Kompas.com - 11/09/2017, 20:26 WIB
Waryana Karno, Suryadharma Ali, dan  OC Kaligis hadiri sidang uji materi terkait aturan remisi. Sidang digelar di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Senin (11/9/2017). Fachri FachrudinWaryana Karno, Suryadharma Ali, dan OC Kaligis hadiri sidang uji materi terkait aturan remisi. Sidang digelar di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Senin (11/9/2017).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Lima terpidana kasus korupsi, yakni Suryadharma Ali, OC Kaligis, Irman Gusman, Barnabas Suebu, dan Waryana Karno menilai bahwa remisi harus berlaku umum.

Artinya, remisi diberikan kepada seluruh narapidana kasus apa pun, termasuk kasus korupsi.

Hal ini disampaikan Muhammad Rullyani, kuasa hukum kelima terpidana tersebut dalam sidang uji materi terkait ketentuan remisi yang diatur pada Pasal 14 Ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Sidang digelar di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Senin (11/9/2017).

"Putusan MA nomor 2368, sebelum masuk petitum, itu terdapat yurisprudensi bahwa pada hakikatnya hak remisi bersifat universal, halaman 40 dalam uraian permohonan kami, atas nama terdakwa Muchtar Effendi sudah diuraikan secara eksplisit bahwa hak remisi bersifat universal," kata Rullyani, dalam persidangan.

Baca: Jimly: Napi Korupsi Berhak Dapat Remisi, tetapi Tidak Wajib Dikasih

Dengan alasan tersebut, lanjut Rullyani, pihaknya berharap MK menjadikannya sebagai bahan pertimbangan atas permohonan yang diajukan.

"Kami berharap masukan ini sebagai hal-hal yang memberikan pencerahan dalam permohonan kami dan memperkuat dalil dalil argumentasi  kami," kata dia.

Melalui permohonan ini, para pemohon meminta MK menyatakan bahwa ketentuan Pasal 14 Ayat 1 huruf i UU Pemasyarakatan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai, “remisi berlaku diskriminatif”.

Jika memang pasal tersebut dianggap perlu dipertahankan, maka harus dimaknai bahwa pemberian remisi berlaku secara umum tanpa diskriminasi.

Baca: Napi Kasus Korupsi Anggap Remisi adalah Hak yang Tak Bisa Dihilangkan

Adapun putusan lainnya, menyatakan bahwa Pasal 14 Ayat 1 huruf i UU Pemasyarakatan harus dimaknai berlaku untuk seluruh narapidana dengan syarat:
a. Berkelakuan baik;
b. Sudah menjalankan masa pidana sedikit-dikitnya enam bulan;
c. Tidak dipidana dengan penjara seumur hidup;
d. Tidak dipidana dengan hukuman mati.

Kompas TV Hari Kemerdekaan, Nazaruddin Dapat Remisi 5 Bulan
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Covid-19 Bertambah, Epidemiolog Sarankan WFH Ditingkatkan dan Tunda PTM

Kasus Covid-19 Bertambah, Epidemiolog Sarankan WFH Ditingkatkan dan Tunda PTM

Nasional
Disebut Masuk Radar Kepala Otorita IKN, Risma: Kepala Daerah yang Arsitek Bukan Cuma Saya

Disebut Masuk Radar Kepala Otorita IKN, Risma: Kepala Daerah yang Arsitek Bukan Cuma Saya

Nasional
Menantu Luhut Jabat Pangkostrad, Pengamat: Fenomena 'President’s Men' Tak Bisa Dihindari...

Menantu Luhut Jabat Pangkostrad, Pengamat: Fenomena "President’s Men" Tak Bisa Dihindari...

Nasional
Ini Hadiah yang Diberikan Kader PDI-P Saat Ulang Tahun Megawati

Ini Hadiah yang Diberikan Kader PDI-P Saat Ulang Tahun Megawati

Nasional
Penunjukan Mayjen Maruli Simanjuntak Jadi Pangkostrad Dinilai Tak Banyak Berubah dari Pola Sebelumnya

Penunjukan Mayjen Maruli Simanjuntak Jadi Pangkostrad Dinilai Tak Banyak Berubah dari Pola Sebelumnya

Nasional
Kemenag: Umrah Tetap Dilanjutkan dengan Pengendalian Lebih Ketat

Kemenag: Umrah Tetap Dilanjutkan dengan Pengendalian Lebih Ketat

Nasional
Polemik Arteria Dahlan Jadi Pembelajaran Kader, Hasto: Dalam Politik Hati-hati Berbicara

Polemik Arteria Dahlan Jadi Pembelajaran Kader, Hasto: Dalam Politik Hati-hati Berbicara

Nasional
Ucapan Arteria soal Kajati Berbahasa Sunda Tak Wakili Partai, Sekjen PDI-P: Kami Tak Punya Tradisi Menjelekkan

Ucapan Arteria soal Kajati Berbahasa Sunda Tak Wakili Partai, Sekjen PDI-P: Kami Tak Punya Tradisi Menjelekkan

Nasional
Maruli Simanjuntak Ditunjuk Jadi Pangkostrad, PDI-P: Jangan Sampai Dipolitisasi

Maruli Simanjuntak Ditunjuk Jadi Pangkostrad, PDI-P: Jangan Sampai Dipolitisasi

Nasional
Soal Penunjukan Mayjen Maruli sebagai Pangkostrad, PDI-P: Bentuk Konsolidasi Politik Pertahanan Negara

Soal Penunjukan Mayjen Maruli sebagai Pangkostrad, PDI-P: Bentuk Konsolidasi Politik Pertahanan Negara

Nasional
PDI-P Nilai Penunjukan Maruli sebagai Pangkostrad Berdasarkan Pertimbangan yang Matang

PDI-P Nilai Penunjukan Maruli sebagai Pangkostrad Berdasarkan Pertimbangan yang Matang

Nasional
Korupsi di Lembaga Peradilan, Pukat UGM: Karena Keserakahan

Korupsi di Lembaga Peradilan, Pukat UGM: Karena Keserakahan

Nasional
Suharso Monoarfa Minta Kadernya Pakai Teknologi Dekati Pemilih Muda

Suharso Monoarfa Minta Kadernya Pakai Teknologi Dekati Pemilih Muda

Nasional
Jakarta, Jabar, Banten, Jatim, Bali Sumbang Kasus Covid-19 Harian Terbanyak

Jakarta, Jabar, Banten, Jatim, Bali Sumbang Kasus Covid-19 Harian Terbanyak

Nasional
UPDATE: Tambah 281.161 Total Spesimen Covid-19, Positivity Rate 1,65 Persen

UPDATE: Tambah 281.161 Total Spesimen Covid-19, Positivity Rate 1,65 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.