Alasan MK Belum Keluarkan Putusan Sela Uji Materi soal Hak Angket - Kompas.com

Alasan MK Belum Keluarkan Putusan Sela Uji Materi soal Hak Angket

Kompas.com - 05/09/2017, 16:28 WIB
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat bersama hakim Konstitusi dalam sidang pengujian undang-undang terkait hak angket DPR terhadap KPK. Sidang digelar di MK, Jakarta Pusat, Senin (21/8/2017).Fachri Fachrudin Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat bersama hakim Konstitusi dalam sidang pengujian undang-undang terkait hak angket DPR terhadap KPK. Sidang digelar di MK, Jakarta Pusat, Senin (21/8/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi (MK) belum akan mengeluarkan putusan provisi atau putusan sela atas gugatan uji materi soal hak angket yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Ketua MK Arief Hidayat mengatakan, para hakim masih perlu mendengarkan keterangan semua pihak untuk membuat kesimpulan perlu atau tidaknya MK mengeluarkan putusan provisi.

"Jadi, kenapa kami belum memutus provisi karena belum mendengarkan semua pihak," kata Arief, dalam persidangan uji materi terkait hak angket KPK yang digelar di Gedung MK, Jakarta, Selasa (5/9/2017).

Sebelumnya, putusan provisi diminta oleh Tim Advokasi Selamatkan KPK dari Angket DPR selaku pemohon dengan nomor perkara 47/PUU-XV/2017.

Baca: ICW Berharap Putusan Sela Uji Materi Hak Angket Segera Dikeluarkan MK

Putusan provisi perlu segera diterbitkan agar proses angket oleh Pansus Hak Angket DPR RI terhadap KPK berhenti untuk sementara, selama uji materi masih berlangsung di MK.

Dengan demikian, putusan final MK atas permohonan yang diajukan pihaknya bisa menjadi sia-sia.

MK meminta para pemohon untuk bersabar dan menunggu putusan hakim setelah mendegarkan keterangan seluruh pihak.

"Untuk bisa dimengerti para pemohon," kata Arief.

Dihubungi terpisah, Juru Bicara MK Fajar Laksono mengatakan, putusan provisi pernah diterapkan MK, yakni sebelum menjatuhkan putusan akhir dalam perkara 133/PUU-VII/2009 tertanggal 28 Oktober 2009 dalam pengujian UU 30/2002 tentang KPK yang diajukan oleh mantan Pimpinan KPK, Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah (Bibit-Chandra).

Fajar menjelaskan, relevansi putusan sela dalam pengujian undang-undang adalah untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM apabila suatu norma hukum diterapkan, sementara pemeriksaan atas pokok permohonan masih berjalan. Padahal, hak-hak konstitusional Pemohon yang dirugikan tidak dapat dipulihkan melalui putusan akhir.

Dalam perkara yang diajukan Bibit-Chanda, MK tidak mengabulkan seluruh permohonan putusan provisi.

"Menurut pertimbangan MK, yang bisa dilakukan MK adalah menunda penerapan Pasal 30 ayat (1) huruf c jo Pasal 32 ayat (3) UU KPK oleh Presiden, tindakan administratif pemberhentian pimpinan KPK yang menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana kejahatan," kata Fajar.

Kompas TV Namun, pihak istana menegaskan, presiden tak bisa mengintervensi, karena hak angket adalah kewenangan penuh DPR sebagai lembaga legislatif.



EditorInggried Dwi Wedhaswary
Komentar

Terkini Lainnya

Bupati Kepulauan Seribu: Penataan Pulau Pari Tunggu Sengketa Selesai

Bupati Kepulauan Seribu: Penataan Pulau Pari Tunggu Sengketa Selesai

Megapolitan
Kalahkan Jepang, Singapura Jadi Negara Paling Aman di Dunia

Kalahkan Jepang, Singapura Jadi Negara Paling Aman di Dunia

Internasional
Ali Mochtar Ngabalin: Saya Berkewajiban Memberi Tahu Pemerintah Menjalankan Tugas Mulia

Ali Mochtar Ngabalin: Saya Berkewajiban Memberi Tahu Pemerintah Menjalankan Tugas Mulia

Nasional
Anies Pastikan Perluasan Ganjil-Genap Hanya Berlaku Selama Asian Games

Anies Pastikan Perluasan Ganjil-Genap Hanya Berlaku Selama Asian Games

Megapolitan
Petugas Mulai Bersihkan Abu Merapi yang Selimuti Candi Borobudur

Petugas Mulai Bersihkan Abu Merapi yang Selimuti Candi Borobudur

Regional
Komisi I dan Panglima TNI Gelar Rapat Bahas Pengaktifan Koopsusgab

Komisi I dan Panglima TNI Gelar Rapat Bahas Pengaktifan Koopsusgab

Nasional
Sebuah Istana Kuno Perancis Dijual dengan Harga Rp 182.000

Sebuah Istana Kuno Perancis Dijual dengan Harga Rp 182.000

Internasional
Tipu Penumpang Asing, Staf Stasiun Kereta Api Cepat di Jepang Dipecat

Tipu Penumpang Asing, Staf Stasiun Kereta Api Cepat di Jepang Dipecat

Internasional
Pemprov DKI Siapkan Kendaraan Menuju Venue Asian Games

Pemprov DKI Siapkan Kendaraan Menuju Venue Asian Games

Megapolitan
Berkah Pilgub Jatim bagi Ibu-ibu Pelipat Kertas Surat Suara

Berkah Pilgub Jatim bagi Ibu-ibu Pelipat Kertas Surat Suara

Regional
Berhak Daftar Caleg, PAN Sebut Mantan Terpidana Korupsi Tak Bersalah

Berhak Daftar Caleg, PAN Sebut Mantan Terpidana Korupsi Tak Bersalah

Nasional
Selama Asian Games, 'Volunteer' Bisa Naik Bus Transjakarta Gratis ke 'Venue'

Selama Asian Games, "Volunteer" Bisa Naik Bus Transjakarta Gratis ke "Venue"

Megapolitan
Puluhan Gelandangan dan Manusia Gerobak Terjaring Razia Pekat di Jaktim

Puluhan Gelandangan dan Manusia Gerobak Terjaring Razia Pekat di Jaktim

Megapolitan
Melihat Tahanan Narkoba Musnahkan Sabu dan Ekstasi Hasil Kejahatannya...

Melihat Tahanan Narkoba Musnahkan Sabu dan Ekstasi Hasil Kejahatannya...

Megapolitan
Ali Mochtar Ngabalin: Dalam Konsep Agama, Pemerintah Tidak Boleh Difitnah dan Dicaci Maki

Ali Mochtar Ngabalin: Dalam Konsep Agama, Pemerintah Tidak Boleh Difitnah dan Dicaci Maki

Nasional

Close Ads X