JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berencana membangun gedung baru. Alasannya cukup banyak, mulai dari fasilitas gedung yang tak layak hingga melebihi kapasitas.
Penataan kompleks parlemen, termasuk pembangunan gedung baru, diperkirakan membutuhkan anggaran lebih dari Rp 600 triliun.
Maket penataan kompleks parlemen juga telah disepakati tiga lembaga, yaitu MPR, DPR dan DPD. Nantinya, gedung baru DPR direncanakan dibangun di sebelah Gedung Nusantara I saat ini.
Adapun Gedung Nusantara I sendiri menjulang setinggi 23 lantai. Lantai dasar digunakan sebagai ruang rapat Komisi VI, Komisi VII, Komisi IX, Komisi X, dan Komisi XI serta Mahkamah Kehotmatan Dewan (MKD).
Terdapat 560 orang anggota DPR periode 2014-2019. Periode mendatang, anggotanya akan bertambah menjadi 575 orang. Setiap anggota mendapatkan jatah dua orang asisten pribadi dan lima orang staf.
Jumlah orang yang terus bertambah itulah yang menjadi salah satu alasan mengapa gedung dianggap sudah over kapasitas.
Keluhan staf
Sejumlah staf anggota dewan mengeluhkan ruang untuk mereka yang kurang memadai. Salah satunya ruangan staf anggota Fraksi Partai Nasdem, Ali Umri di lantai 22 Gedung Nusantara I.
Berdasarkan pantauan Kompas.com, Jumat (25/8/2017), luas ruangan staf tersebut sekitar 4 meter x 3,5 meter. Adapun ruangan staf dipisah sekat dengan ruangan anggota. Empat orang staf menempati ruangan tersebut dan difasilitasi dua unit komputer oleh DPR.
Salah seorang staf Ali Umri, Yunita, menilai kerja staf akan lebih efektif jika ruangannya lebih besar. Dengan jumlah komputer saat ini, staf sedikit kesulitan jika sedang menyusun laporan, sebab mereka harus bergantian.
"(Ruangan) lebih besar mungkin lebih menunjang (kerja). Jadi kami pembagian tugasnya lebih enak," ucap Yunita, Jumat.
Dalam satu lorong, terdapat tujuh ruangan anggota DPR. Dalam satu lantai, total jumlah ruangan anggota bisa berjumlah 31 ruangan.