Minta KPK Tak Ada Fungsi Penuntutan, Jaksa Agung Diminta Berkaca

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Miko Ginting menilai saran mengembalikan fungsi penuntutan tindak pidana korupsi (tipikor) ke Kejaksaan, justru akan menghambat agenda pemberantasan korupsi.

Menurut Miko, saat ini kejaksaan berwenang mengusus kasus korupsi dalam kewenangannya sebagai penyidik dan penuntut.

Jaksa Agung diminta berkaca atas kerja kejaksaan selama ini. Kejaksaan harus bisa membuktikan apakah selama ini upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan sudah optimal.

"Sekarang kan tinggal membuktikan saja, apakah Kejaksaan sudah optimal mengusut kasus korupsi dengan kewenangan yang ia miliki sebagai penyidik dan penuntut?" ujar Miko saat dihubungi, Senin (11/9/2017).

(baca: Menurut Jaksa Agung, OTT Kerap Bikin Gaduh)

Miko berpendapat, upaya pemberantasan korupsi oleh Kejaksaan saat ini belum maksimal. Dia mencontohkan dua kasus korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan.

Kedua kasus tersebut melibatkan mantan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur, La Nyalla Mattalitti dan mantan Menteri ESDM Dahlan Iskan.

La Nyalla didakwa menyalahgunakan wewenang dalam penggunaan dana hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2011 hingga 2014.

Jaksa menilai La Nyalla telah terbukti melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara.

(baca: La Nyalla Divonis Bebas)

Atas tindakannya itu, La Nyalla dituntut 6 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan oleh Jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

Selain itu, Jaksa juga menuntut La Nyalla membayar uang pengganti Rp 1,1 miliar atau pidana penjara 3 tahun dan 6 bulan.

Namun, suara terbanyak majelis hakim memutuskan untuk membebaskan La Nyalla karena dianggap tidak terbukti melakukan korupsi.

Baca: Pengadilan Tinggi Surabaya Bebaskan Dahlan Iskan

Sementara, Pengadilan Tinggi Surabaya membebaskan mantan Menteri ESDM Dahlan Iskan dari tuduhan korupsi pelepasan aset PT Panca Wira Usaha, yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada Selasa (5/9/2017).