Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Masinton: Ketua KPK Siap-siap Saja Dipanggil Pansus Angket

Kompas.com - 02/08/2017, 15:22 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Masinton Pasaribu menuturkan, pihaknya belum akan mengundang Ketua KPK Agus Rahardjo dalam posisinya sebagai Ketua Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Dalam beberapa kesempatan, pansus kerap menyinggung posisi Agus yang pernah menjabat Ketua LKPP dalam proses pengadaan e-KTP.

"Belum, belum. Nanti kalau kami masuk ke sana (keterlibatan Agus) nanti diplintir lagi katanya (pansus) masuk ke perkara," kata Masinton di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/8/2017).

Anggota Pansus Hak Angket KPK Masinton Pasaribu saat mengenakan kaos polo seragam pansus dalam rapat pansus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/7/2017).KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Anggota Pansus Hak Angket KPK Masinton Pasaribu saat mengenakan kaos polo seragam pansus dalam rapat pansus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/7/2017).
Pansus, lanjut dia, tak masuk ke pokok perkara melainkan nenangani hal-hal berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang, pengunaan anggaran dan fungsi pengawasan.

(baca: Tinggal PDI-Perjuangan Pun, Pansus Angket KPK Tetap Jalan)

Menurut dia, dalam penanganan kasus di KPK sebaiknya memang tak ada konflik kepentingan. Salah satunya terhadap kasus e-KTP.

"Baiknya memang jangan ada konflik kepentingan dalam penanganan kasus ini," tuturnya.

Masinton menuturkan, lebih baik Agus mempersiapkan diri untuk kelak dipanggil ke pansus sebagai Ketua KPK.

(baca: Formappi: PAN Ingin Keluar, Bukti Pansus Hanya Permainan Politik)

"Agus siapkan saja dirinya nanti untuk dipanggil ke Pansus Angket sebagai pimpinan KPK," tutur Politisi PDI Perjuangan itu.

Pansus Hak Angket KPK sebelumnya menyampaikan akan mendalami proses pengadaan e-KTP.

Bahkan, pansus merencanakan pemanggilan terhadap mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi.

(baca: Khawatir KPK Dibubarkan, Alasan Gerindra Keluar dari Pansus Angket)

Anggota Pansus Angket KPK, Eddy Kusuma Wijaya menuturkan, Pansus ingin menggali mengenai proses pengadaan e-KTP.

Apalagi, dalam sidang e-KTP, Gamawan pernah menyebut adanya rekomendasi dari Agus Rahardjo soal pengadaan e-KTP. Saat itu, Agus masih menjabat Ketua LKPP.

"Cuma kami kan belum tahu jelas bahwa itu benar atau enggak. Karena itu kan ucapan Pak Gamawan Fauzi makanya perlu dipanggil," kata Eddy seusai rapat pansus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/7/2017) malam.

Kompas TV Ketua Dewan Kehormatan PAN, Amien Rais hari ini menemui anggota pansus hak angket KPK di DPR.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com