPP, dan PAN.

"Presiden harus mengingatkan pendukungnya tentang nawacita pemberantasan korupsi," kata dia.

(baca: Daripada Komentari Kerja KPK, Perbaiki Saja Internal Kejaksaan)

Dalam Rapat Kerja bersama Komisi III di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/9/2017), Jaksa Agung HM. Prasetyo menyarankan agar fungsi penuntutan tindak pidana korupsi (tipikor) dikembalikan kepada korps Adhyaksa.

Menurut dia, Indonesia perlu berkaca pada pemberantasan korupsi di Malaysia dan Singapura. Ia mengatakan, meski kedua negara memiliki aparat penegak hukum khusus untuk memberantas korupsi, kewenangan penuntutan tetap berada pada kejaksaan.

"Baik KPK Singapura dan Malaysia terbatas pada fungsi penyelidikan dan penyidikan saja. Dan meskipun KPK Malaysia memiliki fungsi penuntutan tapi dalam melaksanakan kewenangan tersebut harus mendapat izin terlebih dahulu ke Jaksa Agung Malaysia," ujar Prasetyo.

Sementara, sebelumnya Presiden Joko Widodo sudah menegaskan, peran KPK harus terus diperkuat.

Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi menanggapi pernyataan Anggota Pansus Angket KPK dari Fraksi PDI-P, Henry Yosodiningrat, yang mengusulkan pembekuan KPK.

"Perlu saya tegaskan bahwa saya tidak akan membiarkan KPK diperlemah. Oleh sebab itu kita harus sama-sama menjaga KPK," ujar Jokowi.

Staf khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi Saptopribowo, saat dikonfirmasi Senin (11/9/2017) malam, belum bisa menjawab apakah yang disampaikan Jaksa Agung tersebut mencerminkan sikap Presiden. "Saya tanya Presiden dulu besok (hari ini)," kata dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Chuck Putranto Dituntut 2 Tahun Penjara di Kasus “Obstruction of Justice”

Chuck Putranto Dituntut 2 Tahun Penjara di Kasus “Obstruction of Justice”

Nasional
Manuver Nasdem Dekati PKB-Gerindra Dinilai Tunjukan Penjajakan Koalisi Perubahan Tak Baik-baik Saja

Manuver Nasdem Dekati PKB-Gerindra Dinilai Tunjukan Penjajakan Koalisi Perubahan Tak Baik-baik Saja

Nasional
5 Calon Hakim Ad Hoc HAM Akan Ikuti Seleksi Wawancara di KY

5 Calon Hakim Ad Hoc HAM Akan Ikuti Seleksi Wawancara di KY

Nasional
Dituntut 1 Tahun, Ini 3 Hal yang Ringankan Arif Rahman Arifin di Kasus 'Obstruction of Justice'

Dituntut 1 Tahun, Ini 3 Hal yang Ringankan Arif Rahman Arifin di Kasus "Obstruction of Justice"

Nasional
Jaksa Bacakan Replik Atas Pleidoi 3 Terdakwa Pembunuhan Yosua, Ini Maksudnya

Jaksa Bacakan Replik Atas Pleidoi 3 Terdakwa Pembunuhan Yosua, Ini Maksudnya

Nasional
Hal yang Beratkan Tuntutan Arif Rahman: Perintahkan Hapus dan Rusak Bukti Yosua Masih Hidup

Hal yang Beratkan Tuntutan Arif Rahman: Perintahkan Hapus dan Rusak Bukti Yosua Masih Hidup

Nasional
Sidang Replik, Jaksa Minta Hakim Tolak Pembelaan Kuat Ma'ruf yang Memohon Dibebaskan

Sidang Replik, Jaksa Minta Hakim Tolak Pembelaan Kuat Ma'ruf yang Memohon Dibebaskan

Nasional
Menjaga Hak Pilih di Seluruh Negeri

Menjaga Hak Pilih di Seluruh Negeri

Nasional
Vonis Penjara Seumur Hidup Mayor Dakhi Diharapkan Jadi Acuan untuk Terdakwa Kasus Mutilasi Mimika Lainnya

Vonis Penjara Seumur Hidup Mayor Dakhi Diharapkan Jadi Acuan untuk Terdakwa Kasus Mutilasi Mimika Lainnya

Nasional
Jaksa Tuntut Arif Rahman Arifin 1 Tahun Penjara di Kasus 'Obstruction of Justice'

Jaksa Tuntut Arif Rahman Arifin 1 Tahun Penjara di Kasus "Obstruction of Justice"

Nasional
Mahfud Beri Atensi PMI Asal Cianjur yang Minta Dipulangkan, Bareskrim Turun Tangan

Mahfud Beri Atensi PMI Asal Cianjur yang Minta Dipulangkan, Bareskrim Turun Tangan

Nasional
Imigrasi Luncurkan 'Molina', Situs Web Permohonan Visa Berbasis 'Online' untuk WNA

Imigrasi Luncurkan "Molina", Situs Web Permohonan Visa Berbasis "Online" untuk WNA

Nasional
Usulkan Sekretariat Perubahan, AHY Dinilai Ingin Amankan Kursi Cawapres Pendamping Anies

Usulkan Sekretariat Perubahan, AHY Dinilai Ingin Amankan Kursi Cawapres Pendamping Anies

Nasional
Pemblokiran Rekening Penjual Burung Salah, KPK Sebut Nama Mirip Tersangka

Pemblokiran Rekening Penjual Burung Salah, KPK Sebut Nama Mirip Tersangka

Nasional
Jaksa Tanggapi Nota Pembelaan Ferdy Sambo, Ricky Rizal, dan Kuat Ma’ruf

Jaksa Tanggapi Nota Pembelaan Ferdy Sambo, Ricky Rizal, dan Kuat Ma’ruf

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.