Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Khawatir KPK Dibubarkan, Alasan Gerindra Keluar dari Pansus Angket

Kompas.com - 27/07/2017, 16:41 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Partai Gerindra melihat ada potensi pembubaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada akhir kerja Panitia Khusus Hak Angket KPK.

Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra, Desmond Junaidi Mahesa menuturkan, saat ini pansus getol membongkar hal-hal yang tidak beres dari KPK.

Padahal, menurut dia, jika hal-hal tak beres tersebut memang ada, maka itu merupakan perbuatan oknum-oknum di KPK dan bukan salah dari lembaga KPK.

"Yang aku khawatirkan adalah akibat pembongkaran-pembongkaran ketidakberesan oknum KPK, akhirnya kelembagaan KPK dianggap jelek, dibubarkan," kata Desmond di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/7/2017).

"Ini yang enggak sesuai harapan kami," ujar dia.

Perbedaan lainnya, kata Desmond, adalah keputusan pansus memanggil orang-orang yang dianggap bermasalah. Ia tak secara rinci menyebutkan pihak-pihak yang dinilainya bermasalah.

Namun, mengundang pihak-pihak tersebut dinilai Desmond berpotensi menimbulkan pembusukan politik terhadap lembaga KPK.

Untuk itu, Gerindra memilih tak lagi terlibat dalam keanggotaan Pansus Angket KPK. (Baca: Gerindra Keluar dari Pansus Angket KPK)

"Kemungkinan kami akan berbeda pendapat pada kesimpulan akhir. Dari pada kami berdebat panjang lebih baik kami memilih keluar," tutur Wakil Ketua Komisi III DPR itu.

Dengan mundurnya Gerindra, tinggal tersisa enam partai yang terdaftar dalam keanggotaan pansus. Enam partai tersebut merupakan enam partai pendukung pemerintah.

(Baca juga: Pansus KPK Diisi Fraksi Pendukung Pemerintah, Jokowi Diminta Bersikap)

Kompas TV Yulianis menyatakan ada mantan komisioner KPK yang mendapat sejumlah uang dari mantan bosnya, Muhammad Nazaruddin.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com