Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Kalla Minta Diaspora Indonesia Tak Ikuti Jejak Johannes Marliem

Kompas.com - 21/08/2017, 14:07 WIB
Moh. Nadlir

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan bahwa Johannes Marliem yang selama ini disebut sebagai saksi kunci dalam kasus korupsi pengadaan KTP elektronik (e-KTP) yang meninggal dunia beberapa waktu lalu, punya kelompok yang ingin merampok uang negara.

"Kita mendengar berita duka kematian Johannes Marliem. Dia (Johannes Marliem) ternyata mempunyai kelompok mau merampok bangsa ini, merampok keuangan negara ini," kata Kalla saat meresmikan pembukaan Indonesian Diaspora Global Summit 2017 di hotel JS Luwansa, Jakarta, Senin (21/8/2017).

Karena itu, Kalla mengimbau para diaspora tidak mengikuti jejak pria yang meninggal dunia lantaran diduga bunuh diri di Amerika Serikat tersebut.

"Nah itu jangan diikuti seperti itu. Diaspora yang tidak seharusnya, berkomplot untuk merampok kekayaan negara dengan ilmunya. Ah bahaya itu," kata Kalla.

(Baca juga: Jusuf Kalla: Kesaksian Johannes Marliem Penting, tetapi Masih Banyak Saksi Lain)

Kalla pun ingin para diaspora Indonesia yang tersebar di berbagai penjuru dunia, memberikan sumbangsih kepada negara hal-hal yang positif membangun bangsa.

"Kita ingin dengan ilmu Anda (diaspora) membangun bangsa ini sebaik-baiknya," ujar Kalla.

Sebelumnya, Kalla mengatakan bahwa diaspora punya peran penting dalam membangun bangsa dengan mengutip pernyataan Presiden ke-35 Amerika Serikat John Fitzgerald Kennedy.

"Jangan menanyakan apa yang negara sumbangkan kepada kita. Tapi apa yang kita sumbangkan kepada negara. Saya kira itulah juga makna yang besar dalam pertemuan ini," kata Kalla.

(Baca: Wapres Kalla Ingatkan Pentingnya Peran Diaspora dalam Bangun Indonesia)

Menurut Kalla, Banyak negara besar di dunia pun bekerja sama dengan diaspora. Di India misalnya, diaspora punya peran yang sangat besar untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi.  

Karena itu, Kalla ingin semua diaspora Indonesia di berbagai penjuru dunia bersatu di tengah perbedaan suku, ras dan bahasa, bekerja bersama-sama membangun negara yang lebih baik ke depannya.

"Semua sepakat bahwa kita bangsa yang besar, bangsa yang besar harus meraih cita-citanya dengan bekerja keras dan bersatu. Dengan kebinekaan kita, berbeda-beda suku, bangsa, bahasa dan itulah kekuatan kita," tutur Kalla.

Kompas TV Apa Peran Johannes Marliem di Kasus E-KTP?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Nasional
Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Nasional
Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Nasional
Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Nasional
Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Nasional
Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com