Menengok Gedung DPR yang Dinilai Sudah Tidak Layak...

Penataan kompleks parlemen, termasuk pembangunan gedung baru, diperkirakan membutuhkan anggaran lebih dari Rp 600 triliun.

Maket penataan kompleks parlemen juga telah disepakati tiga lembaga, yaitu MPR, DPR dan DPD. Nantinya, gedung baru DPR direncanakan dibangun di sebelah Gedung Nusantara I saat ini.

Adapun Gedung Nusantara I sendiri menjulang setinggi 23 lantai. Lantai dasar digunakan sebagai ruang rapat Komisi VI, Komisi VII, Komisi IX, Komisi X, dan Komisi XI serta Mahkamah Kehotmatan Dewan (MKD).

Terdapat 560 orang anggota DPR periode 2014-2019. Periode mendatang, anggotanya akan bertambah menjadi 575 orang. Setiap anggota mendapatkan jatah dua orang asisten pribadi dan lima orang staf.

Jumlah orang yang terus bertambah itulah yang menjadi salah satu alasan mengapa gedung dianggap sudah over kapasitas.

Keluhan staf

Sejumlah staf anggota dewan mengeluhkan ruang untuk mereka yang kurang memadai. Salah satunya ruangan staf anggota Fraksi Partai Nasdem, Ali Umri di lantai 22 Gedung Nusantara I.

Berdasarkan pantauan Kompas.com, Jumat (25/8/2017), luas ruangan staf tersebut sekitar 4 meter x 3,5 meter. Adapun ruangan staf dipisah sekat dengan ruangan anggota. Empat orang staf menempati ruangan tersebut dan difasilitasi dua unit komputer oleh DPR.

Salah seorang staf Ali Umri, Yunita, menilai kerja staf akan lebih efektif jika ruangannya lebih besar. Dengan jumlah komputer saat ini, staf sedikit kesulitan jika sedang menyusun laporan, sebab mereka harus bergantian.

"(Ruangan) lebih besar mungkin lebih menunjang (kerja). Jadi kami pembagian tugasnya lebih enak," ucap Yunita, Jumat.

Dalam satu lorong, terdapat tujuh ruangan anggota DPR. Dalam satu lantai, total jumlah ruangan anggota bisa berjumlah 31 ruangan.

Luas ruangan satu orang anggota DPR sekitar 24 meter persegi. Ruangan tersebut masih dibagi dengan ruang staf yang dipisah menggunakan sekat.

Misalnya di ruangan Anggota Fraksi PPP, Arsul Sani di lantai 14. Jika Arsul tengah menerima tamu, tamu yang datang belakangan terpaksa menunggu di ruangan staf dengan kursi yang ada.

"Staf, aspri di sini semua. Komputer cuma satu," kata Herman.

Begitu pula ruangan-ruangan anggota Fraksi PDI Perjuangan. Salah satunya ruangan anggota Fraksi PDI-P Masinton Pasaribu yang luasnya tak jauh berbeda dengan ruangan anggota di fraksi lain.

Jumlah ruangan yang kurang juga membuat para anggota fraksi harus rela dipencar alias tidak berada pada lantai yang sama.

Misalnya Fraksi Partai Gerindra yang ruangan anggotanya tersebar di beberapa lantai, yakni lantai 4, 16, 17, dan 21.

Minimnya ruangan kadang membuat staf ahli justru bekerja tak di gedung DPR. Arsul Sani menuturkan, terkadang stafnya terpaksa harus bekerja di ruang apartemen yang disewanya di bilangan Slipi. Hal itu dikarenakan ruang staf di gedung DPR tak memadai.

"Karena enggak ada tempat, dia harus riset segala macam di kantor pribadi saya. Mereka satu ruangan enggak maksimal," ucap Arsul.

Meski mengeluhkan ruangan yang kurang memadai, namun Arsul mengaku luas ruangan tidak mesti harus seluas 117 meter persegi. Setidaknya, ia membutuhkan dua kali ruangan yang sekarang dan ruang anggota DPR tak lagi dibagi dengan staf.

"Kalau dua (ruangan), 48 meter persegi sudah cukup," ucap Sekretaris Jenderal PPP itu.

Adapun barang-barang yang berada di ruang kerjanya, kata Arsul, dibawanya sendiri. Ini termasuk jika memasang wallpaper.

Barang yang diberikan Setjen DPR hanyalah meja serta furniture seperti pintu dan lemari standar. Sehingga, ruangan bawaan dinilai jauh dari mewah.

"TV, meja-meja, sofa ini saya bawa sendiri jadi nanti kalau sudah tidak menjabat saya bawa pulang lagi semuanya," kata Arsul.

Sejumlah anggota dan staf ahli juga kerap mengeluhkan kondisi lift Gedung Nusantara I. Selain kerap rusak dan mati, beberapa dari mereka juga pernah mengalami lift anjlok.

Staf Anggota Fraksi Nasdem Ali Umri, Yunita menyampaikan, cerita soal lift anjlok sudah sering didengarnya, terutama lift untuk anggota dewan. Tak hanya anjlok namun juga macet.

"Takutnya kan pas lagi di atas anjlok," ucap dia.

Sementara itu, anggota Fraksi PPP Arsul Sani mengaku pernah mengalami lift macet. Saat itu, ia terjebak dalam lift selama kurang lebih lima menit. Kondisi lift yang seperti saat ini sering membuatnya was-was dan selalu berdzikir saat naik lift.

Anggota Komisi III DPR itu menuturkan, dirinya pernah mendapatkan cerita lift anjlok, salah satunya dialami oleh Ketua Fraksi Partai Gerindra sekaligus Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani.

Muzani yang saat itu tengah bersama Ketua DPP Gerindra Ahmad Riza Patria mengalami lift anjlok dari lantai satu ke basement. Meski hanya satu lantai, namun peristiwa tersebut cukup membuat stres.

"Tiba-tiba gedebuk. Apa itu, ternyata lift. Satu lantai pun lumayan tinggi. Stres juga," tutur Arsul.

Ketua MKD Sufmi Dasco Ahmad beberapa waktu lalu juga sempat berencana memanggil Ketua BURT dan Sekjen DPR untuk menjelaskan perihal rencana pembangunan gedung.

Kondisi lift yang kerap mengalami anjlok membuat was-was banyak anggota. Bahkan ada yang hingga melaporkannya ke MKD.

"Ada laporan masuk ke MKD, ini ada yang udah mau mati," ucap Dasco.

Ia pun pernah mengalami lift rusak sebanyak tiga kali. Salah satunya sebelum Lebaran 2017. Ia bersama dengan anggota Komisi III DPR dari Fraksi PAN terjebak dalam lift.

"Kami mau kaji, karena sudah beberapa kali, sering. Mau mati juga masalahnya. Kayak saya sudah tiga kali," ucap Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Sebelumnya, DPR mengajukan usulan anggaran sebesar Rp 7,2 triliun. Namun hanya Rp 5,7 triliun yang masuk ke dalam pagu anggaran DPR Tahun 2018. Angka ini naik sekitar Rp 1,4 triliun dari anggaran Tahun 2017, yakni Rp 4,2 triliun.

Penambahan anggaran dialokasikan salah satunya untuk merealisasikan pembangunan gedung baru DPR. Proyek yang rencananya dimulai tahun 2018 itu akan menggunakan sistem anggaran tahun jamak (multiyears).

Tak hanya DPR, DPD juga berencana membangun gedung baru. Berdasarkan maket yang telah disepakati tiga pimpinan lembaga, gedung baru DPR rencananya akan dibangun di sebelah Gedung Nusantara I DPR saat ini.

Sedangkan Gedung DPD rencananya akan dibangun di lahan lahan parkiran depan Gedung Sekretariat Jenderal DPR.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengimbau agar anggota dewan memerhatikan prinsip efisiensi penggunaan anggaran, yang dinilainya sangat penting.

(Baca: Rencana Gedung Baru DPR, Sri Mulyani Ingatkan Prinsip Efisiensi)

Menurut Sri Mulyani, jangan sampai pembangunan gedung baru sudah dianggarkan, namun nantinya tidak dilaksanakan lantaran adanya banyak reaksi negatif dari masyarakat.

"Kami dari pemerintah, jangan sampai kami sudah anggarkan dan secara politis tidak dilaksanakan. Dari efisien anggaran itu penting," kata Sri Mulyani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/8/2017).