Kompas.com - 11/09/2017, 14:19 WIB
|
EditorSandro Gatra

JAKARA, KOMPAS.com - Jaksa Agung HM. Prasetyo menyarankan agar fungsi penuntutan tindak pidana korupsi (tipikor) dikembalikan kepada korps Adhyaksa.

Menurut dia, Indonesia perlu berkaca pada pemberantasan korupsi di Malaysia dan Singapura.

Ia mengatakan, meski kedua negara memiliki aparat penegak hukum khusus untuk memberantas korupsi, kewenangan penuntutan tetap berada pada kejaksaan.

"Baik KPK Singapura dan Malaysia terbatas pada fungsi penyelidikan dan penyidikan saja. Dan meskipun KPK Malaysia memiliki fungsi penuntutan tapi dalam melaksanakan kewenangan tersebut harus mendapat izin terlebih dahulu ke Jaksa Agung Malaysia," ujar Prasetyo dalam Rapat Kerja bersama Komisi III di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/9/2017).

(baca: Penyidik dan Jaksa Akan 'Satu Atap' di Densus Tipikor seperti KPK)

Ia mengatakan model pemberantasan korupsi seperti itu justru lebih efektif ketimbang di Indonesia.

Hal tersebut, kata Prasetyo, terlihat melalui Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Malaysia dan Singapura yang lebih tinggi ketimbang Indonesia.

Saat ini, IPK Malaysia sebesar 49 dan menempati peringkat 55 dari 176 negara. Singapura dengan survei sama memiliki IPK sebesar 84 dan menduduki peringkat 7.

(baca: Politisi PDI-P Usul Pembekuan KPK, Ini Respons Presiden Jokowi)

Indonesia saat ini memiliki skor IPK 37 dan berada di peringkat 90.

"Meskipun penindakan kasus korupsi dengan melakukan operasi tangkap tangan yang dilaksanakan di negara kita yang terasa gaduh dan hingar bingar namun IPK indonesia dalam beberapa tahun ini tidak mengalami kenaikan yang signifikan," tutur Prasetyo.

"Ini merupakan perwujudan asas universal dominus litis persecution system, sistem penuntutan tunggal yang berlaku di hampir semua negara," lanjut dia.

(baca: Wacana Pembekuan KPK dan Upaya Melawan Kehendak Rakyat...)

Polri sebelumnya ingin Densus Tindak Pidana Korupsi yang hendak dibentuk juga memiliki fungsi penuntutan sendiri seperti KPK.

Dengan demikian, ada tim jaksa yang ditempatkan di Densus Tipikor untuk membawa kasus korupsi ke persidangan.

Sistem "satu atap" di KPK selama ini dianggap berbagai pihak efektif dalam pemberantasan korupsi.

Adapun penyidikan di Kepolisian mesti melewati birokrasi ke Kejaksaan. Berkas perkara bisa bolak balik antara penyidik Polri dan jaksa penuntut umum.

Tak sedikit proses penyidikan dihentikan lantaran dianggap tak cukup bukti.

Kompas TV Yulianis menyatakan ada mantan komisioner KPK yang mendapat sejumlah uang dari mantan bosnya, Muhammad Nazaruddin.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kompolnas Soroti Soal Pelaksanaan Sidang Etik Bharada E, Irjen Napoleon, hingga Irjen Teddy Minahasa

Kompolnas Soroti Soal Pelaksanaan Sidang Etik Bharada E, Irjen Napoleon, hingga Irjen Teddy Minahasa

Nasional
Kuat Ma'ruf Ditelepon Sambo: Ceritakan Apa Adanya, Kita Siap Dipenjara

Kuat Ma'ruf Ditelepon Sambo: Ceritakan Apa Adanya, Kita Siap Dipenjara

Nasional
UPDATE 5 Desember: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 74,29 Persen, Ketiga 28,62 Persen

UPDATE 5 Desember: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 74,29 Persen, Ketiga 28,62 Persen

Nasional
Jika Gerindra Bergabung Koalisi Perubahan, Nasdem Minta Prabowo Ajukan Kadernya Jadi Cawapres

Jika Gerindra Bergabung Koalisi Perubahan, Nasdem Minta Prabowo Ajukan Kadernya Jadi Cawapres

Nasional
RKUHP Disahkan Besok, Komnas HAM Minta Ada Pasal yang Dihapus dan Diperbaiki

RKUHP Disahkan Besok, Komnas HAM Minta Ada Pasal yang Dihapus dan Diperbaiki

Nasional
Kuat Ma'ruf Ngaku Diminta Berbohong oleh Sambo Sejak Diperiksa di Provos

Kuat Ma'ruf Ngaku Diminta Berbohong oleh Sambo Sejak Diperiksa di Provos

Nasional
Ketua Bawaslu Sebut Perlu Kerja Keras Yakinkan Publik Pilih Calon Anggota DPD

Ketua Bawaslu Sebut Perlu Kerja Keras Yakinkan Publik Pilih Calon Anggota DPD

Nasional
Hakim Cecar Ricky Rizal soal Putri Candrawathi Tak Semobil dengan Yosua Saat Pulang dari Magelang

Hakim Cecar Ricky Rizal soal Putri Candrawathi Tak Semobil dengan Yosua Saat Pulang dari Magelang

Nasional
KPK Tahan Kontraktor Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Bengkalis Tahun 2013-2015

KPK Tahan Kontraktor Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Bengkalis Tahun 2013-2015

Nasional
Mantan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur Divonis 3,5 Tahun Penjara

Mantan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur Divonis 3,5 Tahun Penjara

Nasional
PKS Ajak Gerindra Gabung Koalisi Perubahan, Nasdem: Capresnya Mas Anies, Bukan Prabowo

PKS Ajak Gerindra Gabung Koalisi Perubahan, Nasdem: Capresnya Mas Anies, Bukan Prabowo

Nasional
Saat Antar Undangan Pernikahan, Kaesang Sempat Ngobrol soal Sepak Bola dengan SBY

Saat Antar Undangan Pernikahan, Kaesang Sempat Ngobrol soal Sepak Bola dengan SBY

Nasional
Kuat Maruf Ikut Ngaku Tak Tahu Sambo Menembak Yosua, Hakim: Kalian Buta dan Tuli!

Kuat Maruf Ikut Ngaku Tak Tahu Sambo Menembak Yosua, Hakim: Kalian Buta dan Tuli!

Nasional
RKUHP Disahkan Besok, Komnas HAM: Saya Rasa DPR Paham Masih Banyak yang Tak Puas

RKUHP Disahkan Besok, Komnas HAM: Saya Rasa DPR Paham Masih Banyak yang Tak Puas

Nasional
Buka Kejuaraan Dunia Wushu, Jokowi Minta Atlet Internasional Lebih Mengenal Indonesia

Buka Kejuaraan Dunia Wushu, Jokowi Minta Atlet Internasional Lebih Mengenal Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.