Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bambang Soesatyo Anggap Wacana Polisikan Agus Rahardjo sebagai Guyonan

Kompas.com - 06/09/2017, 06:07 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Soesatyo, menyebut, secara informal memang ada pembicaraan soal wacana melaporkan Ketua KPK Agus Rahardjo ke Bareskrim Mabes Polri.

Hal itu menyusul pernyataan Agus yang dinilai mengancam seluruh anggota Pansus Angket KPK akan menjerat dengan Pasal 21 Undang-Undang Tipikor karena dianggap menghalangi proses penanganan kasus korupsi e-KTP.

"Secara informal ada diskusi-diskusi kecil," kata Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/9/2017).

Secara pribadi, Bambang menganggap wacana tersebut sebagai guyonan. Ketua Komisi III DPR itu juga tak menanggapi lebih jauh soal pernyataan Agus.

Baca: KPK Jawab Ancaman Pansus Hak Angket Polisikan Agus Rahardjo

"Mungkin karena pengetahuannya terbatas. Pembisiknya ya, bukan Agusnya," ucap politisi Partai Golkar itu.

Sebelumnya, beberapa anggota pansus secara pribadi menilai Agus bisa dipolisikan karena ancamannya terhadap pansus. Salah satunya anggota Pansus Angket KPK dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Daeng Muhammad.

Baca: Pansus Angket Akan Panggil Agus Rahardjo sebagai Mantan Kepala LKPP

Menurut Daeng, langkah-langkah yang dilakukan DPR dilindungi aturan perundang-undangan bahkan Undang-Undang Dasar 1945.

"Pasal 21 UU Tipikor Ketua KPK ini arogansi terhadap lembaga lainnya. Lembaga utama penegakan hukum Kepolisian dan Kejaksaan, memperkuat dua lembaga itu fungsi KPK," kata Daeng.

Ia pun meminta KPK untuk bersedia datang ke forum pansus dan mengklarifikasi sejumlah temuan pansus.

"Pansus terbuka, semua dilihatkan fakta-fakta. Silakan KPK mengklarifikasi itu," ujarnya.

Kompas TV 8 Penyidik Polri Periksa Novel Baswedan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com