Gloria Natapradja: Aku Tahu Rasanya Enggak Dipikirkan Negara...

JAKARTA, KOMPAS.com - Gloria Natapradja Hamel, mantan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) yang memiliki dua kewarganegaraan, kecewa dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan terhadap aturan kewarganegaraan.

Sebab, dengan ditolaknya permohonan tersebut akan banyak anak-anak hasil perkawinan antara warga negara Indonesia dan warga negara asing kesulitan mengurus status kewarganegaraan.

Khusunya, mereka yang lahir sebelum sebelum 1 Agustus 2006, sebagaimana undang-undang Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (UU 10 12/2006) mulai diberlakukan.

(baca: MK Tolak Gugatan Terkait Status Kewarganegaraan Gloria Natapradja)

Padahal, menurut Gloria, banyak anak-anak tersebut yang ingin menjadi warga negara Indonesia.

"Karena aku tahu rasanya gimana enggak dipikirin sama negara sendiri," kata Gloria usai mengikuti sidang di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (31/8/2017).

Menurut Gloria, ketika UU 10 12/2006 disahkan tidak banyak masyarakat yang tahu.

Sehingga, hingga batas akhir pendaftaran mereka tidak melakukan registrasi di Imigrasi di Kementerian Hukum dan HAM.

(baca: Ini Alasan Gloria Natapraja Jadi Gordon)

Adapun batas akhir pendaftaran, yakni pada 2010 sebagaimana disebutkan dalam pasal 41 UU 10 12/2006 yang isinya "... mendaftarkan diri ke Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM paling lambat 4 (empat) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan".

Jika setelah 2010 belum juga mendaftar ke Imigrasi, maka dianggap sebagai WNA murni.

Mereka yang ingin menjadi WNI harus melewati proses naturalisasi yang biayanya mencapai Rp 50 juta sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kemenkumham.

"Buktinya sudah ada, engga semua dengar. Saya yang tinggal di Ibu Kota saja enggak tahu. Apalagi mereka yang di daerah," kata Gloria.

Ibunda Gloria, Ira Hartini Natapradja Hamel, juga menyayangkan keputusan MK.

Menurut Ira, beruntung bagi Gloria karena prestasinya menjadi anggota Paskibraka pada 2016  dijanjikan pemerintah akan mendapatkan status kewarganegaraan Indonesia.

"Gloria sendiri tidak terlalu sulit untuk naturalisasi yang sudah dijanjikan Dirjen Imigrasi maupun Presiden. Tapi yang kami pikirin adalah anak-anak yang tidak punya kapasitas seperti Gloria. Ini yang saya sedih sebenernya," kata Ira.

MK menilai, permohonan Gloria tidak beralasan menurut hukum. Sebab, objek permohonan yang diuji, yakni pasal 41 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (UU 10 12/2006), tidak bertentangan dengan UUD 1945.

"Amar putusan, mengadili menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK, Arief Hidayat dalam persidangan. Permohonan yang diajukan Ira teregistrasi di MK dengan nomor perkara 80/PUU-XlV/2016.